Connect with us
Dibaca: 204

Opini

Kebijakan Populis Petahana dan Logika Sosialisme

Belajar dari Kegagalan Hugo Chaves dan Nicolaus Moduro di Venezuela

Natalius Pigai - Ist

Oleh: Natalius Pigai

Natalius Pigai adalah Kritikus dan Aktivis Kemanusiaan

SWARARAKYAT.COM – Tulisan ilmiah populer ini tidak bermaksud menyerang pribadi Joko Widodo, apalagi terkait atau dikaitkan dengan berita misteri tentang ideologi politik orang tuanya di masa lalu.

Tulisan ini justru membuka cakrawala berfikir dan landasan berfikir, kebijakan populisme Joko Widodo dikaitkan dengan ideologi politik sosialisme. Karena itu berharap ada diskursus.

Baca Juga:   Angin Perubahan Bertiup Ke Barak Penjaga NKRI

Baca Juga:   Sosial Eksperimen, Pilihan Warga Aceh di Pilpres, Jokowi atau Prabowo? Ini Jawabannya!

Jokowi Panik! Mungkin itulah kalimat yang tepat disematkan kepada Joko Widodo, Calon Presiden nomor urut 01. Rasa kepanikan terlihat dari adanya berbagai janji-janji yang bersifat populis dengan tujuan untuk meningkatkan elektoral. Meskipun pada akhirnya hanyalah janji utopis.

Salah satu janji baru Presiden RI Joko Widodo yang menimbulkan kontroversi adalah kartu Pra Kerja, untuk masyarakat yang sedang mencari pekerjaan. Sangat kontroversialnya pada janji Jokowi bahwa pemegang kartu tersebut akan menerima gaji selama belum mendapat pekerjaan sebagaimana diucapkan Joko Widodo  pekan lalu saat ngopi bareng milenial di Kopi Haji Anto 2 di Kendari, Sulawesi Tenggara, Jumat (1/3/2019).

Baca Juga:   Terungkap! Forum Pasundan Bergerak Ternyata Sejak Awal Sudah Mendukung Jokowi 2 Periode

“Kalau belum dapat pekerjaan, kartu itu juga akan memberikan kayak honor, kayak gaji. Tapi jumlahnya berapa masih kita rahasiakan. Nanti,” kata Jokowi yang juga merupakan calon Presiden 2019.

Kebijakan populis dengan orientasi memulung elektabilitas bukan hal baru. Presiden beraliran sosialis Hugo Chaves dan dilanjutkan oleh Nicolaus Moduro di Venezuela juga melakukan kebijakan-kebjikan populis, menjelang pemilihan Presiden.

Baca Juga:   Viral! Komentar Jokowi Soal Defisit BPJS Kesehatan di "Skak Mat" Dokter Ini

Kebijakan pemerintah Chavez yang mematok harga kebutuhan pokok, tepung, minyak goreng, sampai keperluan mandi, demi meringankan beban penduduk miskin. Pembangunan infrastruktur dengan menghabiskan sebagian besar anggaran Negara.

Dampaknya Negara Venezuela terjungkal bebas dalam jurang krisis, resesi ekonomi dan krisis politik. Karena itu tawaran-tawaran program populis lebih cenderung disebabkan karena pemimpin cenderung ambisius dan kehilangan kepercayaan publik. Akibatnya hampir 2 juta jiwa mengungsi mencari kehidupan yang lebih baik di Negara lain seperti Kolombia, Ekuador dan Peru.

Baca Juga:   Gara-Gara Pilpres, Semua Jadi Gila

Mata uang Bolivar tidak lagi berharga setelah US$ 1 setara dengan 248 ribu bolivar. Kejatuhannya telah memicu inflasi yang dapat menyentuh sejuta persen pada akhir 2018. Harga 1 kg daging setara dengan 9,5 juta bolivar dan sebungkus tisu toilet harus dibayar 2,6 juta bolivar. Venezuela terancam Negara gagal.

Itulah akibat praktik sistem politik sosialisme yang salah oleh Hugo Chaves dan Nikolaus Moduro, telah mengakibatkan anggaran Negara dalam keadaan tidak sehat karena pendapatan nasional hanya mengandalkan dari sumber utama minyak. Tahun 2014 Venezuela sudah terancam bangkrut karena tidak mampu memenuhi semua kebutuhan ketika harga minyak jatuh di pasaran.

Baca Juga:   Tunggu Dulu ,“Game of Thrones” Itu Cerita Kekerasan dan Incest

Apa yang dipertontonkan oleh Joko Widodo adalah cenderung mengambil kebijakan tanpa konsepsi akademik dan melihat landasan konstitusi khususnya Pasal 33 UUD 1945. Jokowi sebagai Petahana seharusnya yakinkan rakyat Indonesia terkait implementasi janji-janji yang pernah diucapkan 2014.

Tidak semestinya mengambil kebijakan inkonsitusional, ketika melihat arus migrasi suara dari Joko Widodo ke Prabowo secara masif. Barangkali Joko Widodo tidak boleh hanya mendengarkan masukan dari para anggota Kabinet tanpa nalar.

Baca Juga:   Diduga Langgar Undang-Undang Pemilu, Ma'ruf Amin Dilaporkan ke Bawaslu

Pembantu Joko Widodo lebih cendrung bekerja mengikuti logika ketersediaan anggaran (planning follow money), tetapi logika konstitusi (policy follow contitution) meraka abaikan. Harus diukur, apakah kebijakan populis sejalan dengan konstitusi dan sistem politik yang dianut oleh Negara Indonesia.

