Connect with us
Dibaca: 221

Opini

Kebijakan Populis Petahana dan Logika Sosialisme

Belajar dari Kegagalan Hugo Chaves dan Nicolaus Moduro di Venezuela

Natalius Pigai - Ist

Oleh: Natalius Pigai

Natalius Pigai adalah Kritikus dan Aktivis Kemanusiaan

SWARARAKYAT.COM – Tulisan ilmiah populer ini tidak bermaksud menyerang pribadi Joko Widodo, apalagi terkait atau dikaitkan dengan berita misteri tentang ideologi politik orang tuanya di masa lalu.

Tulisan ini justru membuka cakrawala berfikir dan landasan berfikir, kebijakan populisme Joko Widodo dikaitkan dengan ideologi politik sosialisme. Karena itu berharap ada diskursus.

Baca Juga:   Jokowi Minta Santri Mencintai Indonesia

Baca Juga:   Mari Bertobat Mumpung Belum 17 April

Jokowi Panik! Mungkin itulah kalimat yang tepat disematkan kepada Joko Widodo, Calon Presiden nomor urut 01. Rasa kepanikan terlihat dari adanya berbagai janji-janji yang bersifat populis dengan tujuan untuk meningkatkan elektoral. Meskipun pada akhirnya hanyalah janji utopis.

Salah satu janji baru Presiden RI Joko Widodo yang menimbulkan kontroversi adalah kartu Pra Kerja, untuk masyarakat yang sedang mencari pekerjaan. Sangat kontroversialnya pada janji Jokowi bahwa pemegang kartu tersebut akan menerima gaji selama belum mendapat pekerjaan sebagaimana diucapkan Joko Widodo  pekan lalu saat ngopi bareng milenial di Kopi Haji Anto 2 di Kendari, Sulawesi Tenggara, Jumat (1/3/2019).

Baca Juga:   Perlawanan Massal Salam Dua Jari

“Kalau belum dapat pekerjaan, kartu itu juga akan memberikan kayak honor, kayak gaji. Tapi jumlahnya berapa masih kita rahasiakan. Nanti,” kata Jokowi yang juga merupakan calon Presiden 2019.

Kebijakan populis dengan orientasi memulung elektabilitas bukan hal baru. Presiden beraliran sosialis Hugo Chaves dan dilanjutkan oleh Nicolaus Moduro di Venezuela juga melakukan kebijakan-kebjikan populis, menjelang pemilihan Presiden.

Baca Juga:   Menyaksikan Hebatnya Permainan Watak Jokowi

Kebijakan pemerintah Chavez yang mematok harga kebutuhan pokok, tepung, minyak goreng, sampai keperluan mandi, demi meringankan beban penduduk miskin. Pembangunan infrastruktur dengan menghabiskan sebagian besar anggaran Negara.

Dampaknya Negara Venezuela terjungkal bebas dalam jurang krisis, resesi ekonomi dan krisis politik. Karena itu tawaran-tawaran program populis lebih cenderung disebabkan karena pemimpin cenderung ambisius dan kehilangan kepercayaan publik. Akibatnya hampir 2 juta jiwa mengungsi mencari kehidupan yang lebih baik di Negara lain seperti Kolombia, Ekuador dan Peru.

Baca Juga:   KPU Usul Enam Calon Moderator Debat Pilpres, Kubu Prabowo: Cuma Dua Nama Yang Pantas

Mata uang Bolivar tidak lagi berharga setelah US$ 1 setara dengan 248 ribu bolivar. Kejatuhannya telah memicu inflasi yang dapat menyentuh sejuta persen pada akhir 2018. Harga 1 kg daging setara dengan 9,5 juta bolivar dan sebungkus tisu toilet harus dibayar 2,6 juta bolivar. Venezuela terancam Negara gagal.

Itulah akibat praktik sistem politik sosialisme yang salah oleh Hugo Chaves dan Nikolaus Moduro, telah mengakibatkan anggaran Negara dalam keadaan tidak sehat karena pendapatan nasional hanya mengandalkan dari sumber utama minyak. Tahun 2014 Venezuela sudah terancam bangkrut karena tidak mampu memenuhi semua kebutuhan ketika harga minyak jatuh di pasaran.

Baca Juga:   Viral, Percakapan Unik Calon Mantu Ditanya: Dukung Siapa di Pilpres 2019?

Apa yang dipertontonkan oleh Joko Widodo adalah cenderung mengambil kebijakan tanpa konsepsi akademik dan melihat landasan konstitusi khususnya Pasal 33 UUD 1945. Jokowi sebagai Petahana seharusnya yakinkan rakyat Indonesia terkait implementasi janji-janji yang pernah diucapkan 2014.

Tidak semestinya mengambil kebijakan inkonsitusional, ketika melihat arus migrasi suara dari Joko Widodo ke Prabowo secara masif. Barangkali Joko Widodo tidak boleh hanya mendengarkan masukan dari para anggota Kabinet tanpa nalar.

Baca Juga:   Dicari! Pemimpin (Tak) Gebrak Meja

Pembantu Joko Widodo lebih cendrung bekerja mengikuti logika ketersediaan anggaran (planning follow money), tetapi logika konstitusi (policy follow contitution) meraka abaikan. Harus diukur, apakah kebijakan populis sejalan dengan konstitusi dan sistem politik yang dianut oleh Negara Indonesia.

Dengan demikian, wajar jika saya katakan meskipun Indonesia bukan Negara sosialis tetapi kenyataannya pemerintah ini lebih cenderung mempraktekkan sistem sosialisme melalui kebijakan dan program.  Dalam konteks ini, ada benarnya ketika kebijakan populis Joko Widodo, rakyat terbawah dalam alam pikir dan nafsu  materialistis diukur dengan nilai uang, barang dan fisik.

