DEPOK, SWARARAKYAT.COM – Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra, secara terbuka menyatakan kesiapannya masuk dalam bursa calon wakil presiden (cawapres) pengganti Gibran Rakabuming Raka apabila mendapat kepercayaan dari Presiden Prabowo Subianto.
Pernyataan tersebut disampaikan Yusril saat menghadiri dialog bertajuk Yusril for Vice President di Gedung Apung Universitas Indonesia (UI), Sabtu (21/11/2026).
Ketika ditanya mengenai kesediaannya menjadi wakil presiden, Yusril menjawab singkat dan tegas.
“Siap! Ya terserah kepada Pak Presiden kalau beliau memberikan kepercayaan,” ujar Yusril.
Ia menilai pengalaman panjang di pemerintahan menjadi bekal untuk menjalankan tanggung jawab sebagai orang nomor dua di Indonesia.
Menurut Yusril, selama bertahun-tahun dirinya telah berkecimpung dalam berbagai urusan pemerintahan. Pengalaman tersebut memberinya pemahaman mengenai persoalan administrasi, ketatanegaraan, dan penyelenggaraan negara.
Selain pengalaman birokrasi, Yusril juga menyoroti latar belakang akademiknya yang dinilai relevan dengan tugas seorang wakil presiden.
“Saya belajar hukum tata negara, belajar ilmu politik, belajar filsafat ya. Tiga bidang ilmu ini yang saya dalami dan sebenarnya terkait dengan negara,” jelasnya.
Yusril Mengaku Punya Bekal Keilmuan
Yusril menjelaskan, hukum tata negara, ilmu politik, dan filsafat merupakan tiga bidang keilmuan yang selama ini didalaminya.
Ketiganya memiliki hubungan erat dengan sistem pemerintahan, konstitusi, serta pengelolaan kehidupan bernegara.
Atas dasar itu, ia menilai tidak akan menghadapi banyak kesulitan apabila suatu saat dipercaya menjalankan tugas sebagai wakil presiden.
Meski menyatakan siap, Yusril menegaskan bahwa keputusan mengenai kepercayaan dan penugasan tersebut sepenuhnya berada di tangan Presiden Prabowo Subianto.
Pengisian Jabatan Wapres Memiliki Mekanisme Konstitusi
Pernyataan Yusril muncul di tengah pembicaraan mengenai kemungkinan pergantian posisi wakil presiden.
Namun, kesediaan seorang tokoh untuk menjadi cawapres tidak serta-merta menjadikannya kandidat resmi. Pengisian jabatan wakil presiden yang kosong telah diatur dalam Pasal 8 ayat (2) UUD 1945.
Ketentuan tersebut menyebutkan bahwa apabila terjadi kekosongan jabatan wakil presiden, Presiden mengajukan dua calon kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) untuk dipilih.
Dengan demikian, pernyataan Yusril merupakan bentuk kesediaan pribadi, sementara keputusan mengenai kandidat yang diajukan tetap mengikuti mekanisme konstitusional. (*)
Apakah Yusril benar-benar akan masuk dalam bursa calon pengganti Gibran? Jawabannya masih menunggu perkembangan politik dan keputusan Presiden Prabowo Subianto. (*)













