Connect with us
Dibaca: 226

Opini

Alasan Pentingnya Agenda Pemaparan Visi Misi Paslon

FOTO: Nimran Abd, SH. MH

Oleh: Nimran Abd, SH. MH.*

Saya memulai tulisan singkat ini dengan satu dua pertanyaan mendasar. Lalu apa yang menjadi pijakan masyarakat/pemilih dengan debat yang diselenggarakan bila pemaparan visi misi paslon capres/cawapres ditiadakan?

Bukankah debat itu menjadi kehilangan ruhnya? Kalau sekadar pote-pote alias cuap-cuap tanpa data dan ukuran-ukuran yang pasti itu maka pilpres jauh lebih bermartabat dari pemilihan kades. Jangan karena salah satu paslon kelasnya kades/lurah hak rakyat dlm demokrasi dikebiri dan KPU menjadi sekadar alat bagi paslon yang bersangkutan.

Penolakan Paslon Capres/Cawapres Nomor urut 01 terhadap agenda pemaparan Visi Misi sebagaimana jadwal acara yang disiapkan oleh KPU menimbulkan tanya bahwa ada sesuatu yang hendak ditutupi? Sesuatu yg sangat memungkinkan membahayakan masa depan bangsa serta membenarkan spekulasi dan rumor yang berkembang selama ini ditengah masyarakat sehingga penting ditutupi dari publik. 

Baca Juga:   Netralitas ASN dan Ancaman Pidana

Sebab logikanya pemaparan visi misi merupakan ajang dan sarana mendekatkan dan makin memantapkan hati pemilih/calon pemilih pada pilihannya terhadap Paslon yang ada. Akan tetapi bila hal iti ditutupi mk kecurigaan publik menjadi beralasan.

Dan ironinya, bila agenda tersebut telah disusun dan persiapkan tentu terlebih dahulu sejak jauh-jauh hari sudah dikoordinasikan dengan komisi pemilihan umum dan pihak yang terkait dengan penyelenggaraan pemilu baik itu dengan DPR, Bawaslu dan semua Parpol namun kenapa KPU ujug-ujug membatalkan dan lebih condong mengikuti selera Paslon yang bersangkutan dan dengan mudah mengabaikan hak rakyat untuk mengetahui lebih dalam apa visi misi paslon.

Lagi-lagi kondisi ini kian membenarkan anggapan sebagian kalangan bahwa pihak KPU tidak mandiri dan cenderung menuruti dan tunduk kepada tekanan kubu petahana. 

Baca Juga:   Wasekjen Hanura Yakin Raih PT 4 Persen di Pemilu 2019

Hak rakyat sesuai UU telah dijamin maka menjadi kewajiban konstitusional penyelenggara untuk memenuhinya. Rakyat sebagai pemilik kedaulatan dlm negara demokrasi melalui ajang dan pesta demokrasi hak-haknya harus tetap didahulukan. Pemilu baik legistlatif dan Presiden/Wapres adalah satu-satunya agenda 5 tahunan milik rakyat yang bersifat langsung dan wajib dipenuhi segala haknya oleh penyelenggara.

Rakyat tidak boleh lagi dipaksa dan digiring untuk memilih Paslon hanya dari sekadar meme Paslon yang banyak menghiasai media televisi dan media sosial lainnya. Mereka berhak mengetahui pikiran-pikiran Paslon yang diuraikan dalam rencana kerja kelak bila Paslon terpilih sebab membeli kucing dalam karung adalah cara-cara lama yang tidak beradab.

Hal ini penting adanya mengingat Pilpres yang lalu, rakyat hanya disuguhi citra merakyat oleh hampir semua media akan tetapi kenyataan menipu dan memanipulasi fakta figur calon pemimpin yang sesungguhnya. Akibatnya persatuan dan kesatuan anak negeri terkoyak, elite pemerintah dikuasai klik pengusaha, harga-harga melambung, kesempatan kerja terbatas, rencana dan kebijakan jauh dari kata pro-rakyat sebagaimana amanat Pembukaan UUD 45. 

Baca Juga:   PSI: Prabowo Berada Dibalik Gerakan HTI, Netizen: Kata Presiden Jokowi, Stop Hoax!

Oleh karena itu pembatalan agenda pemaparan Visi Misi Paslon yang hanya akibat penolakan salah satu paslon daoat dinilai sebagai pengkhianatan terhadap hak dan kehendak rakyat yang memiliki keinginan luhur melakukan evaluasi dan koreksi arah perjalanan bangsa melalui hajatan Pemilu/Pilpres sehingga figur yang dilahirkan benar-benar merupakan pemimpin, bukan boneka apalagi petugas partai.

Ayo, selamatkan negeri dan dorong KPU independen! (SR)

*Praktisi Hukum dan Direktur Eksekutif INDES (Institute for Democracy and Development Studies)

Ditayangkan oleh SwaraRakyatCom dengan izin dari penulis.

Advertisement

Penulis

Advertisement

More in Opini

error: Dilarang copy paste tanpa izin!