Oops! It appears that you have disabled your Javascript. In order for you to see this page as it is meant to appear, we ask that you please re-enable your Javascript!
Connect with us
Dibaca: 223

Nasional

Aksi Damai Depan Gedung PDIP, Tuntut Megawati Tanggungjawab atas Tragedi Kudatuli

Foto: Aksi damai menuntut Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri bertanggungjawab atas tragedi Kudatuli, Kamis (13/9/2018)

Hari ini terjadi aksi unjuk rasa damai di kantor DPP PDIP Jalan Diponegoro No.58 Menteng , Jakarta Pusat

Aksi dimulai pukul 14.00 wib dan berakhir 15.00 wib. Aksi dikawal oleh aparat kepolisian dari Polsek Menteng sekitar 50 personil. Tampak pula anggota TNI dari Koramil Menteng sekitar belasan personil.

Peserta unjuk rasa dipimpin oleh Julian, Koordinator aksi FKK 124 – 27 Juli 1996. Peserta aksi 15 orang korban peristiwa atau ahli waris dari peristiwa 27 Juli 1996 biasa disebut Kudatuli.

Foto: Orator, Yahya Tampubolon saat membacakan tuntutan di depan gedung PDI Perjuangan di Jalan Diponegoro, Kamis, 13 September 2018. (Dok. Swararakyat)

Berikut orasi Yahya Tampubolon, orator aksi demai.

Tuntutan mereka adalah peristiwa 27 Juli 1996 segera dituntaskan. Sebab ini adalah pelanggaran HAM berat yg telah menghilangkan nyawa puluhann orang dan ratusan orang lain nya masih misteri keberadaan mereka.

Mereka pun menyebutkan bahwa SBY saat menjabat Menkopolkam dan ketika Megawati menjabat Wapres, hingga Presiden harusnya bertindak tegas dgn kekuasaan yg dia pegang pun, ternyata tidak berhasil menuntaskan kasus 27 Juli.

Mereka menuntut Megawati, SBY dan Sutiyoso harus bertanggung jawab atas tragedi kemanusiaan ini.

Pengunjuk rasa juga kecewa terhadap elit elit PDIP yang hanya menjadi oportunis hanya mencari keuntungan pribadi tapi tidak memikirkan nasib orang kecil yang teraniaya. Memprediksi bahwa PDIP tidak bisa menang lagi di Pemilu 2019 sebab kami pendukung nya kecewa.

Para korban Kudatuli sdh pernah 2 kali rapat dg Menseskab, Pramono Anung dlm rapat pertama berjanji akan menindaklanjuti kepada Komnas HAM, hingga akhirnya Komnas HAM mengeluarkan rekomendasi kepada Presiden Jokowi. Dan Presiden Jokowi pun telah berjanji untuk menindaklanjuti nya. Namun dalam rapat kedua Pramono Anung mengatakan kepada para korban bahwa kami tidak bisa berbuat banyak karena semua keputusan ada di Teuku Umar 27 artinya semua kewenangan tsb ada pada Megawati. Faktanya Megawati harus bertanggung jawab atas Kasus 27 Juli 1996 sebab dia membiarkan peristiwa itu terjadi.

Kami minta keadilan. Megawati harus sadar bahwa dia besar karena adanya Kasus 27 Juli. Dia harus menuntaskan kasus ini kalo memang dia Ibu yg peduli kpd anak bangsa. Kalo dia tidak bersedia menuntaskan kasus ini maka kami anggap Megawati penghianat kami para pejuang demokrasi.

Loading...
Baca Juga:   Sekjen-Ketua DPP PDIP Berjoget Bersama Kader di Karawang

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

More in Nasional