JAKARTA SWARARAKYAT.COM – Peta kekuatan politik nasional memasuki babak baru. Hubungan politik Presiden Prabowo Subianto dan mantan Presiden Joko Widodo (Jokowi) kembali menjadi sorotan setelah Gibran Rakabuming Raka mengundurkan diri dari jabatan Wakil Presiden pada 12 November 2026.
Peristiwa tersebut bukan sekadar perubahan dalam struktur kepemimpinan nasional. Ada konsekuensi politik yang lebih luas, terutama menyangkut keseimbangan pengaruh antara Prabowo sebagai pemegang kekuasaan pemerintahan dan Jokowi yang selama ini memiliki jaringan politik serta basis loyalis tersendiri.
Pertanyaan besarnya, apakah pengunduran diri Gibran menjadi momentum bagi Prabowo untuk memperkuat konsolidasi kekuasaan? Ataukah Jokowi masih memiliki kekuatan politik yang cukup untuk memengaruhi arah pemerintahan dan menentukan konfigurasi politik menuju 2029?
Prabowo unggul dalam kekuasaan formal
Secara kelembagaan, Prabowo memiliki posisi yang jauh lebih kuat. Sebagai presiden sekaligus Ketua Umum Partai Gerindra, ia mengendalikan pemerintahan dan memiliki pengaruh besar terhadap konfigurasi koalisi pendukung di parlemen.
Koalisi pemerintahan yang terdiri atas sejumlah partai besar memberikan dukungan politik yang relatif kuat bagi Prabowo. Golkar, Gerindra, NasDem, PKB, PAN, Demokrat, dan partai pendukung lainnya memiliki kepentingan masing-masing dalam menjaga stabilitas pemerintahan.
Namun, koalisi besar tidak selalu berarti tanpa persoalan.
Semakin banyak partai yang berada dalam pemerintahan, semakin besar pula kepentingan yang harus diakomodasi. Persoalan distribusi jabatan, pengaruh terhadap kebijakan strategis, hingga penentuan figur dalam kontestasi politik berikutnya berpotensi menjadi sumber persaingan internal.
Dalam situasi tersebut, Prabowo dituntut tidak hanya mampu mempertahankan dukungan partai, tetapi juga memastikan bahwa seluruh elemen koalisi tetap berada dalam satu kepentingan politik.
Jokowu kehilangan akses langsung, tetapi belum tentu kehilangan pengaruh
Pengunduran diri Gibran menjadi perkembangan penting bagi posisi politik Jokowi.
Selama hampir dua tahun pemerintahan Prabowo-Gibran, keberadaan putra sulung Jokowi di posisi wakil presiden menjadi salah satu simbol hubungan politik kedua tokoh tersebut.
Kini, simbol itu tidak lagi berada di dalam struktur pemerintahan.
Meski demikian, terlalu dini menyimpulkan bahwa Jokowi kehilangan seluruh pengaruh politiknya.
Mantan presiden dua periode tersebut masih memiliki jaringan relawan, hubungan dengan sejumlah elite politik, serta loyalitas dari kelompok-kelompok yang terbentuk selama masa pemerintahannya.
Persoalannya adalah bagaimana Jokowi mengubah modal politik tersebut menjadi kekuatan yang benar-benar dapat diperhitungkan.
Popularitas personal tidak selalu identik dengan kemampuan mengendalikan partai politik. Demikian pula jaringan relawan tidak otomatis dapat dikonversi menjadi dukungan elektoral tanpa organisasi dan agenda politik yang jelas.
Dengan demikian, tantangan Jokowi setelah keluarnya Gibran dari pemerintahan adalah mempertahankan relevansi politik tanpa memiliki akses langsung ke pusat kekuasaan eksekutif.
Gerindra dan PDIP dalam persaingan pengaruh
Peta kekuatan nasional juga tidak bisa dilepaskan dari posisi Gerindra dan PDI Perjuangan (PDIP).
Gerindra memiliki keunggulan karena menjadi kendaraan politik utama Presiden Prabowo. Partai ini berada di pusat pemerintahan dan memiliki akses langsung terhadap proses pengambilan keputusan strategis.
Sementara itu, PDIP memiliki modal kelembagaan yang besar sebagai partai dengan perolehan kursi DPR terbanyak pada Pemilu 2024, yakni 110 kursi.
Perbedaan posisi keduanya menarik untuk dicermati.
Gerindra memiliki keuntungan dari kekuasaan eksekutif, sedangkan PDIP memiliki kapasitas politik sebagai kekuatan parlemen dan jaringan organisasi partai yang telah terbangun selama puluhan tahun.
Di sisi lain, hubungan Jokowi dengan PDIP telah mengalami perubahan sejak Pilpres 2024. Karena itu, Jokowi tidak bisa serta-merta dianggap memiliki kendali terhadap partai yang pernah menjadi kendaraan politiknya tersebut.
Artinya, peta politik nasional tidak sesederhana pertarungan Gerindra melawan PDIP ataupun Prabowo melawan Jokowi.
Ada kepentingan dan kalkulasi politik masing-masing aktor yang dapat berubah sesuai perkembangan situasi.
Golkar dan partai koalisi menjadi penentu
Satu hal yang kerap luput dari perhatian adalah posisi partai-partai pendukung pemerintah di luar Gerindra.
