Connect with us
Dibaca: 656

Pemilu 2019

Dosen Kampus Negeri Jadi Ketua Relawan Jokowi, Harus Diberi Sangsi Pidana

Direktur Eksekutif Jenggala Center (Syamsuddin Radjab) - Foto: Istimewa

SWARARAKYAT.COM – Keterlibatan Syamsuddin Radjab atau lebih akrab disapa Ollenk sebagai ketua rganisasi relawan capres nomor urut 01 Jokowi-Ma’ruf, dipersoalkan oleh pegiat masyarakat sipil.

Syamsuddin Radjab menjabat Direktur Eksekutif Jenggala Center. Organisasi ini awalnya dibentuk tahun 2014 untuk mendukung pasangan Jokowi-JK di Pilpres 2014.

Baca Juga:   Andi Arief Sebut Aktor Dibalik Perusakan Atribut Demokrat Caleg PDIP Kota Pekanbaru

Seperti diberitakan Jenggala Center sudah menggelar konsolidasi nasional untuk memenangkan pasangan capres Jokowi-Ma’rufdi di Hotel JS Luwansa, Jakarta pada Minggu (3/02/2019).

Jenggala Center tetap setia mendukung Jokowi yang kini berpasangan dengan Kyai Ma’ruf Amin.

Keberadaan Syamsuddin dalam relawan Jokowi-Ma’ruf menjadi sorotan kalangan masyarakat sipil. Lantaran dia adalah salah satu tenaga pengajar atau dosen di perguruan tinggi negeri dan berstatus sebagai ASN.

Baca Juga:   M. Taufik: Itu Bukan Untuk Politik Uang, Tapi Dana Koordinator Saksi

Nimran Abdurrahman dari INDES (Institute for Democracy and Development Studies) kepada swararakyat.com dalam keterangan tertulisnya pada hari Minggu (3/02/2019), mempersoalkan keterlibatan Ollenk dalam kegiatan politik praktis ini.

Menurutnya, Syamsuddin Radjab adalah dosen di kampus negeri yang jelas dilarang oleh undang-undang untuk terlibat politik praktis.

“Saudara Ollenk ini berstatus dosen negeri mengajar di Universitas Islam Negeri Sultan Alauddin, Kota Makassar, Sulawesi Selatan,” kata Nimran.

Baca Juga:   BPN Klaim Elektabilitas Prabowo-Sandi Unggul Tipis dari Jokowi-Ma'ruf

“Dia terikat dengan UU Dosen, UU ASN, dan UU Pemilu, jadi tidak diperkenankan untuk terlibat bebas dalam kegiatan politik praktis, dukung mendukung paslon capres,” ulasnya.

Nimran lebih lanjut memberi contoh, jika dibandingkan dengan beberapa kasus yang menimpa ASN lain, misalnya seorang Kepala Desa di Mojokerto. Hanya menjadi simpatisan dipenjara karena melanggar undang-undang pemilihan umum.

Nimran merasa ada perlakuan istimewa bagi Ollenk. Sebab secara terbuka sudah bergabung dan memimpin organisasi relawan Jokowi. Tetapi tidak mendapat teguran atau sangsi apapun dari instansi yang berwenang.

Baca Juga:   Minim Pemantau, Bawaslu Berharap Masyarakat Daftar Jadi Pengawas Pemilu 2019

Dia menegaskan bahwa ASN dilarang terlibat dalam kampanye. Sebagaimana diatur di pasal 280 ayat 2 UU Pemilu. Jika terbukti terlibat dalam kampanye pilpres, ASN dapat diberi sangsi pidana berdasarkan pasal 494 UU No.7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

“Sepertinya ada perlakuan istimewa bagi saudara Ollenk ini, dosen negeri jadi ketua relawan Jokowi, harusnya diberi sangsi tapi ini aman-aman saja,” ujarnya.

Baca Juga:   Presiden Jokowi Beri Pembekalan ke 427 Caleg Hanura di Ancol

Dia menambahkan, jika saudara Ollenk ingin terlibat dalam kampanye bisa belajar dari Dahnil Anzar Simanjuntak. Dahnil kesatria mundur sebagai dosen negeri di Universitas Sultan Ageng Tirtayasa (Untirta), Serang, Banten karena menjadi Tim sukses capres nomor urut 02. (sta)

More in Pemilu 2019

error: Dilarang copy paste tanpa izin!