Oops! It appears that you have disabled your Javascript. In order for you to see this page as it is meant to appear, we ask that you please re-enable your Javascript!
Connect with us
Dibaca: 145

Nasional

BPJS Kesehatan Bermasalah, Dari Defisit, Pungli, Hingga Telat Klaim Tagihan

Badan Pengawas Keuangan (BPK) telah mengaudit program Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan. Dalam temuan BPK, banyak program BPJS Kesehatan yang dinyatakan bermasalah.

Salah satunya terkait data peserta, regulasi yang belum rampung dan obat yang tidak ditanggung dalam BPJS Kesehatan.

BPK juga mengungkap temuan banyak regulasi yang sudah ada, tetapi tidak dijalankan. Regulasi tersebut meliputi, amanat Peraturan Presiden (Perpres) nomor 49 tahun 2013 tentang Badan Pengawas Rumah Sakit.

BPJS Kesehatan Defisit

BPJS Kesehatan juga kerap mengalami defisit anggaran. Seperti diketahui, tahun 2017, BPJS Kesehatan mengalami defisit Rp9,75 triliun.

BPJS Kesehatan sendiri memproyeksikan sampai akhir tahun ini defisit mencapai Rp16,5 triliun.

Saat ini, Pemerintah melalui Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani masih melakukan penghitungan besaran defisit yang dialami oleh BPJS Kesehatan.

Sri Mulyani menyebut defisit keuangan BPJS Kesehatan ini sepenuhnya akan ditambal oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

“Sebagian akan kita tutup dan akan kita tambahkan, tapi kita lihat hitungannya masih sangat goyang,” kata Sri Mulyani di Istana Negara, Jakarta, Selasa (7/8/2018) silam.

Pungli Dana BPJS Kesehatan

Ditambah adanya temuan Indonesian Coruption Watch (ICW) yang memperkirakan dana BPJS Kesehatan sebesar Rp1 triliun menguap akibat dipotong atau dipungut secara ilegal oleh kepala daerah.

Pada awal tahun ini, KPK melakukan Operasi Tangkap Tangan terhadap bupati Jombang karena diduga menerima setoran atau suap dari plt Kadinkes dengan menggunakan dana kapitasi BPJS, yang berasal dari puskesmas-puskesmas di Kabupaten Jombang.

Keterlambatan Klaim Tagihan BPJS Kesehatan

Persoalan keterlambatan klaim tagihan BPJS terjadi disejumlah daerah. Seperti di DKI Jakarta, Sekretaris Daerah (Sekda) DKI Jakarta Saefullah mengatakan, RSUD di Jakarta mengalami krisis obat karena BPJS Kesehatan terlambat membayar tagihan biaya pelayanan kesehatan warga ke pihak rumah sakit.

Baca Juga:   Ribuan Mahasiswa Geruduk DPRD Riau, Gantung Pocong Bergambar Jokowi

Padahal, kata Saefullah, setiap bulan Pemprov DKI selalu tepat waktu membayar setoran ke BPJS Kesehatan.

Namun, BPJS Kesehatan terlambat membayar tagihan yang diajukan pihak rumah sakit. Padahal setiap bulan rumah sakit banyak melayani pasien BPJS.

Seharusnya, lanjut dia, BPJS Kesehatan membayar tunggakan tepat waktu. Situasi ini membuat keuangan rumah sakit terganggu dan dokter-dokter juga telat dibayar.

Loading...

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

More in Nasional