Connect with us
Dibaca: 469

Politik

Profesor Amerika: Gerakan 212, dari Gerakan Moral ke Gerakan Politik Dominan

Ketua Lakpesdam PBNU Rumadi Ahmad dan James Hoesterey dalam Diskusi "NU, Diplomasi Publik dan Pilpres 2019" di Lakpesdam PBNU Jakarta, Rabu (1/5/2019). Foto: VOA

SWARARAKYAT.COM – Pemilihan umum serentak di Indonesia pada 17 April lalu telah menarik perhatian masyarakat internasional, terutama soal kian kentalnya penyalahgunaan isu agama dalam pemilihan presiden, baik oleh kelompok yang mendukung pasangan Joko Widodo-Ma’ruf Amin maupun duet Prabowo Subianto-Sandiaga Uno.

Dalam diskusi berjudul “NU, Diplomasi Publik dan Pilpres 2019” yang digelar Lembaga Kajian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia PBNU (Lakpesdam PBNU) di Jakarta, Rabu (1/5/2019), James Hoesterey, Associate Professor di Emory University di Atlanta, Amerika Serikat, mengatakan kentalnya isu agama tersebut membuat kubu petahana, Joko Widodo, tidak bisa lagi mengandalkan kampanye populis dan sekuler, seperti dilakukannya pada masa pemilihan presiden tahun 2014 lalu.

Baca Juga:   Soal Pembakaran Bendera, Jokowi: Serahkan ke Polisi
Baca Juga:   Selamatkan Ulama, Selamatkan Kyai Ma'ruf

Jokowi, menurut Hoesterey, menyadari ia harus mencari calon wakil presiden yang dapat menggaet lebih banyak suara kaum muslim. Itulah menjadi alasan kenapa akhirnya Joko Widodo lebih memilih Ma’ruf Amin ketimbang Mahfud MD.

Namun, seperti kalangan akademisi Barat lainnya, Hesterey juga mempertanyakan pemilihan Ma’ruf Amin sebagai pendamping Joko Widodo karena rekam jejaknya sebagai salah seorang tokoh anti-Syiah dan Ahmadiyah, dan bahkan sempat mendukung gerakan 212 ketika mencoba menjegal Basuki Tjahaya Purnama menjadi gubernur DKI Jakarta. Gerakan 212 menurut Hosterey telah menjadi kelompok yang saat ini sangat berpengaruh.

Baca Juga:   Gamal Albinsaid: Saya Jadi Jubir Prabowo-Sandi Sebelum Isu RS Bergulir

“Memang Alumni 212 itu sudah menjadi blok harus diakui sangat berpengaruh. Kawan-kawan saya, akademisi di luar negeri yang selalu fokus pada NU dan Muhammadiyah, mereka belum sadar ini sebentar saja pasti hilang. Nggak mungkin mereka menjadi amat berpengaruh,” ujar Hoesterey dengan bahasa Indonesia yang cukup fasih.

Gerakan 212 ini merujuk pada demonstrasi besar-besaran di Lapangan Monumen Nasional, Jakarta, pada 2 Desember 2016, yang diklaim dihadiri oleh sekitar tujuh juta umat Islam. Gerakan itu merupakan bentukan sejumlah pihak untuk mendesak polisi menangkap dan mengadili Gubernur Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok, dengan tuduhan telah menghina agama Islam dalam pidatonya di Kepulauan Seribu setahun sebelumnya.

Ahok akhirnya ditangkap, diadili dan divonis duta tahun penjara. Ia dibebaskan beberapa bulan sebelum pelaksanaan Pemilihan Umum 2019.

Baca Juga:   KSAD Takut Perintahkan Nobar G30SPKI, Gatot: Pulang Kampung Saja

Fenomena menarik lainnya, menurut Hoesterey, adalah bagaimana Ketua Front Pembela Islam (FPI) Rizieq Shihab menjadi sosok yang diperhitungkan dalam dinamika politik nasional karena mampu menggaet ulama yang memiliki banyak pegikut, seperti pendiri sekaligus pemimpin Pesantren Darut Tauhid, Abdullah Gymnastiar.

“Kan sebelumnya masih di luar arus utama, (Habib Rizieq) dianggap keras, sweeping terus. Justru melalui politik nasional, dia sukses untuk menjadikan dirinya sebagai tokoh utama walaupun harus lari dan masih belum kembali,” ujar Hoesterey.

Baca Juga:   Sandiaga Uno Akan Pindahkan Markas Pemenangan ke Jateng, Begini Komentar Sudirman Said

Ketua Lakpesdam PBNU, Rumadi Ahmad mengatakan dalam kontestasi politik di Indonesia, soal ideologi Pancasila memang belum sepenuhnya selesai. Berdasarkan hasil survei Lembagai Survei Indonesia (LSI), menurutnya, selama 13 tahun, 2005-2018, terjadi penurunan dukungan sebesar sepuluh persen terhadap ideologi Pancasila.

Pada tahun 2005, 85% rakyat Indonesia menyokong Pancasila sebagai ideologi negara, namun tahun 2018 lalu jumlah pendukung Pancasila berkurang menjadi 75%.

Pemilihan Presiden 2019 menurut Rumadi mewarisi residu Pemilihan Gubernur Jakarta pada 2017.

“Bagaimanapun Pilkada DKI 2017 itu memberikan sisa-sisa konflik, ketegangan yang waktu itu belum sepenuhnya diselesaikan. Jadi konflik Pilkada DKI belum sepenuhnya bisa diselesaikan, tapi kemudian mendapatkan tambahan amunisi dalam Pilpres 2019 ini, yang kurang lebih petanya adalah memperbesar apa yang terjadi di DKI dalam level nasional,” tutur Rumadi.

Baca Juga:   Kyai Ma'ruf Digoyang Penyanyi Dangdut, Warganet: Astaghfirullah Mbah!

Ditambahkannya, dalam Pemilihan Presiden 2019, ada perlawanan yang begitu luar biasa oleh kelompok Islamis terhadap pemerintahan Joko Widodo. Bahkan mereka melakukan konsolidasi dengan beragam tuduhan, misalnya Jokowi dikatakan anti-Islam, melakukan kriminalisasi ulama, anak PKI dan sebagainya.

Namun, Rumadi merasa gembira karena persaingan sengit kedua pasangan calon tidak meluas menjadi konflik sosial pasca pemilihan serentak ini.

Baca Juga:   KH. Ma'ruf Amin: Saya Butuh Media, Media Juga Butuh Saya

Rumadi mengakui sebagian akademisi Barat khawatir dengan penunjukan Ma’ruf Amin sebagai calon wakil presiden karena ia dinilai sebagai tokoh konservatif. Menurut Rumadi, penilaian tersebut karena melihat Ma’ruf Amin dari kacamata Majelis Ulama Indonesia (MUI).

Ketika menjabat sebagai Ketua Umum MUI, Ma’ruf Amin pernah mengeluarkan fatwa mengharamkan Syiah dan Ahmadiyah, juga mengecam tindakan Ahok. Tapi dari kacamata Nahdhatul Ulama, pernyataan-pernyataan Ma’ruf Amin memiliki cara pandang Islam moderat. (sta/voa)

Baca Juga:   15 Menteri Kabinet Kerja Masuk Timses Jokowi, Dahnil: Etika Politik Petahana Rendah

Kontributor Jakarta

More in Politik

error: Dilarang copy paste tanpa izin!