Oleh: Ryo Disastro
Perang antara Iran melawan Amerika Serikat–Israel tidak lagi bisa dipandang sebagai konflik jauh di Timur Tengah. Ia telah masuk ke ruang domestik Indonesia melalui satu jalur paling sensitif: energi. Ketika ketegangan menyentuh Selat Hormuz, yang terdampak bukan hanya pasar global, tetapi juga harga BBM, inflasi, dan stabilitas fiskal nasional.
Sebagai negara pengimpor minyak, Indonesia berada dalam posisi rentan. Lonjakan harga energi akan memperbesar beban subsidi, menekan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, serta menggerus daya beli masyarakat. Dalam konteks ini, geopolitik tidak lagi abstrak—ia hadir dalam bentuk kenaikan harga kebutuhan sehari-hari.
Namun yang lebih menarik adalah bagaimana publik Indonesia merespons konflik ini. Data dari Drone Emprit menunjukkan bahwa percakapan publik terkait konflik Iran–AS cukup tinggi, dengan lebih dari 25 ribu percakapan dalam beberapa hari awal eskalasi. Analisis di media sosial (khususnya Instagram) menunjukkan bahwa sekitar 86,5% percakapan bersifat netral, sementara sentimen positif dan negatif masing-masing hanya sekitar 6,7% (data.goodstats.id).
Data ini penting, karena membongkar asumsi umum bahwa ruang digital Indonesia didominasi oleh dukungan terhadap Iran. Memang, narasi pro-Iran cukup terlihat—terutama di kalangan muslim dan kelompok aktivis—namun secara agregat, mayoritas publik justru berada pada posisi observatif, bukan ideologis. Mereka mengikuti perkembangan, menyebarkan informasi, tetapi belum tentu mengambil posisi tegas. Di sinilah segmentasi masyarakat menjadi kunci.
Kelompok kelas menengah perkotaan cenderung aktif memproduksi narasi di media sosial. Mereka relatif simpatik terhadap isu Palestina dan Iran, namun juga paling sensitif terhadap tekanan ekonomi. Ketika harga energi naik, posisi mereka cepat bergeser dari solidaritas ke pragmatisme. Sementara itu, kelas bawah dan pekerja informal tidak terlalu terikat pada narasi geopolitik sejak awal. Bagi mereka, yang utama adalah harga kebutuhan pokok. Jika konflik berdampak pada biaya hidup, maka sikap mereka saya kira akan sesederhana “selat Hormuz harus segera dibuka dan perang harus segera dihentikan”.
Di sisi lain, kelompok ideologi yang selama ini menjadi basis narasi pro-Iran memiliki daya tahan lebih kuat dalam mempertahankan posisi politiknya. Namun bahkan dalam kelompok ini, tekanan ekonomi juga dapat menciptakan retakan. Solidaritas yang berbasis identitas akan diuji oleh realitas keseharian.
Fenomena ini bukan hal baru. Sentimen publik Indonesia sangat dipengaruhi oleh dampak langsung terhadap kehidupan sehari-hari. Isu yang awalnya ideologis dapat dengan cepat berubah menjadi ekonomis ketika menyentuh kebutuhan dasar. Sejumlah pengalaman empiris menunjukkan bahwa sentimen publik Indonesia sangat ditentukan oleh dampak langsung terhadap kehidupan sehari-hari.
Kenaikan harga BBM tahun 2022 oleh Pemerintah Indonesia misalnya, segera memicu gelombang demonstrasi, penurunan sentimen publik, dan lonjakan kritik di ruang digital, meskipun sebelumnya isu energi global relatif tidak dominan. Hal serupa terlihat pada krisis minyak goreng 2021–2022, ketika gangguan distribusi memicu kepanikan, antrean panjang, dan menjadi isu utama yang mendominasi percakapan publik, sebagaimana juga dipantau oleh Drone Emprit. Bahkan dalam kasus kenaikan harga beras 2023–2024, perhatian publik segera bergeser dari narasi global ke persoalan praktis di tingkat rumah tangga.
Pola ini menegaskan bahwa selama isu masih bersifat global atau ideologis, respons publik cenderung pasif; namun begitu menyentuh harga kebutuhan pokok, pekerjaan, dan daya beli, reaksi masyarakat menjadi cepat, luas, dan emosional—sebuah dinamika yang sangat relevan dalam membaca potensi respons Indonesia terhadap dampak ekonomi dari konflik Iran saat ini. Artinya, opini publik di Indonesia bersifat elastis—mudah bergeser mengikuti tekanan material. Lalu bagaimana jika konflik ini berlarut dan harga minyak terus melambung?
Di titik ini, menurut keyakinan saya, kita akan melihat pergeseran bertahap. Dari solidaritas menuju ambivalensi, lalu menuju pragmatisme. Iran mungkin tetap dipandang sebagai simbol perlawanan, tetapi juga mulai dilihat sebagai faktor yang berkontribusi terhadap krisis global—terutama jika kebijakan seperti pembatasan di Selat Hormuz memperburuk situasi. Dalam kondisi seperti itu, tekanan publik terhadap pemerintah Indonesia akan meningkat.
Secara resmi, pemerintah Indonesia kemungkinan tetap berada pada posisi diplomasi normatif: menyerukan perdamaian tanpa berpihak secara eksplisit. Namun secara substantif, dorongan ke arah stabilitas—termasuk memastikan jalur energi tetap terbuka—akan semakin kuat. Ini berarti, secara tidak langsung, Indonesia dapat terdorong untuk mendukung narasi de-eskalasi, bahkan jika itu sejalan dengan kepentingan AS-Israel yang tampak “lelah” menghadapi perang atrisi Iran.
Pada akhirnya, pertanyaan paling reflektif bukanlah tentang Iran, Amerika Serikat, atau Israel. Pertanyaannya justru kembali kepada kita sendiri. Selama ini, narasi solidaritas muslim cukup kuat menggema di ruang digital. Tetapi bagaimana jika konflik yang sama mulai mengganggu stabilitas ekonomi kita pribadi? Bagaimana jika harga minyak, harga pangan, dan biaya hidup menjadi konsekuensi nyata dari perang yang kita dukung secara moral dan ideologi? Apakah solidaritas itu akan tetap bertahan? Ataukah, pada akhirnya, ia akan tunduk pada satu hal yang paling mendasar: kebutuhan untuk hidup?
Di titik ini, geopolitik memperlihatkan wajahnya yang paling nyata. Ia bukan hanya tentang strategi negara atau manuver militer, tetapi tentang bagaimana keputusan di satu kawasan dapat mengubah kehidupan jutaan orang di tempat lain. Maka, mungkin pertanyaan paling jujur yang perlu diajukan adalah ini: ketika solidaritas ideologis berhadapan dengan realita ekonomi, mana yang akan kita pilih?(*)
