Connect with us
Dibaca: 7.031

Pemilu 2019

11 Partai Politik Batal Ikut Pemilu DPRD: 5 Partai Lama, 6 Partai Baru

Partai politik peserta pemilu 2019. Ilustrasi

SWARARAKYAT.COM – KPU mencoret 11 partai politik (parpol) dan batal ikut Pemilu 2019, untuk beberapa pemilu DPRD provinsi, kabupaten dan kota, lantaran parpol tersebut tidak menyampaikan Laporan Awal Dana Kampanye (LADK) sesuai jadwal yang ditentukan KPU.

Batas waktu pelaporan LADK ialah tanggal 10 Maret 2019 atau 14 hari sebelum jadwal kampanye rapat umum dimulai.

Baca Juga:   Stok Beras 2,7 Juta Ton, Buwas: Pemerintah Tak Perlu Impor Hingga Juni 2019

Baca Juga:   Pasang Iklan di Media Cetak, KPU: Pasangan Jokowi-Ma'ruf Langgar Kampanye

Kewajiban peserta pemilu untuk melaporkan LADK pada setiap tingkatan dan batas akhir pelaporan tertuang dalam Pasal 334 ayat (2) UU No. 7 Tahun 2017. Sementara sanksinya diatur Pasal 338 ayat (1) UU No. 7 Tahun 2017 serta Pasal 71 ayat (2) Peraturan KPU (PKPU) No. 24 Tahun 2018.

“KPU telah melakukan rapat pleno dan berdasarkan laporan yang telah dikirim oleh KPU Kab/Kota dan Provinsi, maka KPU memverifikasi dan memutuskan berdasarkan pasal 334 ayat 2, yaitu pembatalan parpol sebagai peserta pemilu anggota DPRD provinsi, kab/kota yang tidak menyerahkan LADK,” kata Ketua KPU Arief Budiman pada konferensi pers di Media Center KPU, Jakarta Pusat, pada Kamis (21/3/2019).

Baca Juga:   BPJS Kesehatan: Presiden Perhatian Pada BPJS, Termasuk Setujui Keputusan Suntik Dana Rp4,9 T

Arief menyebutkan bahwa parpol yang tidak melaporkan LADK-nya ada di tingkat provinsi, kabupaten dan kota.

Sementara Komisioner KPU RI, Hasyim Asy’ari menjelaskan, parpol yang tidak menyerahkan LADK ada 11 parpol. Untuk tingkat provinsi hanya 1 parpol yang tidak menyerahkan LADK yakni Partai Garuda di Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara). Untuk tingkat kab/kota Garuda juga tidak menyerahkan LADK-nya di 110 kabupaten dan 20 kota (di 26 provinsi).

Baca Juga:   Dua Pasangan Menang Sayembara Akad Nikah di Reuni Alumni 212

Sementara untuk 10 partai lainnya, secara berurutan yang tidak menyerahkan LADK ditingkat kab/kota adalah PKB (6 kab, 3 kota (di 6 provinsi), Partai Berkarya (27 kab, 1 kota (di 11 provinsi), PKS 8 kab, 1 kota (di 6 provinsi), Perindo 2 kab, 2 kota (di 4 provinsi), PPP 19 kab, 1 kota (di 9 provinsi), PSI 43 kab, 6 kota (di 19provinsi), PAN 5 kab, 2 kota (di 2 provinsi), Hanura 7 kab, 1 kota (di 6 provinsi), PBB 57 kab, 1 kota (di 18 provinsi) serta PKPI 90 kab, 16 kota (di 24 provinsi).

“Ada 5 parpol yang LADK-nya dinyatakan lengkap artinya dari tingkat pusat, provinsi dan kab/kota,” ujar Hasyim.

Baca Juga:   TKN Jokowi 'Mengakui' Keunggulan Prabowo-Sandi di Survei New Indonesia

Hasyim menjelaskan bahwa partai-partai yang tidak menyerahkan LADK terdiri atas tiga kategori yakni partai yang memiliki pengurus dan mengajukan caleg, kedua partai yang memiliki pengurus namun tidak mengajukan caleg dan ketiga partai yang tidak memiliki pengurus juga tidak mengajukan caleg.

Menurut Hasyim, Pasal 338 ayat (1) UU 7 Tahun 2017, parpol peserta pemilu akan dikenakan sanksi berupa pembatalan sebagai peserta pemilu pada wilayah bersangkutan apabila tidak menyampaikan sampai batas waktu yang ditentukan.

Baca Juga:   Samsul Anwar Ngaku Diperas Usai Diciduk Bawa Istri Orang ke Hotel

“Jadi ini sanksi administratif karena parpol tidak memenuhi ketentuan administratif yakni LADK,” jelasnya.

Ditegaskan Hasyim, sanksi yang diberikan ialah pembatalan kepesertaan partai politik yang bersangkutan ikut pemilu di daerahnya. Bukan pembatalan kepengurusan.

Baca Juga:   Beredar Video "Main Cantik" Pilpres 2019, Prof. Zahro: NU Dimakan Parpol dan Diseret ke Tempat Sampah

“Bukan pembatalan kepengurusan parpol sebab itu bukan kewenangan KPU. Masih bisa misalkan mau mengirimkan saksi di TPS untuk pemilu DPR,” tutur Hasyim.

Suara masuk tetap dihitung, Tetapi tidak ada penetapan

Lantas bagaimana dengan suara yang tetap masuk ke parpol dan caleg yang telah dibatalkan kepesertaannya tersebut?

Hasyim menjelaskan, bahwa mekanismenya nanti setiap suara yang diperoleh parpol maupun caleg dari pemilih di hari pemungutan suara tetap dianggap sah namun penetapannya saja yang akan dinyatakan tidak ada atau dianggap tidak bermakna.

Baca Juga:   BPN Prabowo-Sandi Gelar Konsolidasi Relawan di Padepokan Silat TMII

Keputusan inii menurut Hasyim akan segera disampaikan kepada jajarannya di tingkat provinsi dan kab/kota untuk dipahami, dipedomani agar tidak menimbulkan kekeliruan di kemudian hari.

“Demikian juga kami akan sampaikan kepada Bawaslu, supaya informasi ini diketahui, juga parpol akan kami sampaikan keputusan hari ini,” tutup Hasyim. (dede)

Baca Juga:   Charta Politika Rilis Hasil Survei Pileg DPR, Ini TOP-10 Calon Wakil Rakyat Dapil Ibukota

More in Pemilu 2019

error: Dilarang copy paste tanpa izin!