Connect with us
Dibaca: 145

Bisnis

Mahfud MD: Upaya Pemerintahan SBY Gagal, Pemerintahan Jokowi Berhasil Miliki 51% Saham Freeport

Mantan Ketua MK, Mahfud MD

SWARARAKYAT.COM – Ahli Hukum Tata Negara Prof. Moch Mahfud MD menanggapi keberhasilan pemerintah Republik Indonesia mengakuisisi saham PT Freeport Indonesia kemarin Jumat (21/12/2018).

Pantauan Swrarakyat.com lewat akun Twitter @mohmahfud pada 22 Desember 2018, Mahfud MD menyampaikan pendapatnya. Dia hendak mengajak publik untuk menilai persoalan Freeport secara proporsional.

“Heboh-meriah ttg Freeport memasuki babak baru. Sejak 21/12/18 Indonesia behasil memaksa divestasi, mengambil 51% saham Freeport. Apa dan bagaimana problem Freeport selama ini, bnyk yg tdk tahu; tahunya hanya ribut-ributnya. Yuk, pahami, agar debat2 kita proporsional,” Mahfud MD mengawali.

Baca Juga:   Sindir SBY Sambil Pukul Mangkok, Hotman Paris: Halo Bapak SBY, NontonTV Enggak?

“Awal Orba Indonesia mengalami keterpurukan ekonomi yg parah. Pemerintah perlu investasi besar sementara tata hukum blm tertib, hukum pengelolaan SDA blm ada. Pd 1967 Pemerintah mengizinkan Freeport menambang emas dgn sistem kontrak karya (KK). KK inilah biangnya,” tulis Mahfud.

“Dgn sistem KK berarti Freeport (Bisnis swasta) disejajarkan dgn Pemerintah. Dgn sistem KK, operasi Freeport dilakukan dlm bentuk perjanjian (perdata) antara Pemerintah dan Freeport yg berlaku 1971-1988. Anehnya pd 1991 sistem KK ini diperpanjang dgn materi yang aneh,”

“Dgn sistem KK, maka utk mengubah perjanjian hrs diubah dgn perjanjian baru dlm posisi yang sejajar antara Pemerintah dan Freeport. Tp ini bermasalah krn, entah apa logikanya, ada materi yg disetujui oleh Pemerintah dgn pengetahuan DPR yg menguntungkan Freeport,”

Baca Juga:   Surya Paloh Yakin Pemboikotan Tak Ada Dampak Berarti Bagi Metro TV

“Dgn sistem KK, Freeport selalu menolak utk divestasi saham 51% utk Indonesia. Sulitnya, Pemerintah dgn sepengtahuan DPR dlm perjanjian bhw jika masa kontrak habis Freeport dpt minta perpanjangan 2X10 thn dan pemerintah Indonesia tdk menghalangi tanpa alasan rasional,” paparnya

“Krn sistemnya adl kontrak karya yg sah, maka Freeport selalu mengancam akan membawa ke arbitrasi internasional jika dipaksa mendivestasikan saham 51% kpd Indonesia. Meski bs dihadapi tpi tetap tdk ada jaminan menang bg Indonesia jika diarbitrasikan, krn ini perdata,” cerita Mahfud.

Mahfud MD yang pernah menjadi Ketua MK ini mendalilkan, “Pd 2009, Indonesia mengundangkan UU No. 4 Thn 2009 yg isinya mengubah bentuk KK menjadi bentuk izin usaha. Freeport tdk bisa lagi disejajarkan dgn Pemerintah. Kontrak Freeport hrs dilakukan dgn badan usaha yg berbisnis dlm lapangan perdata atas izin Pemerintah kita.”

Baca Juga:   Beri Kuliah di Seoul, Jokowi Cerita Aksinya Naik Motor Terbang di Asian Games

Mahfud mengungkapkan, “Stlh keluar UU No. 4 Thn 2009 Freeport msh ngotot ingin mempertahankan posisi kontraknya. Pemerintahan SBY sdh melakukan upaya2 tp gagal, selalu diancam akan diarbitasikan. Awalnya Pemerintahan Jkw pun kesulitan jg, tp akhirnya bs selesai: 51% saham kita miliki.”

“Stlh keluar UU No. 4 Thn 2009 Freeport msh ngotot ingin mempertahankan posisi kontraknya. Pemerintahan SBY sdh melakukan upaya2 tp gagal, selalu diancam akan diarbitasikan. Awalnya Pemerintahan Jkw pun kesulitan jg, tp akhirnya bs selesai: 51% saham kita miliki,” pungkasnya. (ren)

More in Bisnis

error: Dilarang copy paste tanpa izin!