Gerindra Berpeluang Kuasai Kursi RI 2, Koalisi Prabowo Terancam Retak?

Partai-partai koalisi (Foto: Istimewa)

JAKARTA, SWARARAKYAT.COM  – Menguatnya peluang kader Partai Gerindra mengisi kursi Wakil Presiden RI pengganti Gibran Rakabuming Raka mulai memunculkan perdebatan mengenai keseimbangan kekuasaan dalam koalisi pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

Nama Wakil Ketua DPR RI sekaligus Ketua Harian DPP Gerindra, Sufmi Dasco Ahmad, menjadi salah satu figur yang paling banyak diperbincangkan. Dukungan terhadap Dasco bahkan disuarakan sejumlah pengurus Gerindra di berbagai daerah.

Situasi ini memunculkan pertanyaan politik yang lebih besar: apakah semakin dominannya Gerindra dalam pemerintahan justru berpotensi mengganggu soliditas partai-partai pendukung Prabowo?

Tiga kader Gerindra masuk bursa RI 2

Selain Dasco, dua kader Gerindra lainnya yang turut disebut dalam bursa calon wakil presiden adalah Sekretaris Jenderal Gerindra Sugiono dan Ketua MPR RI Ahmad Muzani.

Peluang kader Gerindra semakin menguat setelah Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan menyampaikan bahwa partai-partai koalisi cenderung sepakat menyerahkan posisi wakil presiden kepada kader Gerindra.

Sikap tersebut memperlihatkan bahwa partai-partai pendukung pemerintah belum tentu mengajukan kader masing-masing untuk menduduki posisi RI 2.

Meski demikian, keputusan akhir tetap berada di tangan Presiden Prabowo yang memiliki kewenangan mengusulkan dua nama calon wakil presiden kepada MPR.

Konsentrasi kekuasaan menjadi perhatian

Menguatnya nama Dasco juga memunculkan perhatian dari kalangan pengamat politik.

Pakar Politik Universitas Mulawarman, Sonny Sudiar, mengingatkan bahwa penempatan kader utama Gerindra di posisi wakil presiden perlu mempertimbangkan keseimbangan kekuasaan.

Menurutnya, apabila posisi presiden dan wakil presiden sama-sama diisi kader Gerindra, konsentrasi kekuasaan pada satu partai berpotensi semakin besar.

Kondisi tersebut dapat memunculkan persoalan dalam hubungan antarpihak yang selama ini tergabung dalam koalisi pendukung pemerintah.

Karena itu, figur dari partai lain dinilai tetap layak dipertimbangkan untuk menjaga keseimbangan politik dan memperkuat komunikasi antarkekuatan pendukung pemerintahan.

Koalisi Prabowo diuji menjelang 2029

Persoalan pembagian kekuasaan bukan sekadar menyangkut siapa yang menduduki kursi wakil presiden. Lebih jauh, keputusan tersebut dapat memengaruhi hubungan politik menjelang Pemilu 2029.

Partai-partai koalisi memiliki kepentingan politik, basis pemilih, serta agenda organisasi masing-masing. Apabila muncul kesan bahwa posisi strategis pemerintahan semakin terkonsentrasi pada Gerindra, bukan tidak mungkin berkembang ketidakpuasan di antara mitra koalisi.

Namun, potensi keretakan tersebut belum dapat dipastikan. Sejumlah partai koalisi justru telah menyatakan dukungan terhadap kader Gerindra untuk mengisi posisi wakil presiden.

Di sisi lain, Dasco sendiri menyatakan menghormati kewenangan Presiden Prabowo dalam mengusulkan calon wakil presiden kepada MPR.

Keputusan Prabowo menentukan arah koalisi

Dengan semakin menguatnya nama-nama dari Gerindra, Presiden Prabowo menghadapi pertimbangan politik yang tidak sederhana.

Memilih kader sendiri berpotensi memperkuat konsolidasi internal pemerintahan. Sebaliknya, mempertimbangkan figur dari partai lain dapat menjadi langkah untuk menjaga keseimbangan dan merawat hubungan dengan mitra koalisi.

Pada akhirnya, persoalan bukan hanya siapa yang akan menduduki kursi RI 2, melainkan bagaimana keputusan tersebut mampu menjaga stabilitas pemerintahan.

Apakah Gerindra akan semakin menguasai posisi strategis pemerintahan, atau Prabowo memilih figur yang dapat menjaga keseimbangan koalisi?

Jawabannya akan menjadi salah satu penentu arah politik pemerintahan menjelang kontestasi 2029. (*)