Connect with us
Dibaca: 192

Politik

Eggi Sudjana: Penetapan Slamet Ma’arif Sebagai Tersangka Tak Sesuai Prosedur Hukum

Ketua Umum PA 212, Slamet Ma'arif - Capture Youtube

SWARARAKYAT.COM – Tim Hukum dan Advokasi BPN Prabowo-Sandi, Dr. Eggi Sudjana, SH mempertanyakan kenapa tidak ada gelar perkara dulu, sebelum menetapkan Ketua Umum PA 212 Slamet Ma’arif sebagai tersangka. Dan kedudukan hukum atau legal standing kasusnya pun tidak jelas.

Slamet telah ditetapkan sebagai tersangka pidana pemilu oleh Polda Jateng dengan sangkaan berkampanye diluar jadwal. Slamet juga menjabat Wakil Ketua Umum BPN Prabowo-Sandi.

Eggi menyampaikan hal itu di acara Kabar Petang tvOne pada Senin (11/02/2019) yang tayangkan di kanal Youtube tvOneNews.

Baca Juga:   TKN Jokowi Yakin La Nyalla Dikirim Tuhan Untuk Menangkan Jokowi di Jatim

Hadir pula dalam dialog Poppy Kusuma Nataliza, Komisioner Bawaslu Solo dan Kapitra Ampera dari TKN Jokowi-Ma’ruf.

Disampaikan oleh Eggi Sudjana bahwa Tim Hukum BPN Prabowo-Sandi tidak pernah diundang untuk gelar perkara, tidak ada juga berita telah dilakukan gelar perkara.

Mestinya Kepolisian bekerja sesuai dengan Peraturan Kapolri (Perkap) no.14 tahun 2012. Pada pasal 15 dijelaskan bahwa untuk menentukan orang menjadi tersangka itu harus melalui proses gelar perkara.

“Ini tiba-tiba sudah ditetapkan sebagai tersangka tanpa ada gelar perkara dan kami tidak diundang,” kata Eggi.

Menurutnya, ada 2 hal penting yang tidak serius dijawab oleh Bawaslu Solo.

Aakah status forum yang dihadiri saudara Slamet Ma’arif itu rapat umum yang dikategorikan suatu forum kampanye. Atau apakah itu tabligh akbar.

“Kalau itu tabligh akbar, apakah diidentikkan dengan rapat umum yang dimaksud oleh Bawaslu sebagai kampanye?” tanya Eggi kepada Popi yang telah menjelaskan kasus ini di awal acara.

“Tidak clear, Bawaslu tidak menjelaskan legal standing (kedudukan hukum) Slamet Ma’arif sudut pandangnya apa, itu serius loh,” ujar Eggi.

Baca Juga:   Minim Pemantau, Bawaslu Berharap Masyarakat Daftar Jadi Pengawas Pemilu 2019

Argumen Eggi adalah kedua hal itu ada perbedaan yang sangat mendasar.

“Misalnya kalau tadi katanya ‘ajakan’, sama dong kemarin alumni SMA (se-Jakarta) bukan ngajak lagi, ‘deklarasi’, yang dihadiri oleh calon Presiden, untuk memilih 01,” kata Eggi coba membandingkan apa yang dilakukan Slamet Ma’arif dengan Jokowi pada Senin (11/02/209) di Jakarta.

“Apakah itu bisa disebut rapat umum atau bukan, kan cuma deklarasi, nah kenapa untuk Slamet Ma’arif dikategorikan jadi kampanye?” tanya Eggi.

Lebih jauh dia menguraikan, “Kita ini orang yang mengerti (hukum), enggak mungkin kita kampanye dalam bentuk yang terbuka, seperti yang dimaksud dari pasal 492 dan pasal 521 UU no.7/2017 tentang Pemilu tersebut”.

Baca Juga:   KPU Tak Laporkan ke Bareskrim, Andi Arief: Bisa Saja Saya Laporkan Balik Guntur Romli Cs

“Hal-hal ini tidak terjawab dan tiba-tiba Bawaslu Solo tanpa sepengetahuan kita sudah menyerahkan kepada pihak polisi. Kalau sudah ada di polisi itu berlaku peraturan Kapolri,” katanya lagi.

Diketahui, kasus ini bermula dari kehadiran Slamet Ma’arif pada acara tabligh Akbar dan reuni 212 Solo Raya pada (13/01/2019) lalu. Dalam tabligh Akbar itu ditemukan Ketum PA 212 pernah mengatakan ajakan 2019 ganti presiden. Temuan ini kemudian ditindaklanjuti oleh Bawaslu Kota Solo.

Sementara itu, tokoh Reformasi 1998 Prof. Amin Rais menilai kasus Slamet Ma’arif adalah bentuk persekusi dan paranoid pemerintah Jokowi terhadap umat Islam. (sta)

More in Politik

error: Dilarang copy paste tanpa izin!