SwaraRakyat.com — Setiap rupiah yang mengalir dari APBN(Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara) dan APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ) adalah amanah publik yang harus dipertanggungjawabkan hingga ke satuan terkecil pekerjaan di lapangan. Namun, realitanya, transparansi seringkali terbentur oleh tembok tebal birokrasi.
Begitu juga pada posisi tertinggi, Gubernur sebagai simpul strategis. Pada kepemimpinan yang kedua ” JATIM TANGGUH TERUS BERTUMBUH ” itulah sebagai tagline propinsi Jatim. Namun yang sangat disayangkan, Dalam Dua Periode masa Kepemimpinannya satu kali pun tak pernah tersentuh pada pembangunan infrastruktur di kepulauan Kabupaten Sumenep.
Seiring berjalannya waktu, dalam pemberitaan di website pada media online dan televisi” Pemerintah Provinsi Jawa Timur terus berkomitmen memperkuat konektivitas infrastruktur antar wilayah. Bukan basa basi. ini realita , sehingga masyarakat jawa timur terlena dengan tergerusnya panggung program gubernur yang seakan akan propinsi jatim diatas dari propinsi lainnya di Indonesia.
Fakta dilapangan, 5 kepulauan tersebut (Raas, Sepudi, Kangean, Sapeken dan Masalembu) termarjinalkan .
Teriakan Masyarakat kepulauan sumenep kini menjadi berita hangat. Kondisi jalan di 5 wilayah kepulauan tersebut terus memburuk dari hari ke hari. Lumpuhnya akses vital masyarakat, terutama dalam sektor perekonomian dan pendidikan. Jalan yang berlubang, berubah menjadi kubangan lumpur, atau hancur total menyebabkan terhambatnya mobilitas warga, peningkatan risiko kecelakaan, dan kerugian ekonomi yang signifikan. namun pemerintah provinsi Jawa Timur memandang sebelah mata alias sama sekali tidak memberikan dukungan apapun. Apakah ini cara gubernur mendukung program presiden Prabowo Subianto?
Hal ini ditegaskan secara tajam dan keras oleh Moh Ridwan, Ketua DPD PWRI JATIM, Sepudi, Raas, Kangean ,Sapeken dan Masalembu itu juga wilayah propinsi jatim. Kemungkinan besar pemerintahan propinsi jatim juga mendapatkan bagi hasil migas yang ada di kepulauan sapeken, Tuturnya.
“Jika hanya mengandalkan anggaran lokal saja, APBD Kabupaten Sumenep jelas tidak cukup untuk membangun jalan di kepulauan seperti Raas, Sapudi, dan Kangean, Sapeken dan Masalembu. jangan pernah berharap kondisi jalan di sini akan menjadi baik. Sedangkan Gubernur Khofifah Indar Parawangsa apakah selama ini menanyakan bagaimana pembangunan infrastruktur di 5 Kepulauan Kabupaten Sumenep? , ucap Moh Ridwan dengan nada yang tegas dan kerutan keningnya, Senin (9/3).
Menurutnya, banyak ruas jalan di kawasan kepulauan yang sudah lama tidak mendapatkan perhatian. Beberapa bagian bahkan masih berupa jalan tanah yang menjadi genangan air setiap musim hujan dan berubah menjadi lahan berlumpur yang sulit dilalui saat kemarau. Kondisi ini tidak hanya menyulitkan mobilitas masyarakat juga menghambat alur distribusi barang dan jasa, begitu juga akses pendidikan, para guru dan murid yang pada akhirnya menjebak ekonomi daerah di tingkat bawah, ungkap Ridwan putra daerah sumenep.
“Kita sudah berulang kali mengirimkan surat permohonan bantuan anggaran dan dukungan teknis ke Kantor Gubernur Jatim. Namun selalu mendapatkan alasan yang sama – keterbatasan anggaran atau proses yang tidak jelas yang membuat segala upaya kita sia-sia. Seolah-olah Sumenep bukan bagian dari Provinsi Jawa Timur yang sama,” tegasnya dengan nada penuh kritik, tutur aktivis 90-an ini.
Moh Ridwan menegaskan bahwa pembangunan infrastruktur di daerah terpencil seperti kepulauan Sumenep bukan hanya tanggung jawab pemerintah kabupaten tapi juga bagian dari infrasturktur provinsi .
lanjutnya, kami bukan anak tiri, jangan abaikan suara kami , suara masyarakat kepulauan menjadikan derajatmu dan posisimu saat ini, tegasnya.
” Gubernur seharusnya memiliki komitmen untuk menjamin kesetaraan pembangunan di seluruh wilayah Jatim, bukan hanya memusatkan perhatian pada kota-kota besar di wilayah daratan.
“Kita tidak butuh janji-janji yang indah di atas kertas. Kita butuh aksi nyata sekarang juga! Gubernur harus segera turun tangan, melihat langsung kondisi yang terjadi di lapangan, dan memastikan bahwa infrastruktur jalan di kepulauan Sumenep mendapatkan alokasi anggaran serta dukungan yang layak. Jika tidak, masyarakat di sini akan terus terpinggirkan dan tidak akan merasakan manfaat dari perkembangan provinsi yang digaungkan terus-menerus dan akan melakukan orasi di depan kantor gubernur,” tandasnya(*)
