Menjelang dua tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, persoalan daya beli, harga kebutuhan pokok, dan kualitas lapangan kerja masih menjadi tantangan yang perlu dijawab pemerintah.
Pemerintahan Prabowo-Gibran akan genap dua tahun pada 20 Oktober 2026. Momentum ini menjadi kesempatan untuk menguji apakah pertumbuhan ekonomi nasional telah berjalan seiring dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan ekonomi Indonesia tumbuh 5,29 persen secara tahunan pada triwulan II 2026. Secara kumulatif, ekonomi semester I 2026 tumbuh 5,45 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.
Angka tersebut menunjukkan perekonomian nasional masih bertumbuh. Namun, pertumbuhan ekonomi tidak otomatis menjamin seluruh kelompok masyarakat mengalami perbaikan kondisi keuangan dengan tingkat yang sama.
Pertanyaan mendasarnya adalah seberapa jauh pertumbuhan tersebut diterjemahkan menjadi pendapatan yang lebih baik, harga kebutuhan pokok yang terjangkau, dan pekerjaan dengan penghasilan memadai.
Bagi masyarakat yang mengandalkan gaji bulanan, pekerja informal, pedagang kecil, dan pelaku usaha mikro, keberhasilan ekonomi bukan sekadar angka dalam laporan pemerintah. Ukurannya adalah kemampuan memenuhi kebutuhan rumah tangga tanpa terus-menerus menghadapi tekanan pengeluaran.
Inflasi 3,28 Persen, Daya Beli Perlu Diuji
Data BPS mencatat inflasi tahunan Indonesia pada September 2026 mencapai 3,28 persen. Inflasi bulanan tercatat 0,30 persen, sedangkan inflasi tahun kalender mencapai 2,17 persen.
Angka inflasi tersebut menunjukkan adanya perubahan harga secara umum. Namun, dampaknya terhadap setiap rumah tangga dapat berbeda, bergantung pada jenis barang yang dikonsumsi, tingkat pendapatan, dan lokasi tempat tinggal.
Bagi keluarga berpendapatan terbatas, kenaikan harga sejumlah kebutuhan pokok dapat memberikan tekanan lebih besar karena sebagian besar penghasilan mereka digunakan untuk konsumsi sehari-hari.
Persoalannya bukan hanya berapa persen inflasi nasional, melainkan bagaimana perkembangan harga pangan dan kebutuhan dasar dibandingkan dengan kenaikan pendapatan masyarakat.
Apabila pendapatan tidak meningkat sebanding dengan pengeluaran, kemampuan belanja rumah tangga dapat tertekan. Kondisi ini perlu diuji melalui data upah riil, harga pangan, dan pengeluaran rumah tangga, bukan sekadar asumsi.
Pemerintah perlu menjelaskan efektivitas kebijakan stabilisasi harga, kelancaran distribusi pangan, dan pengawasan perdagangan. Evaluasi juga perlu dilakukan terhadap perbedaan harga antardaerah agar persoalan di tingkat konsumen tidak tertutup oleh angka inflasi nasional.
Stabilitas harga baru benar-benar berarti bagi masyarakat ketika kebutuhan pokok tersedia dengan harga yang terjangkau.
Pengangguran 4,68 Persen, Upah Buruh Rp3,29 Juta
Tantangan ekonomi juga terlihat dalam persoalan ketenagakerjaan.
Dalam rilis 5 Mei 2026, BPS mencatat tingkat pengangguran terbuka pada Februari 2026 sebesar 4,68 persen, turun 0,08 poin persentase dibandingkan Februari 2025.
Pada periode yang sama, jumlah penduduk bekerja mencapai 147,67 juta orang, bertambah sekitar 1,896 juta orang dibandingkan setahun sebelumnya.
Sementara itu, rata-rata upah buruh pada Februari 2026 tercatat Rp3,29 juta per bulan.
Data tersebut memberikan gambaran yang lebih berimbang. Penyerapan tenaga kerja meningkat dan tingkat pengangguran terbuka menurun. Namun, angka tersebut belum cukup untuk menyimpulkan bahwa seluruh persoalan ketenagakerjaan telah teratasi.
Rata-rata upah buruh juga tidak sama dengan upah setiap pekerja. Pendapatan aktual bergantung pada sektor pekerjaan, wilayah, jam kerja, masa kerja, dan status hubungan kerja.
Selain itu, tingkat pengangguran terbuka tidak menggambarkan seluruh persoalan kualitas pekerjaan, seperti ketidakpastian pendapatan, pekerjaan dengan jam kerja terbatas, dan keterbatasan perlindungan sosial.
Karena itu, pemerintah perlu menunjukkan bukan hanya berapa banyak pekerjaan tercipta, tetapi juga kualitas pekerjaan tersebut.
Apakah pekerjaan baru memberikan penghasilan yang memadai? Apakah pekerja memperoleh kepastian hubungan kerja? Apakah kesempatan kerja formal semakin luas? Pertanyaan-pertanyaan ini penting dalam menilai dampak pertumbuhan ekonomi terhadap kesejahteraan.