Baca Juga:   Kasus Novel Tak Kunjung Tuntas, Istana: Jangan Semua ke Presiden

Bahkan juga berbicara tentang materi, uang dan barang. Serta berlogika linier tentang materi, uang dan barang. Sehingga wajar jika kebijakan ini dapat diteropong melalui teori Hegel tentang materialisme, dialektika dan logika.

Joko Widodo jangan keliru bahwa apa yang ditegaskan dalam Pasal 33 UUD 1945 menyatakan “Negara Menguasai” artinya negara menguasai dalam konteks “otoritas regulasi dan kebijakan”. Bukan membuat program populisme yaitu negara mengambil sumber daya dan dibagikan kepada rakyat sebagaimana dipraktekan dalam berbagai kartu: Kartu Indonesia Pintar, Kartu Indonesia Sehat, Kartu Prakerja dengan bagi-bagi uang kepada para penganggur, Kartu Belanja, dll.

Baca Juga:   Caping Gunung Semeru: Pertemuan Penguasa Dunia Atas dan Dunia Bawah

Filosofi Pasal 33 UUD 1945 adalah Otoritas Negara untuk mengatur pola hubungan hukum antara Manusia dan Air, Manusia dan Udara serta Manusia dan Tanah. Itulah inti dari jiwa Pasal 33, bukan sebagaimana membagi-bagi sumber daya Negara untuk meninabobokan rakyat ibarat “bayi dalam buaian”.

Rakyat Indonesia akan terbuai dalam ketidakmpuan sehingga wajar jika kompentensi sumber daya manusia Indonesia akan makin terpuruk di level dunia. Setiap orang akan berpendidikan asal-asalan menyebabkan kompetensi pengetahuan (knowledge), kompetesi ketrampailan (skills) dan kompetensi mental dan moral (attitude) akan terdegradasi ke titik terendah. Kita akan menyaksikan ketika indeks persaingan global (global competiveness index) terendah di antara negara-negara lain.

Baca Juga:   Kampanye Jokowi Dilanda Krisis

Para Punggawa kuasa tentu harus menyadari bahwa tidak ada praktek sosialisme yang sukses di dunia ini tanpa fundamental ekonomi kuat, termasuk memperkuat basis perekomian melalui produktifitas domestik baik sektor migas dan nonmigras, sektor jasa, industri dan agrikultur.

Kesalahan fatal Venezuela adalah 95 persen pendapatan Negara hanya mengandalkan ekspor minyak, sedangkan sumber lain diabaikan. Indonesia juga sedang mengalami nasib yang sama seperti Venezuela ketika Joko Widodo tidak mampu meningkatkan ekspor non migas.

Baca Juga:   Sebarkan! Ini Pesan Habib Luthfi Saat Ditanya Coblos Siapa, Jokowi atau Prabowo?

Berbagai kegagalan Joko Widodo terkait janji menghentikan impor menunjukkan ketidakmampuannya membawa Indonesia yang berdikari, mandiri dan berdaulat.

Kebijakan populisme bernafas sosialisme tidak mampu menghadapi arus kapitalisme dan liberalisme dibawah payung punggawa ekonomi dan politik dunia (WTO, IMF, WB bahkan PBB).

Baca Juga:   Prabowo Istimewa Dimata KH. Maimoen Zubair

Praktek sosialisme ujama (desa) di Tanzania baik Tanggayika dan Zansibar dibawah kepemimpinan Julius Nyerere seorang profesor pertanian dengan menggerakkan nasionalisme petani di desa. Pernah dikuti oleh pemerintah Suharto melalui transmigrasi dan PIR juga gagal.

China dibawah pimpinan Mao Zedong akhirnya juga menyebabkan rakyat Tiongkok menderita, mencari hidup dan makan di Negara tetangga di tahun 1960-an.

Baca Juga:   Tempat yang Akan Dipakai Penyambutan Menantu Jokowi Terendam Banjir Lumpur

Itulah kegagalan praktek sosialisme yang sudah tidak kompetitif dan terkubur di abad ke-20. Sistem sosialisme telah membuat orang menjadi bodoh dan pemalas, apalagi ditengah arus liberilasi, globalisasi dan kompetisi dalam dunia tanpa batas (borderless nations), jika menyitir Kenichi Ohmae.

Pertanyaannya adalah mengapa Joko Widodo begitu gampang mengumbar janji meskipun menyadari bahwa janji itu hanya sebuah cita-cita utopis perubahan? Sebagaimana 66 Janji Joko Widodo 2014-2019 yang pernah dengan mudah diucapkan, enak didengar, namun sulit diwujudkan.

Baca Juga:   Ferdinand Hutahean Puji Kejujuran Natalius Pigai Soal Pembangunan Infrastruktur Era Jokowi

Seharusnya dalam masa kampanye ini Joko Widodo mesti meyakinkan kepada rakyat Indonesia, seberapa jauh implementasi kinerja dan prestasi atas 66 janji tersebut.

Joko Widodo malah menawarkan janji-janji baru yang bersifat populis bernafas sosialis. Bersifat utopis dan membawa Indonesia diambang kebangkrutan. (SR)

Baca Juga:   Bela Jokowi, TKN Jokowi: Saya Yakin Prabowo Kalau Ditanya Soal Grasi Juga Enggak Tahu

Kontributor

More in Opini

error: Dilarang copy paste tanpa izin!