Jakarta Masih Macet, Heru Budi Bandingkan Jumlah ASN & Pekerja Swasta

Swararakyat.com, Jakarta — Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono meminta publik tak menyalahkan Pemerintah Provinsi DKI soal kemacetan yang masih terjadi di Ibu Kota.

Menurutnya, meskipun saat ini 50 persen aparatur sipil negara (ASN) DKI menerapkan kebijakan dari rumah (work from home/WFH), tetapi jumlahnya hanya sedikit dibandingkan warga pekerja yang sehari-hari melakukan mobilisasi ke Jakarta.

“Jangan salahin Pemda. Maksudnya bersama-sama. Pemda kan hanya 25.000 (pegawai). Pergerakan manusia di Jakarta itu 25 juta loh, sehingga harapan saya semua bisa ikut tetapi tidak mengurangi pertumbuhan ekonomi. Diatur sendiri,” kata Heru di Kalideres, Jakarta Barat, Rabu (23/8).

Heru pun mengimbau perusahaan swasta turut menerapkan kebijakan WFH untuk mengurangi polusi udara dan kemacetan di Jakarta.

“Saya imbau swasta mengatur dirinya sendiri supaya ekonomi tetap tumbuh juga mengurangi polusi, mengurangi kemacetan,” ujarnya.

Diberitakan, kemacetan masih terjadi di Jakarta pada Selasa (22/8) pagi. Kemacetan terjadi di beberapa titik seperti arah Pasar Rebo menuju arah Ragunan dan flyover Tanjung Barat arah ke Lebak Bulus.

Pemprov DKI Jakarta menerapkan kebijakan WFH sejak Senin (21/8) sebagai respons terhadap polusi udara yang tinggi dan penyelenggaraan Konferensi Tingkat Tinggi ASEAN 2023.

Plt Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik DKI Jakarta, Sigit Wijatmoko mengatakan uji coba WFH dilakukan dengan persentase kehadiran 50 persen di lingkungan Pemprov DKI Jakarta, berlaku pada 21 Agustus-21 Oktober bagi ASN yang melakukan fungsi staf atau pendukung.

Namun, kebijakan itu tidak berlaku pada layanan yang bersifat langsung kepada masyarakat, seperti RSUD, Puskesmas, Satpol PP, Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan, Dinas Perhubungan, hingga pelayanan tingkat kelurahan.