Komisaris BPR Prima Nusatama Tambun Bekasi Diminta Mencairkan Uang Nasabah Yang Diblokir

Foto:Istimewa

SWARARAKYAT.COM, Bekasi – Kasus penggelepan dana nasabah di BPR Prima Nusatama Tambun Bekasi kini menjalani babak baru. Dalam persidangan yang digelar di Pengadilan Negeri Cikarang Kamis, (29/2/2024), kasus dengan Perkara No.15/Pid.Sus/2024/PN. Ckr. Pihak Jaksa Penuntut Umum menghadirkan korban yang uangnya di tahan oleh Pihak BPR Prima Nusatama Tambun Bekasi sampai putusan incraht.

Dalam persidangan tersebut pemeriksaan terhadap sebagian saksi-saksi korban juga sudah selesai, pemeriksaan tersebut kaitannya atas nama Lulu Lutfi Masnunah alias Lulu Binti Endang Sopandi Jamal sebagai terdakwa.

Dalam perkembangan penyelesaian kasus ini, menurut salah satu saksi yang dihadirkan, setelah pemeriksaan saksi saksi selesai, Jaksa Penuntut Umum Mylandi Susana, SH menyampaikan kepada para saksi korban, jika Jaksa telah berkoordinasi kepada Komisaris BPR Prima Nusatama untuk segera mencairkan uang para korban dalam minggu ini, hal ini disambut gembira oleh para saksi korban tersebut, karena para saksi korban sudah hampir putus asa dengan uang-uang mereka yang di blokir pihak BPR Prima Nusatama tidak dapat diambil karena sebelumnya perkara tersebut tidak kunjung disidangkan.

Sebagaimana diketahui, kasus ini bermula dari munculnya beberapa persoalan, diantaranya uang nasabah yang ada dalam rekening hilang.

Mintarno, S.H, dari Law Office JM & Partners, selaku kuasa hukum para nasabah menjelaskan bahwa, Pihak BPR Prima Nusatama, telah mengembalikan saldo ke rekening klien-klien kami dengan mengganti buku tabungan lama yang masih manual menjadi buku tabungan baru yang sudah sistem komputer, dimana ada beberapa transaksi yang tidak diakui oleh Pihak BPR Prima Nusatama, hal itu tidak menjadi masalah bagi klien-klien kami, yang terpenting uangnya dapat di ambil oleh klien-kliennya” paparnya.

“Sejak terbitnya buku tabungan yang baru para tahun 2019 sampai hari ini, uang tabungan klien-klien kami tidak dapat diambil (BLOKIR). Menurut informasi dari klien kami dan jawaban daribKuasa hukum BPR Prima Nusatama, uang uang nasabah yang menjadi korban baru boleh diambil setelah laporan polisi tersebut disidangkan dan memiliki kekuatan Hukum Tetap (Incraht).

Berlarut-larutnya kasus ini, hal ini disebabkan pihak BPR Prima Nusatama beralasan bahwa uang tabungan para korban baru boleh diambil setelah memiliki kekuatan Hukum Tetap (Incraht), artinya laporan dari pihak BPR kepada Polres Metro Bekasi Kabupaten (Polres Cikarang) sudah ada proses kelanjutannya melalui keputusan pengadilan. (ESH)