Jakarta,SwaraRakyat – Kondisi ekonomi nasional menuntut langkah cepat dan terukur. Para ekonom dan pemerhati ekonomi menekankan perlunya reformasi kebijakan ekonomi yang komprehensif, sejalan dengan dinamika global dan aspirasi publik.
“Situasi ini bukan kebetulan, melainkan hasil akumulasi kebijakan ekonomi, proses pengambilan keputusan, dan praktik bernegara yang perlu dievaluasi,” ujar Lili Yan Ing, inisiator Aliansi Ekonom Indonesia, dalam konferensi pers virtual, Selasa (9/9/2025). Ia menyoroti tujuh desakan darurat ekonomi, mulai dari penataan anggaran, peningkatan independensi institusi negara, deregulasi untuk iklim usaha yang kondusif, hingga perlindungan sosial yang tepat sasaran.
Sorotan kini tertuju pada Menteri Keuangan baru, Purbaya Yudhi Sadewa, yang diharapkan mampu menakhodai fiskal negara dengan pendekatan berpihak pada rakyat. Purbaya diyakini akan menerapkan filosofi Sumitronomic, strategi ekonomi yang menjadi jalan tengah antara pertumbuhan ekonomi, keadilan sosial, dan keberlanjutan fiskal, sebagai panduan RAPBN 2026.
Fredi Moses Ulemlem, praktisi hukum dan pengamat politik, menegaskan bahwa RAPBN 2026 menjadi indikator nyata implementasi program pemerintahan Prabowo, berbeda dengan RAPBN sebelumnya yang masih mengikuti kebijakan lama.
“RAPBN 2026 bukan sekadar angka, tetapi manifestasi filosofi Sumitronomic sebagai jalan tengah yang berpihak pada rakyat. Tahun lalu, kebijakan masih terikat program populis dan tekanan politik, tetapi tahun ini kita melihat arah kebijakan yang berimbang, inklusif, dan berkelanjutan,” kata Fredi, Rabu (10/9).
Secara teknokratis, RAPBN 2026 dirancang untuk:
- Fiskal Berkeadilan – Anggaran negara berpihak pada kesejahteraan rakyat kecil.
- Subsidi Tepat Sasaran – Energi dan bantuan sosial untuk masyarakat, bukan hanya industri besar.
- BUMN Keuangan sebagai Motor Ekonomi – Memperkuat pembiayaan domestik dan mengurangi ketergantungan pada utang luar negeri.
- Ketahanan Pangan dan Pertanian – Fokus pada pembangunan sektor pangan dan pertanian sebagai fondasi ekonomi nasional.
Ridwan Gema Puan menekankan pentingnya sinergi antara eksekutif dan DPR RI agar reformasi, termasuk reformasi anggaran, berjalan efektif. Dukungan DPR terhadap program pemerintah diperlukan agar RAPBN mencerminkan keadilan sosial dan pertumbuhan inklusif.
Ridwan juga menyampaikan dukungannya terhadap Ketua DPR RI, Puan Maharani, yang dinilai siap memimpin reformasi di parlemen. “Puan Maharani telah menunjukkan komitmen memimpin reformasi, salah satunya melalui penyusunan anggaran yang transparan dan berpihak pada rakyat,” ujar Ridwan.
Dengan filosofi Sumitronomic, RAPBN 2026 diharapkan menjadi jalan tengah yang menyeimbangkan kepentingan fiskal, sosial, dan pembangunan nasional. Pendekatan ini menegaskan bahwa kebijakan fiskal tidak hanya soal angka dan defisit, tetapi juga soal keadilan, keberlanjutan, dan kesejahteraan rakyat secara menyeluruh.(sang)
