Oops! It appears that you have disabled your Javascript. In order for you to see this page as it is meant to appear, we ask that you please re-enable your Javascript!
Connect with us
Dibaca: 144

Politik

Kemendagri: Motif Penjualan Blanko e-KTP Online Hanya Iseng

Penjualan blanko e-KTP online beredar di media sosial. Pihak Kemendagri menyebut pelaku penjual blanko e-KTP hanya iseng semata.

Ilustrasi gambar e-KTP - Sumber: detik.com

SWARARAKYAT.COM – Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Zudan Arif Fakrulloh mengatakan penjual blangko e-KTP secara online hanya bermotif iseng.

Zudan menegaskan tidak ada motif ekonomi dari penjualan e-KTP tersebut. Pasalnya, e-KTP yang dijual oleh oknum tersebut hanya berjumlah 10 buah dan dihargai sebesar Rp500 ribu, atau Rp50 ribu per buahnya.

“Enggak, cuma iseng. Ini memang keisengan yang risikonya terlalu besar. Jual 10 hanya dapat Rp500 ribu,” ucap Zudan di kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (6/12).

Baca Juga:   Pengakuan Nusron Wahid Soal Kyai Sidogiri Dukung Jokowi, Ternyata Bohong?

Ia pun menegaskan pencurian e-KTP yang dilakukan oleh anak pensiunan Kepala Dinas Dukcapil Kabupaten Tulang Bawang, Lampung tersebut tidak ada kaitannya dengan upaya pemenangan Pemilu 2019.

“Kalau buat pemenangan Pemilihan Legislatif dan Pemilihan Presiden engga ngefek. Hanya 10 dan membuat KTP elektronik jadi KTP palsu. Jadi nyoblosnya mau di mana? Jadi tidak ada kaitannya sama pemilu,” kata Zudan.

Meski hanya iseng, lanjut Zudan, perilaku oknum ini telah membuat gaduh. Keisengan ini juga berdampak pada penurunan kepercayaan terhadap Kemendagri, lantaran masyarakat menduga ada sistem yang jebol.

Baca Juga:   Buntut Panjang Tampang Boyolali, Advokat Pendukung Prabowo Laporkan Bupati Boyolali

“Keisengan yang fatal ya, karena ini bikin gaduh bikin menyebabkan terjadinya penurunan trust bisa jadi turun nih trust-nya, oh bisa padahal enggak. Enggak terjadi jebolnya sistem karena pencurian biasa,” ujarnya.

Lebih lanjut, Zudan mengatakan berdasarkan Pasal 96 UU No 23 Tahun 2014 Tentang Administrasi Kependudukan, penjual blangko yang diketahui bernama Nur Ishadi Nata tersebut terancam hukuman penjara 10 tahun dan denda Rp1 miliar.

“Sanksinya berat 10 tahun pidana dan denda Rp1 miliar dapatnya berapa sih jualan itu Rp150 ribu kalau ketangkap Rp1 miliar dendanya itu harus jadi perhatian semua pihak. Kita akan sangat keras terhadap hal ini,” ujarnya. 

Baca Juga:   Prabowo Joget Usai Sebut Ada Tim Wartawan Khusus Nunggu Dirinya Salah Bicara

Sebelumnya, Kemendagri menemukan praktik penjualan blangko e-KTP yang dilakukan secara online. Penjual blangko e-KTP di pasar online diduga anak pejabat Disdukcapil Provinsi Lampung. Kemendagri pun telah melaporkan persoalan tersebut ke Mapolda Metro Jaya. (ren/cnn)

Loading...

More in Politik