Oleh: Dr. Arya I.P Palguna
(IEPR/Institute of Economic and Political Resources)
Wacana penawaran saham perdana (initial public offering / IPO) PERUMDA PAM JAYA kembali mengemuka seiring membesarnya kebutuhan investasi untuk memperluas layanan air minum perpipaan di DKI Jakarta. Tantangan yang dihadapi tidak ringan, yaitu perluasan jaringan ke wilayah yang belum terlayani, penurunan tingkat kehilangan air (non-revenue water) dan modernisasi infrastruktur yang telah menua. Seluruh agenda tersebut menuntut pembiayaan jangka panjang, stabil dan berbiaya modal rendah.
Namun, menjadikan IPO sebagai instrumen utama pembiayaan patut dikaji secara lebih kritis. Air minum bukan sekadar komoditas ekonomi, melainkan layanan publik esensial yang memiliki dimensi hak dasar warga, kesehatan public dan keberlanjutan lingkungan. Dalam literatur ekonomi public mengatakan bahwa sektor dengan karakter natural monopoly dan kepentingan sosial tinggi, cenderung kurang optimal jika didorong sepenuhnya oleh logika pasar modal yang berorientasi pada imbal hasil jangka pendek. Risiko terjadinya tekanan tarif, pengurangan fleksibilitas kebijakan dan konflik antara tujuan pelayanan dengan kepentingan pemegang saham menjadi isu strategis yang tidak dapat diabaikan.
Dalam konteks inilah, pembentukan Jakarta Funding muncul sebagai alternatif kebijakan yang lebih rasional dan sistemik. Jakarta Funding dapat dirancang sebagai lembaga pembiayaan khusus milik Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang bertugas menghimpun, mengelola dan menyalurkan pembiayaan investasi bagi proyek-proyek strategis daerah, termasuk PERUMDA PAM JAYA dan BUMD lainnya. Pendekatan ini menempatkan pembiayaan infrastruktur sebagai fungsi kolektif pemerintah daerah, bukan semata-mata beban korporasi penyedia layanan publik.
Secara konseptual, model semacam ini bukan hal baru. Berbagai kota dan pemerintah daerah di dunia telah mengembangkan municipal financing institutions atau infrastructure funds untuk menjembatani kebutuhan investasi jangka panjang dengan karakter pendapatan layanan publik yang bertahap. Keunggulan utamanya terletak pada kemampuan menurunkan biaya modal dan menjaga kendali kebijakan tetap berada di tangan pemerintah.
Dari sisi sumber pendanaan, Jakarta Funding memiliki ruang instrumen yang relatif luas dan fleksibel. Modal awal dapat berasal dari Penyertaan Modal Daerah (PMD) yang dirancang secara bertahap dan terukur agar tidak membebani fiskal secara tiba-tiba. Selanjutnya, Jakarta Funding dapat mengakses pasar melalui penerbitan obligasi daerah tematik, seperti obligasi air bersih atau green bonds yang saat ini semakin diminati investor institusional dengan mandat investasi berkelanjutan. Selain itu, kerja sama dengan lembaga keuangan pembangunan nasional dan internasional melalui pinjaman lunak, blended finance atau skema penjaminan dapat secara signifikan menekan biaya pembiayaan dibandingkan mekanisme IPO.
Keunggulan lain yang krusial adalah pengelolaan risiko secara terpusat. Melalui pendekatan portofolio lintas BUMD, Jakarta Funding dapat melakukan risk pooling, di mana arus kas dari entitas yang relatif stabil menopang proyek infrastruktur yang berjangka panjang dan berimbal hasil bertahap, seperti sistem penyediaan air minum. Dengan mekanisme ini, PERUMDA PAM JAYA tidak berada di bawah tekanan untuk mengejar profitabilitas jangka pendek demi menjaga persepsi investor sebagaimana lazim terjadi pada perusahaan terbuka.
Dari perspektif tata kelola, pembentukan Jakarta Funding memang mensyaratkan perangkat hukum yang kuat dan transparan. Landasan regulasi dapat dimulai dari Peraturan Daerah (Perda) yang mengatur mandat, struktur kelembagaan, prinsip kehati-hatian dan mekanisme pengawasan publik. Perda tersebut perlu diperinci melalui Peraturan Gubernur yang mengatur aspek teknis, seperti hubungan pembiayaan dengan BUMD, manajemen risiko dan standar akuntabilitas keuangan. Penyesuaian dengan regulasi nasional khususnya terkait pengelolaan keuangan daerah dan penerbitan obligasim, merupakan prasyarat agar lembaga ini beroperasi secara sah dan kredibel.
Lebih jauh, Jakarta Funding berpotensi menjadi instrumen inovasi fiskal daerah. Kehadirannya tidak hanya memperluas kapasitas investasi tetapi juga mendorong disiplin perencanaan, transparansi pembiayaan dan sinergi antar BUMD. Dalam jangka panjang, model ini memperkuat posisi pemerintah daerah sebagai perencana dan pengendali pembangunan, bukan sekadar fasilitator mekanisme pasar.
Dengan demikian, diskursus kebijakan seharusnya tidak berhenti pada pertanyaan “IPO atau tidak IPO” bagi PERUMDA PAM JAYA. Pertanyaan yang lebih mendasar adalah bagaimana membangun ekosistem pembiayaan publik yang berkelanjutan, berbiaya efisien dan selaras dengan karakter layanan air minum sebagai barang publik. Dalam kerangka tersebut, Jakarta Funding menawarkan alternatif yang lebih konsisten dengan prinsip ekonomi publik dan kepentingan warga Jakarta dalam jangka panjang.
*******
27 Januari 2026
