HMI Cabang Palembang Tolak Kehadiran Presiden Jokowi ke Sumsel, AKan Gelar Aksi

SWARARAKYAT.COM – PALEMBANG – Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Palembang melakukan rapat konsolidasi dan melakukan penolakan terhadap kehadiran Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Sumatera Selatan untuk meresmikan jalan Tol Prabumulih-OKU. Penolakan ini didasarkan pada keyakinan bahwa Presiden Jokowi tidak mampu menjalankan program kerjanya dengan maksimal, Rabu (25/10/2023).

Dalam pernyataan resmi yang dikeluarkan oleh HMI Cabang Palembang, mereka menyoroti beberapa masalah yang dianggap belum terselesaikan dengan baik oleh pemerintahan Jokowi. Salah satu permasalahan utama adalah ketidakpuasan terhadap upaya peningkatan ekonomi dan lapangan kerja di wilayah ini.

Ketua HMI Cabang Palembang, Chandra didampingi oleh beberapa pengurus dan Ketua Umum Komisariat di jajaran HMI Cabang Palembang menyatakan, “Kami melihat bahwa pemerintahan Jokowi belum mampu memberikan solusi konkret untuk mengatasi masalah ekonomi di wilayah ini. Banyak warga yang masih mengalami kesulitan dalam mencari pekerjaan dan menghadapi kenaikan harga kebutuhan pokok.”

Selain itu, HMI juga mengkritik kinerja pemerintahan Jokowi dalam mengatasi isu, Internasional, Nasional, lokal seperti diantaranya, lingkungan, pendidikan, kesehatan, kemanusiaan, Investasi, dan Infrastruktur. Mereka menilai bahwa ada banyak pekerjaan yang masih harus dilakukan untuk memastikan kesejahteraan masyarakat.

HMI Cabang Palembang berencana untuk mengadakan aksi unjuk rasa sebagai bentuk protes atas kehadiran Presiden Jokowi. Mereka berharap bahwa tindakan ini akan menjadi salah satu bentuk tamparan terhadap pemerintah pusat untuk lebih serius dalam menangani isu-isu yang dihadapi oleh masyarakat.

Adapun point tuntutan yang akan dilakukan pada aksi tersebut diantaranya:

Isu Internasional

  1. Meminta Presiden Jokowi untuk membangun hubungan Diplomasi di dalam forum PBB agar menerima seluruh penyaluran bantuan ke Palestina. Isu Nasional
  2. Menolak keputusan MK berdasarkan Pasal 169 Ayat Q tentang batas usia Capres-Cawapres.
  3. Meminta Presiden Jokowi untuk membuka & memperlihatkan Anggaran Proyek IKN kepada publik.
  4. Menuntut Presiden Jokowi untuk menyelesaikan Kasus Rempang yang mengakibatkan kerusakan & kerugian pada masyarakat pribumi.
  5. Menuntut Presiden Jokowi untuk mentransparansikan Dana Infrastruktur Pendidikan yang ada di Indonesia
  6. Meminta Presiden Jokowi mengusut tuntas Kasus Ketua KPK yang terindikasi pemerasan terhadap Menteri Pertanian ( Syahrul Yasin Limpo ) yang sekarang naik dari tahap penyelidikan ke tahap penyidikan & mengembalikan marwah indepedensi KPK. Isu Daerah
  7. Meminta Presiden Jokowi untuk merevisi SK Perihal PJ Kepala Daerah (Bukan asli Putra Daerah).
  8. Meminta Presiden Jokowi untuk memprioritaskan & melibatkan putra daerah dalam setiap proyek nasional.
  9. Meminta Presiden Jokowi Kejagung untuk menyelesaikan permasalahan Karhutlah yang terjadi di Sumatera Selatan & memeriksa serta mengaudit seluruh pejabat pemerintah Sumsel yang bersangkutan. (*)