SWRARAKYAT.COM, Jakarta-Bertempat di di Gedung Joeang Jakarta GARDA MATAHARI yang telah terbentuk mulai dari tingkat pusat hingga daerah, menyatukan langkah melalui DEKLARASI NASIONAL mendukung dan memenangkan pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden, Anies Baswedan – Muhaimin Iskandar. Acara yang berlangsung Jum’at, 17 November 2023 tersebut di hadiri langsung olehh Capres Anies Baswedan.
Azrul Tanjung, Ketua Garda Matahari, memaparkan bahwa, Kontestasi Pemilu 2024 akan menentukan arah masa depan bangsa dan negara, Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden menjadi solusi terhadap permasalahan dan gagasan perubahan yang akan di usung anak bangsa. Oleh karena itu di tengah perjuangan untuk perubahan yang berkemajuan bagi Indonesia yang adil dan makmur, GARDA MATAHARI didekralasikan sebagai sebuah ikhtiar politik dalam menegakkan keadilan dan demokrasi.
Azrul juga menyampaikan, Garda Matahari siap menjadi garda terdepan memberantas dwifungsi oligarki ekonomi dan politik melalui pasangan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar sebagai pasangan capres dan cawapres. Pilihan politik ini ada sebuah respon atas berbagai anomali yang terjadi, demokrasi dan kedaulatan yang dipaksa matang oleh berbagai kecurangan, supremasi hukum yang sulit untuk dihadirkan, keadilan sosial yang tidak berkeadilan serta praktik-praktik lainnya yang menempatkan bangsa ini di jurang degradasi.
Lebih lanjut Azrul mengatakan bahwa dalam mengawal proses perubahan, GARDA MATAHARI dengan ini mengusung manipesto perjuangan untuk perubahan yaitu; 1) Siap memenangkan pasangan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar sebagai Presiden dan wakil Presiden Republik Indonesia 2024-2029,
2) Mengawal terwujud Pilpres yang damai, aman, dan berkualitas dengan mempertahankan prinsip-prinsip politik akal sehat. Mengedepankan politik gagasan yang bermoral dan bermartabat serta menjunjung tinggi nilai-nilai demokrasi yang berlandaskan pada Pancasila dan UUD 1945,
3) Mengawasi dan menolak praktek kecurangan pemilu serta kampanye hitam guna menghindari konflik dan polarisasi masyarakat serta menolak narasi negatif seperti fitnah, ujaran kebencian, dan hoaks yang berpotensi merusak demokrasi,
4) Mengawasi penyelenggara negara baik sipil, polri maupun meliter umtuk bersikap nertral dan dalam penyelenggaraan pemilu. Demikian pungkasnya.(ESH)
