Connect with us
Dibaca: 227

Pemilu 2019

Mendagri Tjahjo Kumolo Dilaporkan ke Bawaslu RI

Tim Advokat Indonesia Bergerak (TAIB) laporkan Mendagri Tjahjo Kumolo ke Bawaslu RI Jumat (8/03/2019). Foto: Swararakyat

SWARARAKYAT.COM – Tim Advokat Indonesia Bergerak (TAIB), yang diwakili oleh wakil koordinator Muhajir SH. MH, mendatangi Bawaslu RI untuk melaporkan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo hari Jumat (8/03/2019) sore.

Tjahjo dilaporkan oleh anggota masyarakat  bernama Julliana, atas pernyataan Mendagri dalam acara Rakor Program Pengembangan SDM dan Kepala BPSDM se-Indonesia di Sleman, Yogyakarta pada (2/03/2019) lalu.

Baca Juga:   KPK Segera Minta Imigrasi Cegah Mendagri ke Luar Negeri
Baca Juga:   Timbulkan Polemik, Mendagri Cabut Larangan Keluarkan Jilbab Bagi ASN dan PNS

Laporan itu diterima Bawaslu RI dengan Tanda Bukti Penerimaan Laporan nomor: 031/LP/PP/RI/00.00/III/2019 tanggal 8 Maret 2019.

Tanda bukti laporan ke Bawaslu RI. Ist

Pada rakor di Sleman, dalam arahannya, Mendagri meminta Aparatur Sipil Negara (ASN) sebagai birokrasi di pusat dan daerah tidak boleh netral. Berikut  pernyataan Tjahjo tersebut :

Baca Juga:   KPU Umumkan Nama 49 Caleg Mantan Terpidana Korupsi, Partai Golkar Terbanyak

“Punya Bupati dipilih lewat Pilkada siapapun yang jadi, tugas Bapak dan Ibu yang duduk di pemerintahan kabupaten/kota harus loyal, hormat, tegak lurus kepada kepala daerah.”

“Termasuk Presiden juga, sekarang Presidennya masih Jokowi, pak Jusuf Kalla Wapresnya, sampai 20 Oktober 2019 pada saat dilantiknya presiden yang terpilih di pilpres 2019.”

Baca Juga:   Prabowo: "Kami Pastikan Ulama dan Pemuka Agama Bebas dari Persekusi dan Kriminalisasi"

“Sampaikanlah program pak Jokowi-Jusuf Kalla, Gubernur, dan Bupati kepada masyarakat, itu kan boleh. Dia pimpinan kita yang sah dalam proses pemerintahan. Jangan justru ASN mencela Program Pemerintah yang dia nikmati setiap hari gaji dan fasilitas yang ada.”

Pelapor dan TAIB menilai bahwa pernyataan Mendagri tersebut, diduga telah melanggar Pasal 283 jo Pasal 284 jo Pasal 547 Undang-Undang nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

Baca Juga:   Seolah Tak Mau Kalah, Kubu Jokowi Siapkan Acara Tandingan Sebelum Hari Terakhir Kampanye

Muhajir menyampaikan, “Tjahjo Kumolo dalam kedudukannya sebagai Pejabat Negara, tentu dia mengetahui bahwa ASN harus netral dan tidak boleh berpihak kepada salah satu pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden 2019,” kepada awak media pada Jumat (8/03/2019).

“Jokowi selain menjabat Presiden juga calon presiden 2019-2024. Oleh karena itu Mendagri harus tetap menjaga kenetralannya. Bukannya malah menganjurkan kepada ASN agar tidak netral, ini sudah keliru,” tegasnya.

Baca Juga:   Menteri Dalam Negeri: Warga Negara Asing Boleh Punya E-KTP, Caranya?

Muhajir juga mengatakan, “Mendagri Tjahjo Kumolo seharusnya tetap bertindak profesional dan menjaga kenetralannya walaupun dia politisi dari PDIP”.

“Kami dari TAIB, amat berharap Bawaslu RI serius menindaklanjuti laporan kami. Tolong tegakkan aturan perundang-undangan yang berlaku khususnya undang-undang pemilu,” tandasnya. (sta)

Baca Juga:   Mendagri: Izin Anies Sesuai Aturan, Tapi Masalah Pose 2 Jari Itu Urusan Bawaslu
Baca Juga:   Jelang Debat Cawapres, Ini Persiapan Sandiaga Uno

More in Pemilu 2019

error: Dilarang copy paste tanpa izin!