Oleh: Agustinus Edy Kristianto
Prabowo Subianto selalu punya tiga kata kunci dalam setiap pidato yang meledak-ledak: mafia, koruptor, sumber daya alam. Usai menyampaikan duka atas korban demonstrasi yang jatuh, ia kembali bersumpah, “Saya akan melawan mafia sekuat apa pun, tidak akan mundur.”
Instruksi pun keluar: TNI diminta mengamankan sumber daya alam yang disalahgunakan. Pesan ini jelas: ada musuh besar yang sedang dibidik, ada kelompok yang dituding sebagai dalang kerusuhan. Publik pun segera menghubungkannya dengan “mafia SDA” yang kerap disebut-sebut sejak lama.
Nama Reza Chalid mendadak mencuat setelah Menteri KKP, Sakti Wahyu Trenggono, menulis di Instagram:
“Tidak pernah ada pendahulu berani membongkar MAFIA Reza Chalid dan kroni-kroninya. Mereka mencuri kekayaan negara.”
Ini tuduhan yang bukan main-main. Trenggono bukan pejabat sembarangan: ia seorang menteri sekaligus konglomerat dengan harta Rp2,4 triliun. Ia menuding sosok yang memiliki hubungan keluarga dengan presiden dan disebut-sebut pernah menyokong baik Prabowo maupun Jokowi di pemilu.
Sampai kini presiden masih diam. Diamnya bisa dibaca sebagai bentuk restu, atau setidaknya pembenaran politik. Pertanyaannya: apakah Reza Chalid akan menjadi target pertama UU Perampasan Aset jika DPR benar-benar mengesahkannya?
Konteksnya makin panas. Kejaksaan Agung telah menetapkan Reza dan anaknya sebagai tersangka korupsi tata kelola minyak Pertamina 2018–2023. Sang anak sudah ditahan, sementara Reza masih buron. Di sisi lain, Satgas Penertiban Kawasan Hutan terus mengambil alih jutaan hektare lahan sawit, dan kebijakan royalti batu bara kembali dipertanyakan karena dianggap merugikan negara.
Masalahnya, kerusuhan sosial sudah menelan korban jiwa. Jika konflik elite ini benar adanya, kita berhak bertanya: apakah harga nyawa rakyat sebanding dengan ongkos politik perebutan kendali migas nasional?
Rakyat jangan dibiarkan menjadi korban. Jangan saling serang dengan aparat yang gajinya pas-pasan. Jangan mati sia-sia di tengah pertarungan gajah.
Fokus masyarakat seharusnya bukan ikut panas, tetapi menagih keadilan dan kesejahteraan. Mengawasi negosiasi para elite presiden, ketua partai, konglomerat, ormas, taipan media yang sedang menentukan siapa pengendali kekayaan negara.
Karena pertarungan ini bukan hanya soal “mafia.” Ini tentang siapa yang memegang kunci lumbung kekayaan republik. Dan di situlah masa depan rakyat dipertaruhkan. (*)
