Connect with us
Dibaca: 122

Keuangan

Menteri Desa: Sistem Keuangan Kita Lebih Rumit Daripada Perusahaan Multinasional

Menteri Desa, Eko P. Sandjojo dalam rapat kerja dengan DPR. Foto: dok.Kemendes

SWARARAKYAT.COM – Menteri Desa dan PDTT, Eko Putro Sandjojo menjelaskan, Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) cukup efektif membantu kemudahan akunting dana desa. Hal tersebut dikatakan saat Rapat Kerja dengan Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN), dan DPR di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, pada Senin (18/3/2019).

Siskeudes sangat membantu. Karena sistem keuangan kita ini jauh lebih complicated (rumit) dibandingkan sistem keuangan perusahaan multinasional. Siskeudes tinggal entri saja,” beber Eko.

Baca Juga:   Sandiaga Uno Janji Bakal Benahi Pengelolaan BPJS

Baca Juga:   Kementerian Desa Bekali 500 Pegawai Baru, Eko: Jadilah ASN yang Modern dan Profesional

Menurut Menteri dari PKB itu, saat pertama dana desa disalurkan pada tahun 2015 lalu, telah menimbulkan permasalahan banyaknya kepala desa yang tidak memahami sistem keuangan pemerintah. Di sisi lain, mereka dituntut untuk mengelola anggaran dana desa yang jumlahnya cukup signifikan.

“Awalnya banyak kepala desa yang belum tahu soal keuangan pemerintahan. Misalnya yang paling simpel adalah banyak kepala desa yang tidak faham soal pajak,” ungkapnya.

Baca Juga:   Staf Khusus Menteri Desa Serahkan Bantuan RMU Untuk BUMDes Lantula Jaya, Kabupaten Morowali

Meski demikian, menurut Eko, pengelolaan administrasi keuangan dana desa semakin mengalami perbaikan setiap tahunnya. Bahkan, keberhasilan dana desa telah menjadi sorotan bank dunia dan IFAD untuk menjadi contoh pengembangan desa di negara lainnya.

“Jalan-jalan di desa sekarang sudah mulai bagus,” katanya.

Sementara itu, Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Ardan Adiperdana mengatakan, Siskeudes adalah aplikasi yang merupakan implementasi dari sistem pengendalian keuangan pemerintahan tingkat desa.

Baca Juga:   Triwibowo: Sulawesi Tengah Layak Untuk Daerah Transmigrasi di Kawasan Indonesia Timur

Siskeudes dikembangkan oleh BPKP dan Kementerian Dalam Negeri dan telah diterapkan sejak bulan November 2015.

“Penerapan Siskeudes sampai Desember 2018 sudah 93 persen desa atau di 95 persen kabupaten/kota yang menerima dana desa. Jadi cukup masif memang pengaplikasiannya. Penerapannya dipantau langsung oleh Komisi 11 DPR RI, bahkan ikut saat workshop di 101 titik kabupaten/kota dan dievaluasi langsung oleh DPR RI,” tandasnya. (wan)

Baca Juga:   1 Dolar AS Setara Rp15.240, Terendah Sejak 1998

More in Keuangan

error: Dilarang copy paste tanpa izin!