JAKARTA, SWARARAKYAT.COM – Gelombang tekanan politik terhadap Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka semakin membesar. Sebanyak 120 anggota DPR RI dari delapan fraksi resmi mengajukan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) terkait polemik persyaratan ijazah yang kini menjadi sorotan nasional.
Langkah politik ini bukan sekadar gertakan. Jumlah pengusul jauh melampaui batas minimal 25 anggota DPR yang dipersyaratkan untuk mengajukan HMP.
Yang membuat situasi semakin menarik, pengajuan tersebut berlangsung sehari setelah Gibran dikabarkan menyampaikan keinginan mundur dari jabatan Wakil Presiden kepada Presiden Prabowo Subianto.
Dua perkembangan yang datang hampir bersamaan ini memunculkan pertanyaan besar: apakah Indonesia sedang menyaksikan awal perubahan peta kekuasaan di lingkaran pemerintahan?
Delapan fraksi, satu tekanan politik
Wakil Ketua DPR Saan Mustopa mengonfirmasi terdapat 120 anggota parlemen yang menandatangani usulan HMP tersebut.
Dukungan itu datang dari delapan fraksi dengan komposisi:
– PDIP: 14 anggota
– Golkar: 11 anggota
– Gerindra: 11 anggota
– PKB: 18 anggota
– NasDem: 19 anggota
– PKS: 28 anggota
– PAN: 1 anggota
– Demokrat: 18 anggota
Dokumen usulan diterima pimpinan DPR dalam rapat di Kompleks Parlemen, Senayan, Rabu (11/11/2026).
Anggota DPR dari Fraksi PKB, Muhammad Khozin, menyebut pengajuan tersebut merupakan penggunaan hak konstitusional anggota parlemen.
Substansi yang dipersoalkan berkaitan dengan dugaan perbuatan tercela atau dugaan tidak lagi terpenuhinya persyaratan sebagai Wakil Presiden.
Artinya, persoalan yang semula menjadi perdebatan mengenai dokumen pendidikan kini mulai memasuki arena pertarungan konstitusional.
Putusan pengadilan menjadi titik krusial
Polemik ijazah Gibran semakin rumit setelah muncul putusan Mahkamah Agung terkait surat keterangan penyetaraan pendidikan yang digunakan dalam proses pencalonan Wakil Presiden.
Putusan tersebut menjadi salah satu dasar yang digunakan para pengusul untuk mendorong DPR mengambil sikap politik.
Para pengusul menilai persoalan pemenuhan persyaratan pencalonan tidak bisa dibiarkan tanpa tindak lanjut.
Namun, proses ini tetap harus melalui mekanisme konstitusional. Pengajuan HMP tidak otomatis membuktikan adanya pelanggaran oleh Gibran ataupun langsung mengakhiri jabatannya.
Prabowo ikut menjadi pusat perhatian
Di tengah memanasnya situasi, perhatian publik juga tertuju kepada Presiden Prabowo Subianto.
Sebelumnya, juru bicara kepresidenan Prasetyo Hadi mengungkapkan bahwa Gibran sempat menyampaikan keinginan untuk mengundurkan diri dalam pertemuan dengan Presiden.
Namun, belum ada kepastian bahwa Prabowo menerima pengunduran diri tersebut.
Gibran sendiri kemudian menyampaikan bahwa Prabowo menyarankan dirinya memperjuangkan persoalan tersebut melalui jalur hukum.
Situasi ini memunculkan dinamika politik yang tidak sederhana. Sebab, persoalan Gibran bukan hanya menyangkut jabatan Wakil Presiden, tetapi juga berpotensi memengaruhi konfigurasi politik nasional.
Paripurna DPR menjadi ujian berikutnya
Setelah menerima usulan dari 120 anggota, pimpinan DPR akan meneruskan dokumen tersebut melalui Badan Musyawarah (Bamus) untuk dibawa ke rapat paripurna.
Rapat paripurna menjadi tahapan penting untuk menentukan apakah usulan HMP dapat disetujui sebagai sikap resmi DPR.
Jika disetujui sesuai persyaratan konstitusional, proses selanjutnya dapat melibatkan Mahkamah Konstitusi.
Dengan demikian, jalan menuju pemberhentian Wakil Presiden bukan proses sederhana. Ada sejumlah tahapan, persyaratan, dan pengujian konstitusional yang harus dipenuhi.
Kini, publik menunggu bagaimana sikap DPR dalam rapat paripurna berikutnya.
Apakah Gibran mampu mempertahankan posisinya, atau justru tekanan politik dari parlemen menjadi awal babak baru dalam pemerintahan Prabowo?
