Pengadilan Negeri Bogor, Perkara Belum Incraht Tapi Sudah Keluar Putusan Eksekusi?

Foto: lovelybogor.com

SWARARAKYAT.COM, Bogor- Bermula dari kasus peminjaman dana oleh salah seorang nasabah yang melakukan peminjaman dana kepada BPR Central Artha Rejeki (CAR) Cabang Bogor dengan jaminan Sertifikat Hak Milik (SHM) sebuah rumah di Taman Cimanggu Bogor.

Kepada swararakyat.com, pihak A sebagai ahli waris menceritakan, awal mulanya dari orang tua A yang saat itu meminjam nama ST untuk pengajuan pinjaman di BPR CAR, ini dibuktikan dengan pengakuan ST, dan komunikasi BPR CAR yang melakukan penagihan angsuran kepada pihak A, selain itu dikuatkan dengan keterangan pihak A jika pembayaran angsuran kepada BPR CAR pihak A lah yang melakukan, hal ini dibuktikan dengan adanya bukti transefer pembayaran angsuran dari pinjaman tersebut. Semua proses tersebut juga diketahui oleh pihak BPR CAR.

Dalam proses pembayaran angsuran terjadi tunggakan pinjaman tersebut, dan  jaminan SHM akhirnya dilelang oleh pihak BPR CAR, proses lelang tersebut dilakukan tanpa pemberitahuan kepada pihak A selaku salah satu ahli waris dari pemilik rumah tersebut.

Karena pihak A merasa sudah melaksanakan sebagian kewajiban membayar angsuran dan proses lelang tanpa memberitahu kepada pihak A selaku ahli waris dan pihak yang membayar angsuran, pihak A melalui kuasa hukumnya Mintarno, S.H, dari Law Office JM & Partners, mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Bogor, namun gugatan  di tolak oleh PN Bogor dengan alasan lelang sudah melalui prosedur yang berlaku.

Ketika di temui swararakyat.com pihak kuasa hukum, Mintarno, SH menyampaikan bahwa, dengan penolakan yang terjadi tersebut pihaknya melakukan upaya banding diajukan pada tanggal 17 Januari 2024 dan diputuskan pada tanggal 20 Februari 2024.

Mintarno, SH juga mempertanyakan keputusan banding  yang terkesan sangat cepat, hingga akhirnya kuasa hukum menempuh Kasasi pada tanggal 26 Februari 2024 yang lalu, namun dalam  perkara yang belum incraht tersebut pihak PN Bogor tiba-tiba mengajukan eksekusi terhadap rumah yang menjadi Obyek sengketa, hal ini lah yang menjadi pertanyaan bagi kuasa hukum dan pihak A sebagai ahli waris. (ESH)