SWARARAKYAT – TikTok merupakan platform hiburan digital terkemuka, hari ini memperkuat kolaborasi dengan sejumlah mitra pemeriksa fakta independen dan kredibel di Indonesia sebagai bagian dari inisiatif proaktif untuk menjaga integritas pemilu 2024.
Bekerja sama dengan organisasi seperti Masyarakat Anti Fitnah Indonesia (MAFINDO), Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (PERLUDEM), dan Agence-France Presse (AFP) Indonesia, inisiatif ini sekaligus mempertegas komitmen TikTok dalam melawan penyebaran misinformasi di platform. Untuk itu TikTok menyediakan ruang digital yang aman dan positif bagi semua pengguna.
“Kami percaya bahwa menciptakan lingkungan digital yang aman dan positif merupakan tanggung jawab semua pihak, termasuk TikTok. Menjelang pelaksanaan Pemilu 2024, kami terus memperluas kerja sama dengan berbagai pihak, termasuk mitra pemeriksa fakta sebagai bentuk upaya berkelanjutan kami dalam melawan misinformasi, masukan berharga ini sehingga TikTok dapat mengambil tindakan yang tepat sesuai dengan Panduan Komunitas,” sebut TikTok dalam keterangan tertulisnya, dikutip pada Senin (23/10/2023).
Baca Juga: TikTok Melakukan Praktik Predatory Pricing, Mendag: Itu Separuh Harga Grosir
Selain melaporkan dan menilai potensi misinformasi, TikTok bersama mitra pemeriksa fakta seperti AFP Indonesia, juga melakukan deteksi proaktif dan membuat basis data misinformasi untuk membantu moderator menangkap dan mengambil keputusan yang akurat terhadap tren yang sedang berkembang di internet.
Sebelumnya, TikTok Indonesia juga telah mengumumkan kerja sama dengan Badan Pengawas Pemilihan Umum RI (Bawaslu RI) pada September 2023 sebagai wujud komitmennya untuk menyediakan dan memberikan informasi akurat kepada masyarakat. Kerja sama TikTok dan Bawaslu RI mencakup pengawasan dan penanganan konten disinformasi dan percepatan penyebarluasan informasi terkait Pemilu 2024.
TikTok juga akan meluncurkan sebuah hub khusus dalam aplikasi untuk membantu pengguna mendapatkan informasi yang sah seputar Pemilu 2024. TikTok juga terus berusaha menjaga netralitas platform selama pemilu dengan melarang adanya iklan politik, termasuk iklan berbayar di platform dan kreator yang dibayar langsung untuk membuat konten bermerek. (SR/Arum)
Sumber: Kontan.co.id
