Sudah Hampir 4 Tahun Kasus KDRT Karyawan Bank BTPN Berhenti Di Kepolisian

Foto: Istimewa

SWARARAKYAT.COM, Bekasi – Kasus KDRT yang menimpa salah satu karyawan BTPN mendapat sorotan Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan, atau Komnas Perempuan.

Dalam merespon perkara tersebut sebelumnya Komnas Perempuan telah mengeluarkan tiga rekomendasi salah satunya yaitu, Melakukan percepatan penyelesaian penyelidikan perkara ini secara profesional, transparan dan akuntabel sebagaimana ketentuan dalam Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No. 6 tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana serta melimpahkan berkas ke Kejaksaan yang berwenang melakukan penuntutan.

Saat ditemui swararakyat.com Kuasa hukum korban, Mintarno S.H dari Law Office Tonny Purba & Partner mengatakan bahwa rekomendasi pihak Komnas Perempuan ini harusnya menjadi perhatian Kepolisian Resort Metro Kabupaten Bekasi khususnya Penyidik perkara tersebut, apalagi kasus ini sudah cukup lama di pihak penyidik dan belum ada kemajuan atas perkara tersebut yang terdaftar dalam Laporan No. LP/392/250-SPKT/K/IV/2020/Restro Bks tanggal 29 April 2020.

Mintarno, S.H menambahkan, bahwa laporan kepada Polres Metro Kabupaten Bekasi sudah hampir empat tahun tanpa ada kejelasan dan kasus ini terkesan main main dalam penangananya, padahal sudah lama SPDP diterbitkan sebagai dasar Penyidik untuk lebih mendalami tentang dugaan tindak pidana tersebut, jika penyidikan ini berjalan tentu ada kepastian hukum terhadap laporan tersebut. Ungkapnya.

Kasus KDRT ini sendiri terjadi sejak tahun 2016, namun saat itu korban IG masih tetap berusaha mempertahankan Rumah tangga mereka yang telah dikaruniai dua orang anak, meskipun mendapatkan perlakuan KDRT.

Persoalan puncak dalam rumah tangga mereka adalah, sejak diketahuinya perselingkuhan yang dilakukan JSN yang merupakan karyawan salah satu perusahaan BUMN yang bergerak di bidang penyelenggara jasa jalan tol.

Saat itu ketika klien kami mempertanyakan tentang perselingkuhan tersebut dengan bukti-bukti yang ada, akan tetapi klien kami malah mendapatkan tindakan KDRT secara fisik, juga tindakan KDRT secara verbal yang dilakukan terhadap Klien kami bahkan didepan anak-anak mereka.

Lebih lanjut Kuasa Hukum korban mengungkapkan bahwa pada tanggal 5 Maret 2018, pihak JSN mengajukan Gugatan Perceraian kepada Klien kami (IG) di Pengadilan Agama Cikarang terdaftar dengan No.Perkara: 540/Pdt.G/2018/PA.Ckr.

Didalam 4 dalil gugatan cerainya, Klien kami merasa difitnah, sehingga Klien kami selalu datang ke persidangan seorang diri tanpa ada pendampingan dari siapapun dengan membawa semua argumen dan bukti otentik yang valid dan dapat dipertanggungjawabkan dengan harapan agar Klien kami dapat meluruskan peristiwa sebenarnya.

Selain itu Pihak JSN sampai saat ini juga tidak pernah memberi hak nafkah anak yang sudah diputuskan Pengadilan Agama Cikarang yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

Pihak JSN juga tidak melaksanakan apa yang menjadi kesepakatan dengan pihak tempatnya bekerja terkait nafkah anak, dalam perjanjian dengan pihak tempat JSN bekerja.

Sebelumya pada tahun 2017 pihak JSN telah membuat surat pernyataan bahwa penghasilannya rela dipotong dan diberikan kepada anak-anaknya.

Kasus kekerasan terhadap karyawan BTPN ini juga terjadi pada tahun 2017, dimana saat itu Adik Kandung JSN mendatangi kantor dimana IG bekerja dengan memaki-maki dan melecehkan IG didepan umum. Kejadian ini sempat terekam di CCTV kantor IG.

Mintarno, SH menambahkan, kliennya juga telah mendatangi Polres Metro Kabupaten Bekasi di Cikarang untuk membuat mencari keadilan, Namun ternyata, walaupun Klien kami sudah melaporkan tindakan JSN yang sudah menelantarkan kedua anak kandungnya ke Polres Metro Bekasi pada tanggal 29 April 2020 dan bahkan JSN juga sudah dipanggil untuk klarifikasi oleh pihak kepolisian, ternyata JSN sampai saat ini tetap tidak ada itikad baik terkait kewajibannya terhadap kedua anak kandungnya sendiri, ungkap Mintarno, S.H. (ESH)