Connect with us
Dibaca: 275

Opini

Seleksi Kepemimpinan, Money Politics, dan Nasib Demokrasi

Ketua GMPK Malang Raya, Abdul Aziz. ©SR

Oleh: Abdul Aziz

Ketua Gerakan Masyarakat Perangi Korupsi (GMPK) Malang Raya

SWARARAKYAT.COM – Bahwa rekrutmen kepemimpinan di tingkat legislatif sejatinya merupakan pertarungan ide dan gagasan politik demi mengembalikan marwah DPRD yang rapuh karena 41 legislatornya disapu KPK, dan kini resmi menjadi terpidana korupsi.

Seharusnya, juga, seleksi wakil rakyat ini diikuti oleh kontestan-kontestan yang jelas rekam jejaknya, memiliki keberpihakan pada kepentingan masyarakat, mempunyai komitmen pada pemberantasan korupsi dan bersih dari dinasti koruptor.

Baca Juga:   LP Cipinang, Panggung Pertunjukan Terbesar Ahmad Dhani

Baca Juga:   Denny JA Ahli Bius Jokowi dengan Angka-Angka Survei

Namun, realitasnya tak demikian. Praktek money politics patut diduga terjadi secara terstruktur, sistematis, dan masif di pagelaran Pileg 2019 di Kota Malang. Begitu kuat dugaan tersebut hingga pada pekan lalu warga Kota Malang digegerkan dengan berita pengembalian money politics yang diterima dari tim sukses Calon Legislatif (Caleg) ke kantor Bawaslu.

Tetapi dalam proses dan tahapan Pemilu Legislatif (Pileg) 17 April 2019 bulan lalu, tak satu pun Caleg maupun tim sukses yang tertangkap atau diproses hukum karena faktor money politics, yang lazim dilakukan dalam bentuk serangan fajar.

Baca Juga:   Pengurus DPLN PPP Malaysia Terus Bergerak Untuk Jokowi-Ma'ruf

Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) memiliki kewenangan melakukan pencegahan dan penindakan. Terlebih pada praktek money politics yang terkategori pidana pemilu, dan tidak mencerdaskan masyarakat.

Dengan struktur yang kuat hingga tingkat kelurahan, sungguh bukan perkara sulit bagi Bawaslu untuk melaksanakan kewenangan yang melekat padanya. Bagaimana kenyataan di lapangan? Jauh panggang dari api!

Baca Juga:   Ketika "Para Penjahat" Gagal Menyakiti Prabowo

Selain itu, mayoritas calon legislator yang akan diumumkan sebagai Caleg terpilih pada 22 Mei 2019, bukan mereka yang selama ini dikenal berjibaku dengan perjuangan hak-hak warga masyarakat sipil.

Justru, sebagian diantaranya, konon masih tergolong keluarga diantara 41 terpidana korupsi. Miris! Di tengah masyarakat berharap DPRD ada perubahan, tapi sebagian calon wakil rakyat yang ada, dapat disebut masih kepanjangan tangan para napi korupsi.

Pertanyaan yang mengemuka, mau dibawa ke mana DPRD Kota Malang? Mungkinkah harapan akan terwujudnya legislatif tanpa korupsi bakal tercapai? Dan, apa solusi yang solutif menghadapi kenyataan yang demikian?

Baca Juga:   Eksodus Pengusaha Tionghoa ke Kubu Prabowo

Akankah kita biarkan sistem rekrutmen dan seleksi kepemimpinan legislatif yang hanya bermodal dan mengandalkan money politics? Bahkan, abai akan visi, track record yang jelas, dan kapasitas serta performance-nya juga patut diragukan.

Di sisi lain, Caleg yang meraup suara ribuan dengan modal uang Rp 600 juta hingga Rp 1,5 Milyar, sudah barang tentu, 1-3 tahun masa kerjanya, yang ada dalam otaknya, berpikir mengembalikan modal yang telah dikeluarkan.

Baca Juga:   Profil Habib Bahar bin Smith, Pendakwah Asal Manado

Bagaimana cara mengembalikan modal ratusan hingga diatas satu milyar? Padahal jika menghitung gaji dan tunjangan belum lah cukup. Lima tahun sekalipun. Tentu tak ada cara lain kecuali melakukan pemufakatan jahat, korupsi!

Sedang 1-2 tahun berikutnya, berniat untuk maju kembali. Praktis, selama 5 tahun bekerja sebagai wakil rakyat, tak pernah (ada) waktu berpikir tentang apalagi berjuang untuk rakyat.

Baca Juga:   Reuni 212, Peserta Datang dari Berbagai Penjuru

Soal terakhir, demokrasi macam apa yang sedang kita jalankan dan pertontonkan ini? Menguatkan demokrasi atau menggerus sekaligus mematikan demokrasi? Inilah tantangan Malang ke depan.

Saya, anda, dan kita semua harus terpanggil dan terlibat untuk melakukan perubahan! Mari bergerak bersama. Melawan politik uang! Jadikan, money politic sebagai common enemy, musuh bersama.

Tentu, sebagai warga Malang Kota, kita ingin Kota Pendidikan ini tidak terus berada dalam kemalangan, bukan? (SR)

Baca Juga:   Jejak Kartel Keuangan Dunia Pada New Kartel World Order

SWARARAKYAT.COM merupakan media informasi dan pemberitaan yang independen, terbuka, dan terpercaya yang didedikasikan untuk menyampaikan fakta, data, dan kebenaran berdasarkan standar, prinsip, dan kode etik jurnalisme| Saatnya Rakyat Bersuara

More in Opini

error: Dilarang copy paste tanpa izin!