Dengan demikian, wajar jika saya katakan meskipun Indonesia bukan Negara sosialis tetapi kenyataannya pemerintah ini lebih cenderung mempraktekkan sistem sosialisme melalui kebijakan dan program.  Dalam konteks ini, ada benarnya ketika kebijakan populis Joko Widodo, rakyat terbawah dalam alam pikir dan nafsu  materialistis diukur dengan nilai uang, barang dan fisik.

Baca Juga:   Gorengan Sontoloyo, Isue Dalam Perspektif Politik dan Bisnis

Bahkan juga berbicara tentang materi, uang dan barang. Serta berlogika linier tentang materi, uang dan barang. Sehingga wajar jika kebijakan ini dapat diteropong melalui teori Hegel tentang materialisme, dialektika dan logika.

Joko Widodo jangan keliru bahwa apa yang ditegaskan dalam Pasal 33 UUD 1945 menyatakan “Negara Menguasai” artinya negara menguasai dalam konteks “otoritas regulasi dan kebijakan”. Bukan membuat program populisme yaitu negara mengambil sumber daya dan dibagikan kepada rakyat sebagaimana dipraktekan dalam berbagai kartu: Kartu Indonesia Pintar, Kartu Indonesia Sehat, Kartu Prakerja dengan bagi-bagi uang kepada para penganggur, Kartu Belanja, dll.

Baca Juga:   MENJAWAB SOAL KESALAHAN MAKNA "AL-FATEKA"

Filosofi Pasal 33 UUD 1945 adalah Otoritas Negara untuk mengatur pola hubungan hukum antara Manusia dan Air, Manusia dan Udara serta Manusia dan Tanah. Itulah inti dari jiwa Pasal 33, bukan sebagaimana membagi-bagi sumber daya Negara untuk meninabobokan rakyat ibarat “bayi dalam buaian”.

Rakyat Indonesia akan terbuai dalam ketidakmpuan sehingga wajar jika kompentensi sumber daya manusia Indonesia akan makin terpuruk di level dunia. Setiap orang akan berpendidikan asal-asalan menyebabkan kompetensi pengetahuan (knowledge), kompetesi ketrampailan (skills) dan kompetensi mental dan moral (attitude) akan terdegradasi ke titik terendah. Kita akan menyaksikan ketika indeks persaingan global (global competiveness index) terendah di antara negara-negara lain.

Baca Juga:   Tritura, Tiga Tuntutan Rakyat Untuk Jokowi

Para Punggawa kuasa tentu harus menyadari bahwa tidak ada praktek sosialisme yang sukses di dunia ini tanpa fundamental ekonomi kuat, termasuk memperkuat basis perekomian melalui produktifitas domestik baik sektor migas dan nonmigras, sektor jasa, industri dan agrikultur.

Kesalahan fatal Venezuela adalah 95 persen pendapatan Negara hanya mengandalkan ekspor minyak, sedangkan sumber lain diabaikan. Indonesia juga sedang mengalami nasib yang sama seperti Venezuela ketika Joko Widodo tidak mampu meningkatkan ekspor non migas.

Baca Juga:   Kampanye Jokowi Dilanda Krisis

Berbagai kegagalan Joko Widodo terkait janji menghentikan impor menunjukkan ketidakmampuannya membawa Indonesia yang berdikari, mandiri dan berdaulat.

Kebijakan populisme bernafas sosialisme tidak mampu menghadapi arus kapitalisme dan liberalisme dibawah payung punggawa ekonomi dan politik dunia (WTO, IMF, WB bahkan PBB).

Baca Juga:   Prabowo Deklarasi Sebagai Presiden Terpilih, Jokowi Kirim Utusan Temui Prabowo

Praktek sosialisme ujama (desa) di Tanzania baik Tanggayika dan Zansibar dibawah kepemimpinan Julius Nyerere seorang profesor pertanian dengan menggerakkan nasionalisme petani di desa. Pernah dikuti oleh pemerintah Suharto melalui transmigrasi dan PIR juga gagal.

China dibawah pimpinan Mao Zedong akhirnya juga menyebabkan rakyat Tiongkok menderita, mencari hidup dan makan di Negara tetangga di tahun 1960-an.

Baca Juga:   Kiai NU, Gus Hasib Ceritakan Jawaban Tegas Prabowo Soal Isu Negara Khilafah

Itulah kegagalan praktek sosialisme yang sudah tidak kompetitif dan terkubur di abad ke-20. Sistem sosialisme telah membuat orang menjadi bodoh dan pemalas, apalagi ditengah arus liberilasi, globalisasi dan kompetisi dalam dunia tanpa batas (borderless nations), jika menyitir Kenichi Ohmae.

Pertanyaannya adalah mengapa Joko Widodo begitu gampang mengumbar janji meskipun menyadari bahwa janji itu hanya sebuah cita-cita utopis perubahan? Sebagaimana 66 Janji Joko Widodo 2014-2019 yang pernah dengan mudah diucapkan, enak didengar, namun sulit diwujudkan.

Baca Juga:   Catatan Natalius Pigai: Pemimpin Ambisius Selalu Kobarkan Perang

Seharusnya dalam masa kampanye ini Joko Widodo mesti meyakinkan kepada rakyat Indonesia, seberapa jauh implementasi kinerja dan prestasi atas 66 janji tersebut.

Joko Widodo malah menawarkan janji-janji baru yang bersifat populis bernafas sosialis. Bersifat utopis dan membawa Indonesia diambang kebangkrutan. (SR)

Baca Juga:   LP Cipinang, Panggung Pertunjukan Terbesar Ahmad Dhani

More in Opini

error: Dilarang copy paste tanpa izin!