Connect with us
Dibaca: 593

Ekonomi

10 Tahun Tak Ada Ganti Rugi, 4.000 Warga Kalsel ‘Serbu’ Tambang Sinarmas, PT Borneo Indobara

Kementerian Polhukam mediasi konflik lahan antara warga, manajemen BIB, dan Pemkab Tanah Bumbu di Banjarmasin (26/3/2019). Ist

SWARARAKYAT.COM – Warga enam desa di Kecamatan Sungai Loban dan Angsana, Kabupaten Tanah Bumbu, Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) terus mendesak PT Borneo Indobara (BIB) dan PT Hutan Rindang Banua (HRB) untuk membayar ganti rugi lahan tambang batu bara.

Puluhan orang perwakilan enam desa sudah bertemu dengan Kementerian Polhukam, manajemen BIB, HRB, dan Pemkab Tanah Bumbu di Hotel Mercure, Kota Banjarmasin pada 26 Maret lalu, dikutip Banjarhits.id

Baca Juga:   Meski Dibantah, Video Percakapan Luhut dan Sri Mulyani Viral, Arahkan Pose Satu Jari di IMF-WB

Baca Juga:   Meski Disomasi, Ribuan Buruh KSPI Tetap Bakal Demo Kantor DPP Nasdem, Ini Alasannya

Menurut perwakilan warga Sebamban Lama, Sutaji, pertemuan ini ingin mencari solusi, pembayaran ganti rugi yang dituntut warga sejak tahun 2008, atas penguasaan lahan seluas 3.583 hektar. Lahan dimaksud telah dikeruk (ditambang) oleh PT BIB dan PT HRB selama bertahun-tahun.

Sutaji mengungkapkan, warga sudah berulangkali unjuk rasa, tapi tak ada niat baik dari PT. BIB membayarkan ganti rugi atas lahan milik warga.

Baca Juga:   Kondisi Perusahaan Memburuk, 35 Ribu Pegawai PLN Bakal Mogok Nasional

Padahal, Sutaji mengaku aset tanah miliknya punya sertifikat resmi. Sebelum pertemuan dengan Kemenkopolhukam, kata dia, 4.000-an warga 6 desa berniat menutup paksa area tambang Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B) milik PT BIB -anak usaha PT Golden Mines Energi Tbk, Sinar Mas Grup- pada Jumat pekan lalu.

Tapi, Polres Tanah Bumbu mencegah karena mendekati hari pencoblosan Pemilu 2019.

Baca Juga:   Politisi PDIP: Kebijakan Menko Perekonomian Bersebrangan dengan Presiden Soal UMKM

“Tapi belum sempat demo, posisinya di BIB, ada 4 ribu orang sudah disiapkan demo. Mau menutup, tapi di situ ada kapolsek, kapolres, dan dandim. Akhirnya diminta jangan bikin aksi karena mau pemilu, suruh mereda. Sehabis pemilu, tuntutan akan dipenuhi,” kata Sutaji kepada wartawan pada Kamis (28/3/2019).

Sutaji berkata warga sepakat menutup paksa tambang BIB apabila manajemen perusahaan tetap menolak mengganti rugi lahan 3.583 hektar selepas Pemilu 2019. Pada 2017, Sutaji melanjutkan, BIB sempat menggelontorkan duit Rp 5 miliar lewat dana CSR dan pengamanan untuk diberikan ke warga.

Baca Juga:   Pertamina Pulihkan Operasi Layanan SPBU di Palu dan Sekitarnya

Persoalannya, dana ini tak jelas ujungnya karena warga pemilik lahan tak pernah menerima duit tersebut. Sutaji pun mempertanyakan komitmen bekas Bupati Tanah Bumbu, Mardani H Maming, yang seolah lepas tangan setelah meneken surat perjanjian penyelesaian sengketa ini.

Warga enam desa menuntut ganti rugi penguasaan lahan oleh BIB di Kabupaten Tanah Bumbu. Ist

Belum ada solusi

Menurut dia, pertemuan dengan Kemenko Polhukam belum menghasilkan solusi karena mesti dibahas ke level pimpinan dan top manajemen perusahaan. Sutaji berharap pemerintah pusat segera bersikap atas sengketa lahan di area PKP2B PT Borneo Indobara pada enam desa, seperti Sebamban Baru, Sebamban Lama, dan Mangkalapi.

Baca Juga:   Awali Perdagangan Dengan Tren Positif, IHSG Menguat 30,17 Poin

“Belum ada keputusan final. Kalau masih molor-molor, dampaknya pasti besar. Kami akan menutup PKP2B BIB, selepas pemilu akan dipanggil lagi. Izin PKP2B BIB 24 ribu hektare, BIB paling nakal di antara PKP2B di Kecamatan Jorong, Kintap, dan Angsana. Selalu PT BIB terus, harusnya malu, kan perusahaan besar,” ujar Sutaji.

Sutaji tak bisa mendetailkan berapa nominal total ganti rugi 3.583 hektar karena setiap pemilik lahan punya keinginan berbeda. Sutaji, misalnya, meminta ganti rugi minimal 10 miliar atas lahan miliknya. (sta)

Baca Juga:   Benarkah Oktober Ini Mobil Esemka Meluncur? Berdasarkan Penelusuran, Ini Hasilnya!

More in Ekonomi

error: Dilarang copy paste tanpa izin!