Connect with us
Dibaca: 123

Politik

MUI Desak Pemerintah Bela Nasib Muslim Uighur China yang Ditindas

Ketua Dewan Pertimbangan Majelis Ulama Indonesia (MUI) Din Syamsuddin, mengecam keras penindasan atas Muslim Uighur di Provinsi Xinjiang, China.

SWARARAKYAT.COM – Ketua Dewan Pertimbangan Majelis Ulama Indonesia (MUI) Din Syamsuddin, mengecam keras penindasan atas Muslim Uighur di Provinsi Xinjiang, China. Dia pun mendesak pemerintah melakukan hal yang sama guna menyuarakan protes umat Islam Indonesia.

“Secara khusus, Dewan Pertimbangan MUI meminta Pemerintah Indonesia untuk menyalurkan sikap umat Islam Indonesia dengan bersikap keras dan tegas terhadap Pemerintah RRT (Republik Rakyat Tiongkok/China) dan membela nasib umat Islam di sana,” katanya.

Baca Juga:   Entrepreneur Muda, Rayes Anom Nyatakan Dukung Prabowo-Sandi Demi Kebahagiaan Emak-Emak

Hal itu disampaikan Din dalam keterangan tertulisnya yang diterima iNews.id, Senin (17/12/2018). Seperti diberitakan media massa internasional, Muslim Uighur di Provinsi Xinjiang mengalami penyiksaan, pengucilan, dan pelarangan menjalankan ajaran agama.

Kepada umat Islam sedunia, Din Syamsuddin mengimbau untuk menyalurkan tangan pertolongan bagi saudara-saudara Muslim lewat cara-cara yang memungkinkan.

Dia menjelaskan, penindasan seperti itu merupakan pelanggaran nyata atas Hak Asasi Manusia, dan hukum internasional. Hak Asasi Manusia dan International Convenant on Social and Political Rights menegaskan adanya kebebasan beragama bagi segenap manusia.

Baca Juga:   Koalisi Prabowo-Sandiaga Finalisasi Yenny Wahid Masuk Badan Pemenangan

“Maka Muslim Uighur yang merupakan mayoritas penduduk di Provinsi Xinjiang memiliki kebebasan menjalankan ajaran agamanya,” ujar mantan ketua umum PP Muhammadiyah ini.

Din yang juga President of Asian Conference on Religions for Peace (ACRP) meminta agar penindasan itu dihentikan. Dia juga mendesak Organisasi Kerja sama Islam (OKI) untuk menyelamatkan nasib Umat Islam Uygur dan bersikap tegas terhadap rezim China untuk memberikan hak-hak sipil bagi mereka

Sumber: iNews

More in Politik

error: Dilarang copy paste tanpa izin!