Connect with us
Dibaca: 203

Opini

Apa Dasar Hukum KPU Terkait Soal Debat Dibocorkan ke Capres dan Cawapres?

Capres dan Cawapres 2019

Oleh : Ali Lubis, SH
Jubir Advokasi & Hukum BPN Prabowo-Sandi

Maraknya Pembahasan atau Polemik di Publik Indonesia terkait Rencana KPU RI untuk mengirim terlebih dahulu Soal Debat Capres & Cawapres menuai tanda tanya besar di kalangan masyarakat luas, Di Karenakan aneh dan tidak lazim dilakukan setiap acara debat.

Bahwa berdasarkan ketentuan UU Pemilu, Pasal 277 ayat 1 sampai ayat 5 hanya mengatur terkait teknis dan materi debat saja, begitu juga di dalam Pasal 48, 49 & 50 PKPU no 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum tidak Ada satupun yang mengatur tentang Soal Debat terlebih dahulu diberikan kepada pasangan capres & cawapres.

Baca Juga:   Prabowo Mendikte Reaksi Jokowi Soal Media Rusak

Oleh Karena itu Saya mempertanyakan apa Dasar Hukum yang menjadi acuan KPU RI dalam hal ini, dan KPU RI harus menjelaskan kepada masyarakat secara detail dan rinci apa alasannya sehingga tidak menimbulkan kecurigaan terkait netralitas KPU RI dalam melaksanakan Pemilu.

Baca Juga:   Debat Capres Tepat Sholat Maghrib, Lieus: KPU Tak Sensitif dan Korbankan Waktu Ibadah Umat Islam

Oleh Karena itu Karena Jadwal debat pertama pilpres baru dilakukan tanggal 17 April 2019, Saya menyarankan kepada KPU RI agar membatalkan rencana tersebut Demi Pemilu yang Jujur, Adil dan Rahasia sehingga mengahasilkan Kualitas Pemilu yang baik dalam memperoleh Pemimpin yang sesuai dengan kehendak Rakyat Indonesia.

Ini masalah dasar hukum membocorkan materi pertanyaan kepada Capres sebelum diperdebatkan.

Catatan: seluruh isi dalam artikel ini menjadi tanggungjawab penulis

More in Opini

error: Dilarang copy paste tanpa izin!