Connect with us
Dibaca: 8.356

Nasional

MUI Keluarkan Himbauan Terkait Fitnah Khilafah yang Disemburkan Luhut dan Hendro

Ketua Dewan Pertimbangan MUI Prof. Dr. M. Din Syamsuddin. Ist

SWARARAKYAT.COM – Belakangan  masyarakat dibuat resah dan bingung oleh penyataan AM Hendropriyono dan Luhut Binsar Panjaitan. Mereka melemparkan isu bahwa ada yang mau mengganti ideologi Pancasila dengan Khilafah.

Tentu saja, tuduhan atau fitnah yang disemburkan oleh kedua orang dekat Presiden Jokowi itu sangat tidak berdasar pada realita atau mengada-ada.

Setidaknya MUI sebagai organisasi yang paling berkompeten mengayomi urusan dan kepentingan umat Islam telah mengeluarkan sikap resminya soal ancaman khilafah itu.

Baca Juga:   JK Minta Pengurus Masjid Bakar Tabloid Indonesia Barokah

Baca Juga:   Detik-detik Jamaah Shalat Berhamburan Keluar Masjid Saat Terjadi Guncangan Gempa di Palu

Majelis Ulama Indonesia (MUI) langsung bersikap agar polemik tentang isu ‘negara khilafah’ tidak melebar kemana-kemana. Dewan Pertimbangan MUI (DP MUI) langsung mengeluarkan himbauan untuk umat Islam dan umat beragama lain di Indonesia. Ketua DP MUI saat ini ialah Prof. Dr. M. Din Syamsuddin.

Sesuai Taushiyah Dewan Pertimbangan MUI sebagai hasil Rapat Pleno ke-37 tanggal 28 Maret 2019, maka MUI mengeluarkan  HIMBAUAN sebagai berikut :

Baca Juga:   HMI Cabang Kendari Kecam Keras Aksi Pembakaran Bendera Tauhid

1. Sebaiknya kedua kubu Paslon Presiden-Wapres menghindari penggunaan isu keagamaan, seperti penyebutan Khilafah, karena itu merupakan bentuk politisasi agama yang bersifat pejoratif (menjelekkan).

2. Walaupun di Indonesia khilafah sebagai lembaga politik tidak diterima luas, namun khilafah yang disebut dalam Al-Qur’an adalah ajaran Islam yang mulia (manusia mengemban misi menjadi Wakil Tuhan di Bumi/khalifatullah fil ardh).

3. Mempertentangkan khilafah dengan Pancasila adalah identik dengan mempertentangkan Negara Islam dengan Negara Pancasila, yang sesungguh sudah lama selesai dengan penegasan Negara Pancasila sebagai Darul Ahdi was Syahadah (Negara Kesepakatan dan Kesaksian). Upaya mempertentangkannya merupakan upaya membuka luka lama dan dapat menyinggung perasaan umat Islam.

Baca Juga:   Peduli Korban Gempa, PATRA 08 Bersama Seknas Prabowo-Sandi Gelar Aksi Kemanusiaan Di Palu Dan Donggala

Baca Juga:   Geledah Rumah James Riady, KPK Sita Barang Bukti Dokumen Izin Lippo Group Terkait Pembangunan Meikarta

4. Menisbatkan sesuatu yang dianggap Anti Pancasila terhadap suatu kelompok  adalah labelisasi dan generalisasi (mengebyah-uyah) yang berbahaya dan dapat menciptakan suasana perpecahan di tubuh bangsa.

5. Mengimbau segenap keluarga bangsa agar jangan terpengaruh apalagi terprovokasi dengan pikiran-pikiran yang tidak relevan dan kondusif bagi penciptaan Pemilu/Pilpres damai, berkualitas, berkeadilan, dan berkeadaban.

Jakarta, 29 Maret 2019

Baca Juga:   Bukan Isu Dolar, Tapi Isu Ini Bisa Rontokkan Elektoral Jokowi di Pilpres 2019

More in Nasional

error: Dilarang copy paste tanpa izin!