Jakarta,SwaraRakyat – Pengamat politik dan hukum, Fredi Moses Ulemlem, menegaskan bahwa pejabat negara wajib memiliki nilai (value) yang jelas sebagai pedoman dalam bertindak maupun mengambil keputusan. Menurutnya, jabatan publik bukan hanya soal kekuasaan, tetapi tentang tanggung jawab moral kepada rakyat.
“Pejabat kita harus punya nilai diri, moral pribadi, serta kesadaran budaya dan sosial. Nilai itu yang akan jadi pegangan norma dalam interaksi sosial, termasuk solidaritas dan rasa saling menghormati,” ujar Fredi (9/8).
Ia menyoroti gaya hidup sebagian pejabat yang dianggap semakin menjauh dari rakyat. Hal itu, menurutnya, berimbas pada pola pikir yang dangkal, rendahnya empati sosial, hingga kegagalan dalam merespons aspirasi masyarakat. “Kita bisa lihat dari peristiwa demo belakangan ini, yang sebagian besar dipicu oleh ucapan pejabat yang tak terjaga,” tambahnya.
Bagi Fredi, komunikasi politik adalah senjata utama seorang pejabat publik. Setiap kata yang keluar dari mulut pejabat akan dicatat, dipantau, bahkan dikritisi publik. Harapan rakyat sederhana: mendengar solusi, penjelasan, atau arah kebijakan yang memberi rasa aman dan optimisme.
Namun, yang terjadi justru sebaliknya. Banyak pejabat, katanya, lebih sering melontarkan pernyataan asal bunyi, klaim tanpa dasar, bahkan candaan yang tak pantas. “Alih-alih jadi pemimpin, mereka justru terdengar seperti pelawak politik,” kritik Fredi.
Ia menegaskan kembali bahwa pejabat harus berlandaskan moralitas. “Filosofi moralitas adalah soal konsep baik dan buruk, kewajiban, dan tujuan tindakan manusia. Kalau pejabat tak lagi punya standar moral, maka kekuasaan akan kehilangan legitimasi, dan rakyat hanya akan melihat negara sebagai alat kekuasaan semata,” pungkasnya.(sang)
