Soekarwo Sarankan Food Estate Diteruskan Guna Perkokoh Ketahanan Pangan

Foto: Anggota Dewan Pertimbangan Presiden Republik Indonesia (Wantimpres RI) DR. Soekarwo (Sumber: SR/Bayu)

SWARARAKYAT.COM – Pengembangan proyek food estate yang telah dikeluarkan oleh Presiden Joko Widodo penting untuk diteruskan dalam menjaga kontinuitas pasokan pangan dan memperkokoh ketahanan pangan dalam Negeri.

Pengembangan food estate kedepan harus di kelola dengan lebih baik, pendekatan yang tepat dan belajar dari kegagalan program-program food estate sebelumnya.

Demikian disampaikan anggota Dewan Pertimbangan Presiden Republik Indonesia (Wantimpres RI) Dr H Soekarwo, SH., M.Hum.

“Rencana Pembangunan food estate di Merauke, Papua Selatan untuk beras dan gula sangat penting bagi upaya mewujudkan ketahanan pangan di Indonesia. Indonesia setiap tahun masih melakukan impor beras dan gula untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri,” kata Pakde Karwo, panggilan akrab Soekarwo.

Menteri Perekonomian Airlangga Hartato usai rapat bersama Presiden Joko Widodo di Istana Negara, Jakarta, pada Selasa (10/10/2023) mengatakan pemerintah akan membangun proyek lumbung pangan terintegrasi atau food estate di Merauke, Papua Selatan menjadi Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) yang difokuskan ke Padi dan Tebu.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo telah mengeluarkan berbagai berbagai kebijakan pengembangan proyek food estate antara lain untuk tanaman hortikultura di Humbang Hasundutan (Sumatera Utara) dan Wonosobo-Temanggung (Jawa Tengah), dan untuk tanaman padi di Pulang Pisau-Kapuas, (Kalimantan Tengah) dan Sumba Tengah (Nusa Tenggara Timur) yang bertujuan mengamankan pasokan pangan dan menjaga kondisi ketahanan pangan.

FE merupakan salah satu proyek strategis nasional (PSN) dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 109 Tahun 2020 tentang Perubahan Perpres Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Proyek Strategis Nasional.

Dalam paparannya, Pakde Karwo menjelaskan rencana pengembangan food estate di Merauke perlu memperhatikan lima hal.

Pertama, memastikan kesesuaian tanah dan agroklimat (kecocokan iklim). Diperlukan teknologi memperbaiki tingginya keasaman tanah.

Kedua, dukungan infrastruktur, terutama saluran irigasi dan sarana usaha tani. Pengelolaan irigiasi diserahkan penuh kepada pusat: Kementerian PUPR.

Ketiga, pengembangan budaya dan teknologi tani modern kepada masyarakat lokal.

Keempat, mengantisipasi isu sosial dan ekonomi yang meliputi hak tenurial dan konflik tanah.

Kelima, mengantisipasi isu lingkungan dan alih fungsi hutan/ekonomi hijau/climate change.

“Model kelembagaan food estate untuk memperkokoh ketahanan pangan dan menyejahterakan petani,” ujarnya.

Pakde Karwo juga menekankan bahwa peningkatan kesejahteraan petani menjadi kunci Indonesia dalam memperkokoh ketahanan pangan dan memperkuat jalan menuju kedaulatan pangan.

Peningkatan kesejahteraan petani harus dilakukan di hulu (on farm) dan di hilir (of farm). Di hulu pemerintah harus mampu menjamin tersedianya sarana produksi pertanian seperti bibit unggul, pupuk kimia dan pupuk organik (pupuk majemuk), pembasi organisme pengganggu tanaman (OPT) dan terjaminnya air.

Sementara di hilir adanya jaminan penghasilan petani yang antar lain bisa dilakukan dengan penetapan harga acuan pembelian pemerintah (HPP) terbaik dan off taker lewat BUMN sektor pangan juga Bulog di bawah koordinasi Badan Pangan Nasional (Bapanas).

“Jika petani sejahtera, maka mereka akan terpacu untuk menanam komoditi pangan, sehingga produksi pangan lokal kita meningkat, konsumsi tercukupi dan kita tak perlu impor,” kata Pakde Karwo.

Gubernur Jawa Timur 2009-2019 ini menambahkan ke depan kita memerlukan lebih banyak lagi peraturan yang mendukung peningkatan produksi pangan.

Misalnya, peraturan harga benih dan gabah yang pro petani; peraturan pengadaan bahan baku tebu yang memihak petani dan lainnya.

Selain itu, penguatan Badan Pangan Nasional, Bulog dan BUMN yang bergerak di sektor pangan juga harus dilakukan.

“BUMN harus dapat berperan besar ketika terjadi kelangkaan stok pangan dan disparitas harga yang tinggi, oleh karena itu BUMN pangan perlu diperkuat dari sisi permodalan agar komoditas tidak seluruhnya diatur oleh pihak swasta,” tegasnya