Connect with us
Dibaca: 421

Nasional

Timbulkan Polemik, Mendagri Cabut Larangan Keluarkan Jilbab Bagi ASN dan PNS

Aturan Pemakaian Jilbab dari Kemendagri

SWARARAKYAT.COM – Pemberlakuan aturan pakaian dinas dan kerapian aparatur sipil negara di lingkungan Kementrian Dalam Negeri hanya berusia 10 hari, sejak diteken tanggal 4 Desember 2818.

Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mencabut instruksi seragam ASN tersebut setelah aturan tersebut memunculkan polemik di masyarakat.

“Bapak menteri merespon, menanggapi masukan tersebut secara positif sehingga pada hari ini dinyatakan Imendagri itu dicabut tidak berlaku lagi,” kata Sekretaris Jenderal Kemendagri Hadi Prabowo, di kantornya, Jakarta, Jumat, 14 Desember 2018.

Baca Juga:   Peduli Gempa dan Tsunami Palu, PPI Salurkan Bantuan

Instruksi yang dicabut itu adalah Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 025/10770/SJ Tahun 2018 tentang Tertib Penggunaan Pakaian Dinas dan Kerapihan Aparatur Sipil Negara (ASN) di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Badan Nasional Pengelola Perbatasan. Tjahjo meneken instruksi itu pada 4 Desember 2018.

Dalam instruksinya Tjahjo memberikan 3 perintah kepada ASN laki-laki yakni: a. rambut rapi, tidak gondrong dan tidak dicat warna-warni; b. Menjaga kerapihan kumis, jambang dan jenggot; c. Penggunaan celana panjang sampai dengan mata kaki.

Sementara untuk ASN perempuan, Tjahjo memerintahkan: a. Rambut rapi dan tidak dicat warna-warni; b. Bagi yang menggunakan jilbab, agar jilbab dimasukkan ke dalam kerah pakaian dan sesuai warna pakaian dinas; c. Warna jilbab tidak bermotif/polos.

Baca Juga:   Bela Jokowi Soal Sontoloyo, Megawati: Perbedaan Politik Tak Perlu Diikuti Caci Maki, KBBI: Sontoloyo Dipakai Untuk Kata Makian

Namun, instruksi yang baru berlaku beberapa hari itu mendapat protes masyarakat, salah satunya di media sosial. Salah satu yang dipermasalahkan adalah soal cara pemakaian jilbab. Sebab, sebelumnya, ASN berhijab diminat memasukkan jilbab ke dalam kerah pakaian. Selain itu jilbab yang dikenakan warnanya harus sesuai dengan pakaian dinas dan tanpa motif.

Hadi mengatakan sebenarnya instruksi tersebut bersifat imbauan, bukan kewajiban. Dia mengatakan instruksi itu dibuat untuk memperhatikan aspek kerapian. “Jadi tidak ada kewajiban, sifatnya sunah,” kata Hadi. (Ren)

More in Nasional

error: Dilarang copy paste tanpa izin!