Oops! It appears that you have disabled your Javascript. In order for you to see this page as it is meant to appear, we ask that you please re-enable your Javascript!
Connect with us
Dibaca: 65

Politik

Gerakan #2019GantiPresiden Disebut Makar, Rocky: Sebelum 2019, Presiden Dapat Diganti

Sekjen PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto dan Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden (KSP), Ali Mochtar Ngabalin kompak menyebut gerakan 2019 Ganti Presiden adalah makar.

Pernyataan Hasto dan Ngabalin ditanggapi mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK), Prof. Mahfud MD saat menjadi narasumber di acara Kabar Petang TV One, Rabu (5/9/2018).

Mahfud menyalahkan sebutan makar yang ditujukan pada gerakan 2019 ganti presiden.

“Ya tetap salah, kalo pak Sekjen PDIP kan bukan pemerintah, tetapi kalau Ali Mochtar Ngabalin itu staf khusus presiden, tetep salah, meskipun Ngabalin yang mengatakan,” ujar Mahfud MD.

Menurutnya, gerakan 2019 Ganti Presiden tidak memiliki unsur makar seperti yang dikatakan.

“Coba tanya secara hukum pidana itu yang dikatakan makar itu ada unsur-unsurnya. Unsur makar itu di mana? Tapi kalau dalam bahasa Arab makar itu artinya siasat. Nah, kalo itu makar disebut sebagai siasat atau gerakan politik, apa yang biasa namanya itu engak apa-apa, kan memang ada kata makar, dalam bahasa Arab, ada makar dalam bahasa hukum pidana,” katanya.

“Makar dalam bahasa hukum pidana itu merampas kemerdekaan presiden wakil presiden, berkomplot untuk merampas kemerdekaan presiden dan wakil presiden, kemudian ingin mengganti ideologi negara, gerakan mengganti ideologi negara, resminya mengganti ideologi pancasila dengan komunisme, leninisme, marxisme, gitu di dalam undang-undang, di luar itu bukan makar,” tambah mantan Ketua MK ini.

Sementara itu, pendapat menohok dilontarkan pengamat politik, Rocky Gerung. Menurutnya, gerakan tersebut baru bisa disebut makar apabila tahun yang digunakan 2018, di mana Presiden Joko Widodo (Jokowi) masih sah menjabat.

Bahkan Rocky menyebut sebelum 2019 Presiden bisa diganti, asalkan melalui konstitusi.

“Bahkan sebelum 2019, presiden dapat diganti. Konstitusi menyediakan cara. Bahkan setiap saat, presiden dapat diganti. Konstitusi menyediakan caranya: langkah awalnya didakwakan suatu kesalahan (impeach),” tulisnya di akun Twitter @rockygerung, Kamis (6/9).

Baca Juga:   Megawati: Saya Belum Pernah Dengar Program Prabowo-Sandi, Rakyat Kita Dibohongi Terus

Lebih jauh Rocky mengatakan, bahwa diawal sejarah konstitusi Eropa, ide konstitusionalisme itu justru bertujuan menjamin hak rakyat untuk menjatuhkan penguasa.

“Di awal sejarah konstitusi, di Eropa, ide konstitusionalisme itu justru dimaksudkan menjamin hak rakyat untuk menjatuhkan penguasa,” tandasnya.

Loading...

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

Advertisement

Penulis

Advertisement

More in Politik