SWARARAKYAT.COM – Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Pusat Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (DPP GMNI) merespon adanya persoalan yang terjadi di Rempang.
Konflik Pulau Rempang seharusnya bisa diselesaikan dengan pendekatan yang lebih humanis dan musyawarah antara masyarakat dan pemerintah.
Hal itu di sampaikan oleh Muh Ageng Dendy Setiawan selaku Sekjend DPP GMNI, Rabu (20/09/2023).
Baca Juga: Usai Ancam Piting Warga Rempang, Panglima TNI Minta Maaf: Itu Bukan Kekerasan
Konflik Rempang terjadi saat hendak adanya eksekusi lahan yang dilakukan oleh pemerintah di Rempang pada Kamis, 7 September 2023.
Menurutnya, Pemerintah harus mengedepankan nilai nilai kemanusiaan dalam sebuah pembangunan.
“Investasi memanglah suatu hal yang dibutuhkan untuk kemajuan pembangunan, tetapi jangan sampai menomor duakan kemanusiaan” terangnya.
Dendy, sapaan akrabnya, mengatakan bahwa pemerintah juga harus melakukan pendekatan sosiologi, pendekatan cultural dan pendekatan historis.
Baca Juga: Sebut Lahan Pulau Rempang Milik BP Batam, Wanita Ini Semprot Kapolri: Bilang Aja Dijual ke Asing
“Di Rempang bukan hanya soal tempat tinggal, melainkan disana ada mata pencaharian warga. Ibarat kata masyarakat yang biasanya melaut akan susah bila disuruh bertani, artinya relokasi bukan soal ganti rugi atau ganti untung tempat tinggal, akan tetap soal hajat hidup dan historis masyarakat itu sendiri,”
Tegasnya.