Golkar, misalnya, memiliki 102 kursi DPR, lebih banyak dibandingkan Gerindra yang memperoleh 86 kursi.
Selain Golkar, NasDem, PKB, PAN, dan Demokrat juga mempunyai kepentingan serta basis politik masing-masing.
Partai-partai tersebut bukan sekadar pelengkap pemerintahan. Mereka memiliki kemampuan untuk memengaruhi keputusan politik, terutama ketika terjadi perubahan komposisi kekuasaan.
Pengunduran diri Gibran membuka ruang pembicaraan baru mengenai calon wakil presiden pengganti. Proses ini berpotensi menjadi arena negosiasi antara Presiden dan partai-partai pengusung pasangan Prabowo-Gibran pada Pilpres 2024.
Siapa yang nantinya mendapatkan posisi tersebut akan memberikan gambaran mengenai arah konsolidasi politik Prabowo.
Apabila figur pengganti berasal dari Gerindra, hal itu dapat memperkuat konsentrasi kekuasaan di sekitar presiden. Namun, apabila berasal dari partai koalisi lain, keputusan tersebut dapat menjadi instrumen untuk menjaga keseimbangan kepentingan politik.
Tiga skenario hubungan Prabowo dan Jokowi
Setidaknya ada tiga kemungkinan perkembangan hubungan politik kedua tokoh menuju 2029.
Pertama, Prabowo semakin dominan.
Dalam skenario ini, Prabowo berhasil mengonsolidasikan kekuatan pemerintahan dan mengurangi ketergantungan politik terhadap jaringan Jokowi.
Partai-partai koalisi semakin memusatkan orientasi politik kepada presiden, sementara pengaruh Jokowi bergerak ke luar lingkaran pemerintahan.
Kedua, keduanya mempertahankan kompromi politik.
Jokowi tetap memberikan dukungan terhadap pemerintahan Prabowo, sebagaimana pernyataan yang disampaikannya setelah Gibran mengundurkan diri.
Prabowo menjalankan pemerintahan dengan otoritasnya sendiri, sedangkan Jokowi mempertahankan hubungan dengan jaringan politik yang selama ini dibangunnya.
Skenario ini memungkinkan stabilitas politik tetap terjaga tanpa harus memperlihatkan persaingan terbuka.
Ketiga, terjadi pergeseran kekuatan menuju Pemilu 2029.
Partai-partai mulai menghitung ulang kepentingan dan peluang politik masing-masing. Kemungkinan terbentuknya poros baru, perubahan koalisi, hingga munculnya figur alternatif dalam pemilihan presiden menjadi bagian dari dinamika tersebut.
Dalam skenario ini, pengaruh Jokowi masih berpotensi diperhitungkan apabila mampu membangun kembali konsolidasi politik.
Persoalan terbesar Prabowo bukan hanya Jokowi
Di tengah dinamika hubungan kedua tokoh, tantangan terbesar Prabowo sesungguhnya tidak hanya berasal dari persaingan elite politik.
Pemerintahannya juga harus menghadapi persoalan ekonomi, penciptaan lapangan kerja, daya beli masyarakat, penegakan hukum, serta efektivitas program-program strategis pemerintah.
Kekuatan politik yang besar tidak otomatis menjamin keberhasilan pemerintahan.
Justru ketika konsentrasi kekuasaan semakin kuat, tuntutan publik terhadap transparansi, akuntabilitas, dan hasil kebijakan akan semakin besar.
Prabowo membutuhkan legitimasi yang tidak hanya bersumber dari dukungan partai politik, tetapi juga dari kepercayaan masyarakat.
Sebaliknya, bagi Jokowi, mempertahankan pengaruh politik juga membutuhkan lebih dari sekadar jaringan loyalis. Kekuatan tersebut harus mampu diterjemahkan menjadi dukungan nyata dan relevan dalam sistem politik nasional.
Menuju 2029, pertarungan sesungguhnya baru dimulai
Pengunduran diri Gibran dapat menjadi titik perubahan dalam hubungan politik Prabowo dan Jokowi. Namun, belum cukup bukti untuk menyimpulkan bahwa hubungan keduanya telah berakhir atau bahwa seluruh jaringan politik Jokowi kehilangan kekuatan.
Prabowo saat ini memiliki keunggulan dalam penguasaan institusi pemerintahan dan konsolidasi koalisi. Sementara Jokowi masih mempunyai modal jaringan dan pengaruh personal yang tidak bisa diabaikan begitu saja.
Pada akhirnya, peta kekuatan politik nasional menuju 2029 akan ditentukan oleh kemampuan masing-masing aktor membangun koalisi, menjaga loyalitas partai, mengelola konflik kepentingan, dan memenangkan kepercayaan publik.
Pertarungan politik ke depan bukan semata-mata tentang siapa yang lebih dekat dengan kekuasaan, melainkan siapa yang mampu mengendalikan arah kekuasaan dan mempertahankan dukungan rakyat.
Prabowo mungkin sedang berada di posisi yang lebih kuat. Namun, dalam politik Indonesia, kekuatan hari ini belum tentu menjadi jaminan kemenangan pada 2029. (*)













