Connect with us
Dibaca: 87

Pemilu 2019

Presiden Jokowi Degradasi Fungsi DPR dengan Wacana “Badan Legislasi Nasional”

Debat Tahap 1 di Hotel Bidakara, Jakarta, Kamis (17/01/2019). Foto: KompasTv

SWARARAKYAT.COM – Dalam debat Capres dan Cawapres sesi pertama yang dilaksanakan pada, Kamis (17/1/2019) dengan tema “Hukum, HAM, Korupsi dan Terorisme”, ada yang menarik dari pernyataan Presiden Jokowi “Akan membentuk Badan Legilasi Nasional”.

Pernyataan ini sungguh sangat bertentangan dengan UUD 1945, secara dalam UUD 1945 sistem pemerintahan telah dibagi dalam tiga kekuasaan (Trias Politica) Kekuasan Legislatif, Kekuasaan Eksekutif dan Kekuasaan Yudikatif.

Demikian disampaikan Advokat, Andi Syamsul Bahri kepada SwaraRakyat.com saat dimintai pendapat terkait hasil debat perdana tersebut.

Baca Juga:   Terus Disuntik Dana, Jokowi Mengaku Tak Puas Kinerja BPJS Kesehatan

Kekuasaan Legislasi, kata Andi, telah dipegang oleh DPR berdasarkan UUD 1945 Pasal 20 ayat (1) DPR memegang kekuasaan membentuk UU.

“Pembentukan UU mutlak kewenangan DPR, dan kalau ada wacana membentuk badan yang mana menyerupai atau mengambil alih fungsi DPR maka itu ilegal dan merupakan pembangkangan kepada UUD 1945,” ucapnya, Minggu (20/1/2019).

Dalam Pasal 5 UUD 1945, Presiden berhak mengajukan rancangan UU kepada DPR. Dan rancangan ini harus dibahas bersama DPR untuk mendapatkan persetujuan (pasal 20 ayat 2).

Baca Juga:   Perlawanan Massal Salam Dua Jari

“Pertanyaan selanjutnya kalau wacana ini diteruskan maka sistem hukum di Indonesia bertambah amburadul, yang dampaknya peran dan fungsi DPR akan menjadi terdegradasi,” tegasnya.

Presiden Jokowi, lanjut Andi, seharusnya tetap konsisten memperkuat lembaga atau institusi yang sudah ada seperti BPHN (Badan Pembinaan Hukum Nasional).

“BPHN yang merupakan think thank Negara dalam memonitor dan mengevaluasi serta merevisi peraturan pemerintah atau peraturan daerah yang tidak Konsideran dengan UU,” papar Andi.

“Membuat Badan atau Lembaga baru juga membutuhkan biaya yang tidak sedikit, Badan Pembinaan Ideologi Pancasila yang baru dibuat sampai sekarang belum jelas wujud kerjanya. Koq mau buat baru lagi?,” pungkasnya. (Ren)

Advertisement

Penulis

Advertisement

More in Pemilu 2019

error: Dilarang copy paste tanpa izin!