Connect with us
Dibaca: 1.652

Pemilu 2019

Penjelasan Mahfud MD Tentang Syarat-Syarat Pemenang Pilpres, Pemilu Akan Diulang?

Pakar Hukum Tata Negara Prof. Mahfud MD

SWARARAKYAT.COM – Pakar hukum tata negara ternama yang juga mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK), Prof. Mahfud MD memberikan pencerahan mengenai syarat penetapan presiden terpilih menurut Undang-Undang Dasar (UUD).

Dikutip Swararakyat dari akun Twitter Mahfud MD @mohmahfudmd, Selasa (23/4/2019).

Mahfud mengatakan bunyi Undang-Undang Dasar dan Undang-Undang (UU) tentang penetapan pemenang pemilu presiden masih sama.

Baca Juga:   Mabes Polri: Pembakar Bendera Tauhid Kami Tindak Secara Hukum

Baca Juga:   Polri Sebut Ada Potongan Tubuh Bayi Ditemukan Dalam Kantong Jenazah Korban Lion Air JT-610

“Pemenang pilpres adalah kandidat yang mendapatkan suara 50 persen +1 dan minimal di dukung 20 persen di lebih separuh jumlah provinsi,” tulis Mahfud di @mohmahfudmd, Minggu (21/4/2019).

Artinya, seorang calon presiden (capres) disebut menang pilpres jika berhasil mendapatkan suara minimal 20 persen di 18 provinsi.

Baca Juga:   Kampanye di Kalimantan dan Sulawesi, Jokowi Gelontorkan Janji-Janji Baru, Apa Saja?

Lebih lanjut dijelaskan oleh Mahfud, apabila kurang dari syarat minimal itu, maka pemilu presiden diulang.

“Bunyi UUD dan UU yg sekarang sama: Pemenang Pilpres adl yg mendapat suara 50% + 1 dan minimal 20% di lebih dari separo jumlah provinsi (artinya: mendapat suara mininal 20% di 18 provinsi). Kalau kurang dari itu, barulah pemilu diulang,” jelas Mahfud.

Baca Juga:   Prabowo: "Pemerintahan Prabowo Sandi Akan Menjamin Sepenuhnya Kebebasan Pers dan Demokrasi"

Diketahui dua provinsi capres Jokowi mendapatkan suara dibawah 20 persen. Dikutip dari KawalPemilu.org di provinsi Aceh dan Sumatera Barat, Jokowi hanya mendapatkan suara 13,8 persen dan 13,9 persen.

Apabila mengacu kepada hasil quick count lembaga survei, Jokowi-Ma’ruf hanya memang di 15 provinsi. Sedangkan di 19 provinsi lainnya kalah, termasuk provinsi Aceh dan Sumatera Barat.

Baca Juga:   Kasus Besar Proyek Reklamasi, Meikarta dan Kereta Cepat Jakarta-Bandung: Kenapa KPK Tidak Usut?

Dengan kata lain, Jokowi tidak dapat dikatakan memenuhi syarat suara minimal 20 persen di 18 provinsi.

Sebelumnya, Yusril Ihza Mahendra sebagai penasehat hukum pasangan capres Jokowi-Ma’ruf menyampaikan, aturan tentang syarat minimal 20 persen itu telah dicabut oleh MK tahun 2014 lalu. (sta)

Baca Juga:   Pidato Kemenangan, Prabowo Pastikan Unggul 62 Persen di 320 Ribu TPS

More in Pemilu 2019

error: Dilarang copy paste tanpa izin!