Connect with us
Dibaca: 411

Bisnis

Terkait Lahan di Aceh dan Kaltim, Pengamat: Prabowo Berani Ambil Resiko dan Berjasa ke Negara, Jokowi Bak Menepuk Air di Dulang

Debat Capres kedua antara Jokowi dan Prabowo, Jakarta (17/02/2019). Foto: Swararakyat

SWARARAKYAT.COM – Kepemilikan lahan dalam skala besar-besaran belakangan  ramai lagi dibincangkan publik. Mulai dari yang luasnya puluhan ribu, ratusan ribu, hingga jutaan hektar (Ha).

Dalam debat kedua pada Minggu (17/02/2019) lalu, calon presiden Jokowi melemparkan “serangan” kepada calon presiden Prabowo yang memiliki lahan ratusan ribu hektar. Di Aceh seluas 120 ribu hektar dan di Kaltim seluas 223 ribu hektar.

Prabowo tak menampik bahkan dia dengan terbuka mengakui, tanah-tanah itu memang dikuasai perusahaannya lewat HGU (Hak Guna Usaha). Tetapi tetap milik negara yang bila sewaktu-waktu diminta, mantan pangkostrad ini siap mengembalikannya.

Baca Juga:   Sebelum Anjurkan Petani Tanam Jengkol, Ternyata Jokowi Subsidi Konglomerat Sawit

Capres 02 ini punya prinsip dari pada lahan itu dimiliki asing, maka lebih baik dia yang kelola sebab dia adalah nasionalis dan seorang patriot.

Memori publik seperti diputar kembali. Selama ini masalah kepemilikan ataupun penguasaan tanah dalam skala besar-besaran oleh para konglomerat tidak pernah tuntas. Misalnya soal tanah 5 juta hektar.

Dikutip dari CNNI (15/09/2016), Komnas HAM pernah memprotes pemerintahan Jokowi-JK tentang penguasaan lahan sebanyak 5 juta hektar oleh Grup Sinar Mas, kelompok usaha milik mendiang Eka Tjipta Widjaja.

Hafid Abbas, yang kala itu masih  menjabat Komisioner mengutip sebuah laporan Bank Dunia tahun 2015 tentang masalah distribusi tanah di Indonesia. Laporan itu mengungkap sebanyak 0,2 persen penduduk, menguasai 74 persen tanah di Indonesia.

Baca Juga:   Pertamina Pulihkan Operasi Layanan SPBU di Palu dan Sekitarnya

Terkait masalah pertanahan tersebut, Pengamat Komunikasi Publik dari lembaga thinktank LESKAPP, Nuril M. Nasir, akrab disapa Cak Nuril menyebutkan justru serangan pak Jokowi itu menimbulkan serangan balik yang lebih besar dari masyarakat. Karena masyarakat selama ini jengkel dengan kebijakan bidang pertanahan pemerintah yang lebih berpihak kepada konglomerat atau taipan.

“Sebenarnya rakyat Indonesia selama ini jengkel sama keputusan pemerintah yang memudahkan pemberian tanah dalam skala besar kepada konglomerat,” sebut Cak Nuril ketika dihubungi oleh SwaraRakyat.com melalui telepon pada Rabu, (20/02/2019).

Baca Juga:   Adian Napitupulu: Negara Harus Dipimpin Kaum Muda, Netizen: Tahan Ketawanya, Bro!

Pemerintah dinilai oleh Nuril lebih percaya ke taipan-taipan dari pada ke rakyat biasa. Rakyat yang juga berhak dianggap seperti penjahat saja dan dipersulit mendapatkan hak pertanahan.

“Saya heran, kok rakyat dianggap kayak maling, kan rakyat berhak juga,” jelasnya.

Nuril juga memuji keberanian pak Prabowo Subianto membeli lahan 223 ribu Ha. Berani mengambil resiko menebus kredit macet BLBI. Utang milik seorang pengusaha nasional di Bank Mandiri, ketika itu ditangani oleh Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN).

“Apa yang salah dengan lahan 220 ribu hektar? Kan, beliau malah berjasa kepada negara, mau ngambil resiko menebus utang seorang konglomerat yang nunggak BLBI,” ungkap mantan jurnalis televisi nasional ini.

Baca Juga:   TNI dan Polri Sidak Toko Mafia Tiongkok di Bali, Hasilnya Mengejutkan

Sambil bercanda Nuril mengatakan saat pak Prabowo memikirkan negara, pak Jokowi masih memikirkan keluarga. Prabowo sedari dulu lebih hebat dari pada pak Jokowi.

“Saat pak Prabowo sibuk bantuin negara, pak Jokowi kan masih bantuin ekonomi keluarga, usaha perabotan, lebih hebat siapa?” selorohnya.

Menyangkut tanah milik perusahaan Prabowo di Aceh, menurut Nuril masyarakat justru diuntungkan. Khususnya kepada para mantan Kombatan Aceh Merdeka. Mereka bisa memanfaatkan lahannya dengan bebas untuk kegiatan perekonomian tanpa khawatir diusir dan ditindas aparat keamanan.

Baca Juga:   Tokoh Muda NU: Ar-Rayah dan Al-Liwa Itu Bendera Perang, Bukan Identitas Politik Umat Islam

“Mereka diberi keleluasaan pakai lahan beliau untuk usaha. Tidak dipungut biaya sepeserpun. Apalagi diusir-usir pakai aparat keamanan,” katanya.

Lebih lanjut, Nuril mengatakan bahwa tindakan pak Jokowi menyerang Prabowo di debat kedua, ibarat kata pepatah, “seperti menepuk air di dulang, terpercik muka sendiri,” ujar Nuril mengakhiri pembicaraan. (sta)

More in Bisnis

error: Dilarang copy paste tanpa izin!