Kasus Nasabah BPR Prima Nusatama Tambun Bekasi Masih Menggantung

Foto: Mintarno, S.H. (Law Office JM & Partners)

SWARARAKYAT.COM, Tambun, Bekasi-Dari perkembangan kasus penggelapan uang nasabah oleh oknum pegawai BPR Prima Nusatama Tambun Kabupaten Bekasi, saat ini sudah pada tahap proses pelimpahan dari Kepolisian kepada pihak Kejakasaan.

Mintarno, S.H, dari Law Office JM & Partners selaku kuasa hukum para Nasabah yang dirugikan  saat dihubungi Redaksi Swararakyat.com, Senin, (4/12/2023) menjelaskan, bahwa sebelumnya berkas perkara sudah diserahkan kepada pihak Kepolisan Polres Metro  Kabupaten Bekasi, dan dari pihak mereka  sudah melimpahkan kepada pihak Kejaksaan Negeri Cikarang dan laporan tersebut menunggu sikap kejaksaan untuk P21.

Menanggapi hal tersebut, saat ditanyakan, mengapa kasus tersebut belum juga ada perkembangan yang baru?, Mintarno mengatakan bahwa saat ini dari pihak kuasa hukum  tidak tahu kendala dimana apakah di penyidik Polres Bekasi Kabupaten atau Kejaksaan Negeri Cikarang, karena SPDP sudah diterbitkan sejak tahun 2019.

Sebelumnya diberitakan bahwa telah terjadi penggelapan uang Nasabah oleh oknum pegawai BPR Prima Nusatama Tambun Bekasi. Saat ini para Nasabah menunggu uang tabungan mereka yang di blokir pihak BPR Prima Nusatama kembali. Kasus ini bermula dari munculnya beberapa persoalan diantaranya uang Nasabah yang ada dalam rekening hilang.

Menurut kuasa hukum Nasabaha, pihak BPR Prima Nusatama telah mengembalikan saldo ke rekening Nasabah dengan mengganti buku tabungan lama yang masih manual menjadi buku tabungan baru yang sudah sistem komputer, namun ada beberapa transaksi yang tidak diakui oleh pihak BPR Prima Nusatama.

Sejak terbitnya buku tabungan baru tahun 2019 sampai hari ini uang tabungan  tidak dapat diambil (Blokir).

Menurut informasi dari kuasa hukum,  uang baru boleh diambil setelah memiliki kekuatan Hukum Tetap (Incraht). Kuasa
Hukumi menyimpulkan, klien-klien mereka adalah korban dari Pihak BPR Prima Nusatama dan  para Naabah yang menjadi korban telah  ditelantarkan dan dipermainkan dengan tindakan dan sikap PT BPR Prima Nusatama tersebut.

Kasus ini pun sudah diadukan  kepada Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Bidang Edukasi dan Perlindungan Konsumen. Saat itu sebanyak empat orang pedagang pasar yang mengaku menjadi korban didampingi Kuasa Hukum mereka mengadukan PT. BPR Prima Nusatama ke pihak Otoritas Jasa Keuangan (OJK) tersebut dengan harapan lembaga tersebut juga melihat dan melalukan tindakan yang diperlukan terhadap BPR Prima Nusatama tersebut,

Berlarut-larutnya kasus ini tanpa ada penyelesain yang jelas kapan uang nasabah tersebut dikembalikan, hal ini awalnya disebabkan pihak BPR Prima Nusatama beralasan. bahwa uang tabungan para korban baru bisa diambil setelah memiliki kekuatan Hukum Tetap (Incraht), artinya laporan dari pihak BPR kepada Polres Metro Bekasi Kabupaten (Polres Cikarang) jika sudah ada proses kelanjutannya.

Untuk diketahui, sejak tanggal 9 September 2019, Pihak PT BPR Prima Nusatama memang melaporkan staffnya yang bernama Lulu Lutfi Masnunah ke Polres Metro Bekasi Kabupaten (Polres Cikarang), dengan No. LP/890/092-SPKT/IX/2019/Restro Bekasi, sebagaimana dimaksud dalam pasal 374 KUHP dan / 372 KUHP, laporan tersebut ditangani Unit Krimsus Polres Bekasi Kabupaten. (ESH)