Pertumbuhan Ekonomi Harus Terasa di Rumah Tangga
Data pertumbuhan ekonomi dan ketenagakerjaan memperlihatkan bahwa evaluasi terhadap pemerintahan tidak seharusnya dilakukan secara hitam-putih.
Di satu sisi, ekonomi Indonesia tumbuh dan jumlah penduduk bekerja meningkat. Di sisi lain, capaian makroekonomi tersebut perlu dibaca bersama perkembangan harga kebutuhan pokok, upah riil, kemiskinan, ketimpangan, dan kemampuan konsumsi masyarakat.
BPS mencatat pertumbuhan ekonomi triwulan II 2026 sebesar 5,29 persen secara tahunan. Namun, angka tersebut merupakan ukuran aktivitas ekonomi nasional, bukan ukuran langsung mengenai besarnya peningkatan kesejahteraan setiap keluarga.
Pertumbuhan dapat terjadi dengan dampak yang berbeda di antara kelompok pendapatan dan sektor usaha. Karena itu, pemerintah perlu memastikan manfaat pembangunan tidak hanya terkonsentrasi pada sektor atau kelompok tertentu.
Bagi pelaku UMKM, misalnya, pertumbuhan ekonomi perlu tercermin dalam permintaan konsumen yang sehat, akses pembiayaan, biaya usaha yang terkendali, dan peluang pasar yang semakin luas.
Bagi pekerja, pertumbuhan perlu tercermin dalam pendapatan yang mampu mengikuti perubahan biaya hidup.
Sementara bagi keluarga berpenghasilan rendah, keberhasilan pembangunan harus terlihat dalam kemampuan memenuhi kebutuhan pangan, pendidikan, kesehatan, dan tempat tinggal.
Tanpa pengukuran yang lebih menyeluruh, angka pertumbuhan ekonomi belum cukup untuk menggambarkan kualitas kesejahteraan masyarakat.
Program Pemerintah Harus Terukur, Bukan Sekadar Besar
Menjelang dua tahun pemerintahan, program prioritas Prabowo-Gibran juga perlu dievaluasi berdasarkan hasil yang dapat diuji.
Besarnya anggaran, luasnya cakupan program, dan banyaknya kegiatan tidak otomatis membuktikan bahwa kebijakan tersebut efektif.
Evaluasi perlu menjawab apakah program tepat sasaran, apakah manfaatnya sebanding dengan biaya, serta apakah dampaknya dapat diukur terhadap pendapatan dan kesejahteraan penerima.
Program yang menggunakan anggaran negara harus memiliki indikator keberhasilan yang jelas. Publik berhak mengetahui hasil pelaksanaan, kendala, serta langkah koreksi apabila target tidak tercapai.
Pada saat yang sama, pemerintah perlu menjaga keseimbangan antara program bantuan sosial, penguatan pelayanan publik, investasi produktif, dan penciptaan lapangan kerja.
Kebijakan ekonomi juga perlu memperhitungkan perkembangan global yang dapat memengaruhi perdagangan, investasi, dan harga komoditas. Namun, pemerintah tetap bertanggung jawab menyiapkan kebijakan yang mampu mengurangi dampak guncangan ekonomi terhadap masyarakat.
Dua Tahun Prabowo-Gibran, Apa yang Harus Dibuktikan?
Dua tahun pemerintahan Prabowo-Gibran merupakan momentum untuk mengevaluasi arah kebijakan dan capaian pembangunan.
Data yang tersedia menunjukkan ekonomi tumbuh 5,29 persen pada triwulan II 2026. Inflasi tahunan September mencapai 3,28 persen. Tingkat pengangguran terbuka Februari tercatat 4,68 persen, sementara rata-rata upah buruh berada pada Rp3,29 juta per bulan.
Angka-angka tersebut harus dibaca secara bersamaan. Tidak tepat menyimpulkan ekonomi sepenuhnya memburuk hanya dari inflasi, sebagaimana tidak cukup menyatakan kesejahteraan meningkat hanya karena pertumbuhan ekonomi tetap positif.
Yang dibutuhkan adalah evaluasi mengenai hubungan antara pertumbuhan, pendapatan, harga kebutuhan pokok, dan kualitas pekerjaan.
Pemerintah perlu menunjukkan perkembangan upah riil, kemiskinan, ketimpangan, serta keterjangkauan kebutuhan dasar dibandingkan periode sebelumnya. Data tersebut akan membantu publik menilai apakah manfaat pembangunan benar-benar semakin luas.
Pada akhirnya, tantangan pemerintahan Prabowo-Gibran bukan sekadar mempertahankan pertumbuhan ekonomi, melainkan memastikan pertumbuhan tersebut memberikan manfaat yang nyata dan terukur.
Rakyat tidak hanya membutuhkan angka pertumbuhan yang positif. Mereka membutuhkan penghasilan yang memadai, harga kebutuhan pokok yang terjangkau, dan kesempatan memperoleh pekerjaan yang layak.
Di situlah ukuran sesungguhnya keberhasilan ekonomi: bukan hanya seberapa tinggi perekonomian bertumbuh, tetapi seberapa jauh pertumbuhan itu memperbaiki kehidupan masyarakat.
Redaksi Swararakyat.com
