Oleh: Effra S. Husein
Unjuk rasa selalu menjadi cermin kegelisahan publik. Ia hadir ketika saluran aspirasi formal tidak cukup menampung suara rakyat. Namun, unjuk rasa di era sekarang bukan lagi sekadar massa berbaris membawa spanduk di jalan. Fenomena ini telah berevolusi menjadi lebih cepat, lebih kreatif, dan lebih terhubung daripada sebelumnya.
Di masa lalu, protes bisa memakan waktu berminggu-minggu untuk disiapkan. Selebaran dicetak, pesan disebarkan dari mulut ke mulut. Kini, satu unggahan di media sosial dapat menggerakkan ribuan orang hanya dalam hitungan jam. Isu yang awalnya lokal bisa mendunia, seperti gelombang #MeToo, Black Lives Matter, atau aksi solidaritas Palestina. Dunia menjadi panggung bersama di mana semua orang bisa bersuara.
Contohnya bisa kita lihat hari ini. Di Kenya, ribuan mahasiswa dan pekerja turun ke jalan menentang kenaikan pajak dan dugaan korupsi di pemerintahan. Di Bangladesh, protes buruh dan mahasiswa menuntut keadilan sosial berujung bentrokan dengan aparat. Prancis terus dilanda aksi menentang reformasi pensiun, sementara Meksiko berkali-kali diguncang demonstrasi menuntut keadilan bagi korban kekerasan dan hilangnya aktivis. Nepal bahkan kini menjadi salah satu titik panas dunia: krisis politik memicu kerusuhan, ribuan tahanan kabur, menteri-menteri dievakuasi dengan helikopter, dan rakyat menuntut pemerintahan transisi. Bahkan di Indonesia, gelombang protes terhadap kasus korupsi pejabat publik, flexing gaya hidup hedon, dan kebijakan kontroversial terus membara di jalanan dan jagat maya.
Generasi muda memainkan peran sentral dalam transformasi ini. Generasi Z, yang lahir bersama internet, membawa semangat baru dan bahasa baru dalam berdemonstrasi. Mereka tidak ragu menggabungkan aktivisme dengan kreativitas: protes lewat meme, tarian TikTok, hingga protes digital yang membuat isu trending di jagat maya.
Namun, perkembangan ini juga diiringi dinamika baru. Pemerintah di berbagai negara semakin cepat merespons, kadang dengan dialog, kadang dengan represi digital: pemblokiran internet, pemantauan akun media sosial, hingga penggunaan teknologi pengenalan wajah untuk mengidentifikasi peserta aksi.
Dulu, demonstrasi adalah ritual politik: spanduk lusuh, orasi berjam-jam, dan berita yang baru muncul di koran esok hari. Hari ini, peta sudah berubah. Satu video yang direkam ponsel bisa menyalakan amarah kolektif lebih cepat daripada seribu pamflet. Unjuk rasa tak lagi eksklusif milik jalanan ia hidup di timeline, trending di hashtag, dan meledak di layar ponsel kita.
Generasi muda, terutama Gen Z, mengubah cara kita melihat aksi massa. Mereka tak hanya turun ke jalan, mereka juga menguasai ruang digital. Meme, parodi, dan konten viral menjadi senjata yang sama ampuhnya dengan megafon. Mereka tahu satu hal: rezim paling takut bukan pada teriakan di jalan, tapi pada reputasi yang hancur di media sosial.
Inilah yang membuat protes era kini lebih berbahaya bagi penguasa ia cepat, tak terprediksi, dan sulit dibungkam. Pemblokiran internet pun sering jadi bumerang, memicu kemarahan yang lebih besar. Pemerintah bisa mengerahkan aparat, tapi bagaimana mereka bisa menghadapi jutaan komentar, unggahan, dan siaran langsung yang menyebar tanpa henti?
Gelombang protes baru ini bukan sekadar kemarahan. Ia adalah pernyataan: rakyat sudah berubah, cara berpolitik harus ikut berubah. Jika negara masih memilih mengabaikan, hanya soal waktu sebelum protes yang viral di layar berubah menjadi gerakan nyata yang mengguncang fondasi kekuasaan. (*)
