Tidak Masuk Di Akal Jika Pinjol Menjadi Akad Transaksi Untuk Pendidikan

Swararakyat.com, Jakarta – Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Muhadjir Effendy mendukung segala inisiatif yang tujuannya membantu mahasiswa membayar biaya kuliah, tak terkecuali menggunakan pinjaman online (pinjol). Penggunaan pinjol untuk pendidikan dinilai tidak tepat.

“Tidak masuk di akal jika pinjol dengan akad komersial, berbasis bunga ribawi menjadi akad transaksi untuk Pendidikan, dilihat dari berbagai sisi,” ujar Cendekiawan Muda Rhesa Yogaswara.

Ia menilai pendidikan seharusnya menjadi hak bagi setiap masyarakat. Sehingga menurutnya pemerintah perlu hadir memberikan kemudahan masyarakat mendapatkan pendidikan.

“Dari aspek kenegaraan, sudah sepatutnya Pendidikan menjadi hak Warga Negara Indonesia. Menuju Pendidikan gratis saja kita masih sulit, setidaknya murah. Jika murah saja sulit, setidaknya jangan dibebankan bunga. Lah ini malah dibiarkan dikenakan bunga,” ujarnya.

“Salah satu program kami di organisasi adalah memberikan pinjaman Pendidikan tanpa bunga. Sudah sepantasnya Pemerintah mengambil peran ini bagaimana melibatkan swasta untuk terlibat aktif dalam dunia Pendidikan dengan memberikan pinjaman tanpa bunga bagi mereka yang membutuhkan,” sambungnya.

Rhesa yang juga Ketua ICMI Jakarta Selatan menilai pembangunan kualitas manusia seharusnya dilihat sebagai investasi jangka Panjang. Sehingga menurutnya pendidikan gratis ataupun pendidikan murah perlu diberikan.

“Belum lagi kalau kita melihat peluang kemitraan antara industri, dunia usaha, dunia kerja, seharusnya pembangunan kualitas manusia dilihat sebagai investasi jangka Panjang. Jadi bisa kita buat skema kemitraan antara swasta, mayarakat, yang difasilitasi oleh pemerintah, agar Pendidikan bisa menjadi gratis, atau setidaknya murah,” ujarnya.

Pernyataan Muhadjir

Muhadjir Effendy mendukung usulan terkait pemberian bantuan dana biaya kuliah kepada mahasiswa melibatkan BUMN. Ia mengatakan segala inisiatif yang tujuannya membantu mahasiswa maka baik dilakukan, tak terkecuali menggunakan pinjaman online (pinjol).

“Pokoknya semua inisiatif baik untuk membantu kesulitan mahasiswa harus kita dukung gitu, termasuk pinjol,” kata Muhadjir kepada wartawan di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (2/7)
Muhadjir menekankan yang terpenting penggunaan bantuan bisa dipertanggungjawabkan dan transparan. Ia mengatakan, jika hal itu tak merugikan mahasiswa, bisa dilakukan.

“Asal itu resmi dan bisa dipertanggungjawabkan transparan dan dipastikan tidak akan merugikan mahasiswa kenapa tidak gitu?” katanya.