Jakarta,SwaraRakyat.com — Pelemahan nilai tukar rupiah hingga kisaran Rp17.351 per dolar AS kembali menegaskan pola lama dalam dinamika ekonomi Indonesia: tekanan global memang datang dari luar, tetapi kedalaman dampaknya selalu ditentukan oleh kekuatan dari dalam.
Penguatan dolar Amerika Serikat, yang didorong oleh kebijakan moneter ketat Federal Reserve, bukanlah fenomena baru. Arus modal keluar dari negara berkembang, termasuk Indonesia, merupakan konsekuensi yang hampir selalu menyertainya. Namun, pola berulang, di mana rupiah melemah lebih dalam dan pulih lebih lambat, mengindikasikan persoalan yang melampaui faktor eksternal semata. Di titik inilah kualitas kebijakan domestik menjadi variabel penentu.
Pemerintah telah menggelontorkan berbagai instrumen fiskal untuk menjaga konsumsi dan daya beli, termasuk melalui program Makan Bergizi Gratis (MBG). Secara konseptual, pendekatan ini memiliki dasar yang rasional: menopang konsumsi agar roda ekonomi tetap berputar di tengah tekanan global. Namun dalam praktiknya, efektivitas kebijakan tidak dapat diukur semata dari besarnya alokasi anggaran, melainkan dari daya ungkitnya terhadap stabilitas yang lebih luas, nilai tukar, inflasi, dan daya beli riil masyarakat.
Bagi publik, pelemahan kurs bukan sekadar angka di layar, melainkan realitas yang hadir dalam kenaikan harga dan menyempitnya ruang konsumsi. Dalam konteks ini, depresiasi rupiah dengan cepat diterjemahkan menjadi tekanan biaya, baik pada kebutuhan pokok maupun aktivitas usaha.
Pengamat budaya ekonomi Nusantara pada Rabu 29 April 2026, Daeng Samsul Bahri, melihat pola ini sebagai refleksi persoalan struktural yang belum sepenuhnya terselesaikan.
“Setiap tekanan global selalu menghasilkan respons yang serupa terhadap rupiah. Ini bukan sekadar siklus, melainkan cermin dari struktur ekonomi yang masih rentan,” ujarnya.
Ketergantungan terhadap impor, terutama energi dan bahan baku, membuat pelemahan kurs cepat menjalar ke inflasi domestik. Di sisi lain, kapasitas ekspor dan kedalaman industri belum cukup kuat untuk menjadi penyeimbang yang efektif. Akibatnya, tekanan eksternal berulang kali bertransformasi menjadi tekanan internal.
Dalam kerangka ini, program berbasis konsumsi seperti MBG tetap relevan, bukan untuk diperdebatkan keberadaannya, melainkan untuk diuji sejauh mana ia mampu menjadi bagian dari solusi yang terintegrasi, bukan sekadar instrumen distribusi anggaran.
Peran otoritas moneter tetap krusial dalam meredam gejolak jangka pendek. Namun stabilisasi tanpa penguatan struktur hanya akan melanggengkan pola yang sama: mereda sesaat, lalu kembali terulang ketika tekanan datang lagi.
Sejarah menunjukkan, pelemahan rupiah bukan sekadar persoalan nilai tukar. Ia adalah indikator kepercayaan, ketahanan, sekaligus konsistensi kebijakan ekonomi dalam merespons guncangan.
Dengan demikian, pertanyaan yang lebih mendasar bukanlah apakah rupiah akan kembali menguat, karena dalam banyak siklus, hal itu hampir selalu terjadi.
Yang menjadi ujian sesungguhnya adalah ini:
apakah kebijakan hari ini cukup untuk memutus pola berulang tersebut, atau tanpa disadari justru masih bergerak di dalamnya.Sebab selama akar persoalan tidak disentuh, pengulangan bukan lagi risiko melainkan kepastian.(sang)
