Jakarta, Swararakyat.com Publik dihebohkan dengan kabar pembatasan pembelian BBM subsidi jenis Pertalite dan Solar yang disebut mulai berlaku pada 1 April 2026. Informasi ini mencuat setelah beredarnya Keputusan Kepala BPH Migas Nomor 024/KOM/BPH.DBBM/2026.
Dalam dokumen yang beredar, disebutkan pemerintah akan membatasi pembelian BBM subsidi dengan rincian tertentu, seperti maksimal 50 liter per hari untuk kendaraan roda empat, serta pengaturan lebih besar untuk kendaraan umum dan logistik. Kebijakan ini diklaim sebagai hasil Rapat Terbatas Kabinet pada 28 Maret 2026 yang membahas antisipasi krisis energi akibat konflik di Timur Tengah, serta Rapat Koordinasi di Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian sehari setelahnya.
Namun, di tengah ramainya informasi tersebut, pemerintah justru memberikan klarifikasi berbeda.
Melalui keterangan resmi, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menegaskan bahwa hingga saat ini belum ada keputusan resmi terkait pembatasan pembelian BBM subsidi seperti yang beredar di masyarakat.
Pihak BPH Migas juga menyampaikan bahwa kebijakan tersebut belum dapat diberlakukan sebelum ada penetapan resmi pemerintah secara menyeluruh.
Situasi ini menimbulkan kebingungan di tengah masyarakat, terutama terkait kepastian aturan yang akan berlaku mulai April. Di satu sisi, dokumen kebijakan telah beredar luas dan bahkan diberitakan sejumlah media. Namun di sisi lain, pemerintah menegaskan bahwa keputusan tersebut belum final.
Pengamat menilai, kondisi ini menunjukkan kemungkinan dokumen yang beredar masih bersifat internal atau draft kebijakan yang belum diumumkan secara resmi ke publik.
Pemerintah mengimbau masyarakat untuk tetap tenang dan menunggu pengumuman resmi terkait kebijakan energi, khususnya terkait distribusi BBM subsidi yang menyangkut kebutuhan luas masyarakat.
Hingga berita ini diturunkan, belum ada kepastian apakah pembatasan pembelian Pertalite dan Solar benar-benar akan diberlakukan per 1 April 2026 atau masih dalam tahap pembahasan. (*)
