Oleh Ratna Juwitasari Emha
Lagu rakyat Ayang-ayang Gung merupakan salah satu tembang Sunda yang sarat dengan kritik sosial. Secara permukaan, lagu ini tampak sederhana, bahkan terkesan sebagai lagu hiburan. Namun, bila ditelusuri melalui kacamata antropolinguistik, lirik-liriknya memuat kode budaya, nilai moral, dan sindiran sosial yang relevan hingga hari ini. Antropolinguistik sendiri memandang bahasa bukan hanya sebagai alat komunikasi, tetapi juga sebagai ekspresi budaya, identitas kolektif, dan arena negosiasi kekuasaan. Dengan demikian, Ayang-ayang Gung tidak hanya berfungsi sebagai seni suara, melainkan juga dokumen kebudayaan yang menyimpan kritik sosial-politik.
Pada bait “Ménak Ki Mas Tanu, nu jadi wadana, naha manéh kitu, tukang olo-olo”, terdapat narasi tentang seorang bangsawan atau pejabat lokal yang berperilaku sombong, suka mengejek, dan dekat dengan kekuasaan kolonial. Ungkapan “tukang olo-olo” di sini menandakan perilaku pejabat yang merendahkan orang lain, merasa dirinya lebih tinggi, dan mengabaikan etika kepemimpinan. Jika dibandingkan dengan konteks kekinian, pesan ini menyentil perilaku sejumlah elite politik, termasuk sebagian anggota elit politik, yang terkadang mempertontonkan arogansi dalam ujaran maupun sikapnya di ruang publik.
Selanjutnya, lirik “loba anu giruk, ruket jeung Kumpeni” mengandung kritik terhadap pejabat yang justru bangga dekat dengan penjajah. Secara antropologis, ini memperlihatkan praktik clientelism atau relasi patron-klien yang timpang, di mana pejabat lokal menggadaikan martabat demi kedekatan dengan kekuasaan kolonial. Dalam konteks modern, sindiran ini dapat dimaknai ulang sebagai pejabat yang lebih mementingkan kedekatan dengan oligarki atau kepentingan tertentu dibanding memperjuangkan aspirasi rakyat. Dari sudut pandang antropolinguistik, bahasa sindiran ini menunjukkan bagaimana masyarakat menyalurkan kritik politik melalui bentuk kesenian agar dapat diterima secara sosial.
Lirik lain, “niat jadi pangkat, katon kagoréngan”, menggarisbawahi motivasi jabatan yang didorong oleh ambisi pribadi, bukan panggilan pengabdian. Antropolinguistik melihat bahwa bahasa dalam lirik ini memuat nilai-nilai moral masyarakat Sunda yang menolak kepemimpinan berbasis keserakahan. Jika kita tarik ke realitas elit politik masa kini, lirik ini seolah mencerminkan bagaimana perilaku sombong dan haus jabatan masih menjadi bagian dari budaya politik yang diwariskan, meski zaman sudah jauh berganti.
Sementara itu, ungkapan “ngantos Kangjeng Dalem, lempa lempi lempong” menggambarkan pejabat yang pasif, hanya menunggu perintah dari atasan tanpa inisiatif nyata untuk membela kepentingan rakyat. Dari perspektif antropolinguistik, frasa repetitif ini berfungsi sebagai stilistika untuk memperkuat citra negatif tentang pejabat yang tidak mandiri.Analogi ini sejalan dengan fenomena di elit politik, ketika sebagian anggota hanya menjadi “pengikut” kekuatan politik besar, tanpa keberanian menyuarakan aspirasi konstituen.
Bagian penutup, “jalan ka Batawi ngemplong, ngadu pipi jeung nu ompong”, merupakan satire yang kuat. “Batawi” (Batavia) di sini jelas merujuk pusat kekuasaan kolonial, sedangkan “ngadu pipi jeung nu ompong” menggambarkan upaya mencari legitimasi dan keuntungan pribadi melalui kompromi yang memalukan. Analisis antropolinguistik menemukan bahwa penggunaan metafora tubuh dalam lirik ini merupakan strategi simbolik untuk mempermalukan pejabat yang menjilat kekuasaan. Dalam konteks elit politik masa kini, makna ini dapat dihubungkan dengan perilaku anggota dewan yang sibuk melobi demi posisi strategis, alih-alih fokus menjalankan fungsi legislasi dan pengawasan.
Dari keseluruhan lirik, Ayang-ayang Gung menunjukkan bahwa masyarakat Sunda sejak lama telah memiliki mekanisme kultural untuk mengkritik pemimpin. Kritik itu disalurkan bukan melalui wacana akademik atau demonstrasi, melainkan melalui lagu rakyat yang sarat makna. Antropolinguistik membantu kita memahami bahwa lirik ini bukan sekadar hiburan, melainkan sebuah praktik komunikasi budaya yang menyimpan resistensi simbolik terhadap kesewenang-wenangan elite. Dengan demikian, lagu ini relevan untuk menyoroti fenomena kontemporer seperti perilaku sombong anggota elit politik yang jauh dari nilai kerakyatan.
Refleksi ini menegaskan bahwa bahasa dalam seni rakyat tidak pernah netral; ia adalah cermin kebudayaan sekaligus senjata kritik sosial. Ayang-ayang Gung mengajarkan bahwa sikap sombong, dekat dengan kekuasaan demi pangkat, dan mengabaikan rakyat adalah cacat moral yang sejak dahulu dikutuk oleh budaya. Melalui kacamata antropolinguistik, kita diajak membaca ulang pesan-pesan tradisi sebagai peringatan agar wakil rakyat hari ini tidak mengulang kesalahan yang sama: menjadikan kekuasaan sebagai panggung kesombongan, alih-alih amanah untuk melayani. (*)
