SWARARAKYAT.COM, SUMBAR-Rektor Universitas Muhammad (UM) Natsir YARSI Bukittinggi, Afridian Wirahadi Ahmad SE, M,Sc. AK,CA menilai, kebijakan rasionalisasi anggaran yang diambil Pemprov Sumbar dalam menyikapi terjadinya defisit anggaran sekitar Rp.623 Milliar, perlu dilakukan dengan cermat dan berhati-hati agar tidak mempengaruhi perekonomian masyarakat di daerah. Ketika terjadi defisit anggaran dan diputuskannya kebijakan rasionalisasi anggaran, pemerintah daerah hampir selalu fokus kepada pemangkasan biaya belanja barang, jasa dan modal.
“Sebenarnya, komponen ini lah yang benar-benar memberikan efek ekonomi nyata bagi daerah. karena sangat dimungkinkan terjadi aktivitas belanja pemerintah terhadap masyarakat,” ujarnya kepada Swararakyat Jum’at (29/9/2023).
Lebih terang Afridian Wirahadi Ahmad memaparkan, efisiensi atau rasionalisasi anggaran yang dialami seluruh OPD jajaran Pemprov Sumbar merupakan akibat dari tidak tercapainya target pendapatan daerah.
Kenapa Kondisi tersebut bisa terjadi?, disebabkan karena ketidak cermatan atau ketidakakuratan perhitungan penetapan target pendapatan daerah yang selanjutnya pasti akan menyebabkan capaian pungutan Pendapatan Asli Daerah (PAD) tidak maksimal dan tidak sesuai dengan target yang diharapkan. Nah, Akhirnya banyak program dan kegiatan telah direncananakan bakal dilaksanakan, akan tetapi bisa tertunda atau bahkan ditiadakan sama sekali, pungkasnya.
Menurut tokoh Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam (KAHMI) Sumatra Barat ini menyatakan, postur keuangan hampir diseluruh lembaga pemerintahan daerah saat ini, sebagian besar tersedot habis untuk biaya operasional, dan belanja pegawai yang bahkan kadang kala malah melebihi besaran biaya belanja modal pembangunan infrastruktur.
Tanpa tendeng aling-aling, memangkas biaya belanja barang, jasa dan modal yang jelas-jelas telah terbukti berpengaruh secara nyata terhadap ekonomi masyarakat di daerah, sebaiknya pemerintah daerah melakukan efisiensi terhadap mata anggaran belanja pegawai. Untuk itu, kita ingin mendengar adanya kebijakan efisiensi belanja pegawai dari Pemprov. Misalnya, Gubernur mengumumkan pemotongan Tambahan Penghasilan Pegawai atau TPP. Ini baru menarik, ujarnya.
Berkaitan dengan terus menurun dan kerap kali tidak tercapainya target penerimaan daerah bagi Provinsi Sumatra Barat sejak beberapa waktu belakangan ini, Rektor UM Natsir yang juga Alumni HMI Sumbar ini menyarankan agar pemerintah daerah menggenjot belanja modal daerah. setidaknya sebesar 30 persen dari total keseluruhan APBD.
Dengan cara meningkatkan realisasi belanja modal melalui pembangunan infrastruktur fisik dasar seperti jembatan, jalan, saluran irigasi dan sebagainya, pemerintah daerah akan menerima manfaat belanja lebih dari 1 tahun anggaran.
Kemudian strategi ini akhirnya akan menambah aset atau kekayaan pemerintah daerah dan akan menambah mata anggaran bersifat rutin, berkelanjutan seperti biaya pemeliharaan.
Di samping itu kata Alumni hmi ini, pemerintah daerah juga perlu memprioritaskan program-program yang bersifat kebutuhan ketimbang keinginan semata. Pemangku kebijakan juga harus berani menunda atau bahkan mencoret suatu program yang dianggap tidak berpengaruh signifikan terhadap pembangunan daerah.
Sekalipun jika misalnya itu adalah program yang telah ada di RPJMD. Jika memang terjadi keterbatasan dana, hendaknya proyek itu ditunda dulu. Sebab bagaimanapun kita harus realistis dan fokus terhadap pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat.
Intinya sahut Afridian Wirahadi Ahmad, pemerintah daerah mesti memikirkan bagaimana cara agar target pembangunan yang bersifat Mandatori tetap dapat terlaksana namun dengan tetap mempertimbangkan kemampuan penganggaran daerah Jadi, alasan kenapa pilihan yang paling realistis adalah memangkas belanja pegawai, Sebab bagaimanapun, postur kepegawaian kita saat ini masih gemuk. Sementara kita tidak mampu mencari sumber pendapatan baru dan mencapai target yang telah ditetapkan,” imbuhnya. (haq)
